Lokadata.ID

Masalah dan potensi masalah menjelang puncak Pemilu 2019

Catatan permasalahan Pemilu 2019
Catatan permasalahan Pemilu 2019 Sandy Nurdiansyah / Beritagar.id

Pemilihan umum (Pemilu) 2019 masih berlangsung hingga empat bulan ke depan. Masih ada waktu sampai tenggat pencoblosan pada 17 April 2019 untuk mengatasi dan mengantisipasi sejumlah masalah.

Proses pemilu baru memasuki tahapan awal, melalui kampanye dalam pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga. Masih ada rangkaian tahapan lain yang akan dijalani dalam Pemilu 2019 ini.

Pemilu yang disebut juga "Pemilu Lima Kotak", ini merujuk pada jumlah kotak yang harus diisi pemilih dengan surat suara yang sesuai.

Kotak pertama untuk Presiden/Wakil Presiden; Kedua untuk Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah); Ketiga untuk anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); Keempat untuk Anggota DPRD Provinsi; dan Kotak Kelima untuk anggota DPRD Kabupaten/kota.

Bisa dibayangkan kerepotan karena format baru pemilu mendatang. Permasalahan pun tak bisa dielakkan dalam proses persiapannya. Bahkan tanpa adanya format baru pun, masalah lama masih muncul.

Mulai dari penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Angka yang ditetapkan awalnya lebih kecil dari pemilu periode sebelumnya. Pada kesempatan terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan DPT Pemilu 2019 sebanyak 192,8 juta.

Itupun dengan beragam catatan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) misalnya, memberi 11 catatan. Salah satunya, memperbarui data status penduduk korban bencana alam, untuk memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pindah domisili secara permanen, tetap bisa menggunakan hak pilihnya.

Saat memasuki masa kampanye, peserta pemilu 2019 dilarang berkampanye di lembaga pendidikan, pemerintahan, dan tempat ibadah, seperti tercantum dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun, dalam ajang Pilpres 2019, kandidat dari kubu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sempat melakukan safari ke pesantren. KPU pun melempar peringatan.

Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) juga meramaikan wacana pemilu serentak ini. Setidaknya Partai Demokrat dan PSI, telah melapor ke kepolisian karena APK milik mereka yang terpasang di ruang publik telah dirusak.

Material kotak suara pun dipermasalahkan. Meskipun, diklaim telah sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Ketua KPU, Arief Budiman, menegaskan kotak suara berbahan karton duplex itu kedap air dan sudah digunakan sejak Pilkada 2015. Intinya, layak pakai.

Selain masalah-masalah tersebut, ada pula peringatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan survei mereka pertengahan 2018 silam. Survei terhadap 145 orang--para ahli politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam--dari 11 provinsi di Indonesia itu menyatakan potensi masalah dalam Pemilu Serentak 2019.

Potensi masalah paling besar adalah politik uang (89 persen), kemudian sengketa hasil pemilu (76,6 persen), ketidaknetralan birokrasi (66,2 persen), pemilih yang tidak menggunakan hak suara (53,1 persen), intimidasi dalam pemilu (46,2 persen), dan penggunaan kekerasan dalam pemilu (32,4 persen).