Lokadata.ID

Mayoritas penduduk usia kerja pilih BLT ketimbang sembako

Rakyat Indonesia pilih e-commerce ketimbang sembako
Rakyat Indonesia pilih e-commerce ketimbang sembako Lokadata / Lokadata

Masyarakat Indonesia ternyata lebih memilih bantuan sosial dalam bentuk tunai ketimbang in natura atau sembako (sembilan bahan pokok). Hal ini terekam dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang dihelat Agustus 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Sakernas menyasar dua level sampel, yakni rumah tangga dan individu. Ada 302.261 rumah tangga dan 793.202 orang (individu) yang menjadi responden dalam survei ini. Sampel ini mewakili 203,97 juta penduduk usia kerja.

Dalam riset tersebut, 54,8 responden ternyata memilih Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai program yang mereka butuhkan selama pandemi. Urutan berikutnya adalah bantuan pemerintah tanpa syarat (18,4 persen), bantuan sembako (16,16 persen), kemudian subsidi listrik (6,80 persen), dan bantuan lainnya (3,84 persen).

Pada 2020, realisasi program perlindungan sosial sebesar Rp220,4 triliun, atau 94,3 persen dari anggaran sebesar Rp233,7 triliun. Program ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp579,8 triliun. Realisasi program PEN ini hanya 84,6 persen dari anggaran sebesar Rp685,02 triliun.

Tahun ini, Pemerintah merencanakan program perlindungan sosial sebesar Rp110,2 triliun. Jika dilihat rinciannya, ternyata bantuan dalam bentuk sembako masih sangat besar, yakni Rp45,1 triliun atau 41 persen dari program perlindungan sosial. Yang lain, ada yang dalam bentuk tunai, ada juga dalam bentuk pelatihan pra-kerja.

Ada sejumlah kendala dalam penyaluran program perlindungan sosial selama pandemi. Salah satunya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi rujukan data penerima bansos tidak pernah diperbarui sejak 2015. DTKS baru memuat data penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat untuk 40 persen penduduk termiskin.

Belum lagi kasus korupsi dana bansos yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara akhir 2020. Politikus PDIP tersebut disinyalir menerima total Rp17 miliar dari dua paket pelaksanaan bansos sembako untuk penanganan Covid-19 di Jabodetabek. Jumlah itu diduga merupakan akumulasi dari penerimaan fee Rp10 ribu per paket sembako.

Karena itu, awal Januari 2021 pemerintah lalu mengubah skema bansos dari sembako menjadi bantuan tunai senilai Rp300 ribu per keluarga yang dibagikan Januari-April 2021. “Penerima bantuan sembako tunai 2021 sebanyak 10 juta keluarga di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek,” kata Mensos Tri Rismaharini pada Desember 2020.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menuturkan, pemberian bansos secara tunai lebih mudah ditelusuri dan diaudit karena ada jejak transaksinya. “Pihak bank pun dapat mengecek para penerima sehingga potensi salah kirim dapat ditekan,” ujarnya.