Lokadata.ID

Membaca karhutla dari pergerakan titik api

Perjalanan titik api karhutla.
Perjalanan titik api karhutla. Lokadata / Lokadata

Teknologi bisa membantu manusia memantau titik api yang diduga kuat sumber kebakaran hutan dan lahan. Tapi teknologi saja tidak bisa diandalkan mengantisipasi peristiwa tahunan ini.

Titik api atau hotspot adalah indikator kebakaran dengan mendeteksi suhu suatu lokasi, apakah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitar. Datanya dipantau SiPongi, Karhutla Monitoring System milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dari tiga kategori titik api, situs SiPongi menampilkan titik api dengan tingkat kepercayaan tertinggi, di atas 80 persen. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar kemungkinan di sekitar titik tersebut terjadi kebakaran.

Hasil olah data dari situs tersebut menunjukkan titik api terbanyak dalam kurun 2015-2019 ada di empat provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Timur. Puncaknya pada bulan Agustus dan September.

Pada September 2015, jumlah titik panas pantauan Satelit NOAA mencapai 7.165. Jumlah ini menurun drastis pada 2016 dan 2017, kemudian naik pada 2018 hingga 2019. Apa yang menyebabkan titik panas kembali marak?

Musnanda Satar, Senior Manager di Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), mengatakan salah satu faktor pemicunya adalah kondisi alam. Biasanya, imbuh Nanda, Juni hingga Oktober musim panas menghampiri Indonesia. Titik api pun marak.

Ditambah fenomena El Nino yang berulang tiap 3 sampai 5 tahun. Ini menyebabkan suhu naik lebih tinggi dari normal, sehingga ada masanya El Nino memengaruhi maraknya karhutla.

Dampak paling buruk tampak pada kondisi lahan gambut, salah satu penyumbang titik api. Data KLHK menyebutkan, sepanjang 2019 kebakaran menyasar 1,64 juta hektare lahan--30 persennya lahan gambut.

Padahal lahan gambut seharusnya bisa menyimpan banyak air pada musim hujan, dan melepaskannya perlahan-lahan saat musim kemarau. Saat keseimbangan ekologisnya terganggu, kemampuan ini tak lagi maksimal.

Pada musim kemarau gambut jadi kering, lalu mudah terbakar. Muncullah manusia, pemantik api yang bisa berujung karhutla.

Tak ada kepulauan besar di Indonesia yang luput dari karhutla dalam periode 2015-2019. Pantauan SiPongi, 2 juta hektare di Kalimantan, hangus dilalap si jago merah. Angka itu setara dengan empat kali luas Pulau Dewata.

Sumatra adalah wilayah kedua yang paling terdampak karhutla. Bahkan 30 persen dari total hutan dan lahan di Sumatra Selatan kini rata dengan tanah.

SiPongi merupakan salah satu andalan KLHK dalam sistem pemantauan titik api. Manakala tren sebaran titik api di satu wilayah naik, SiPongi akan mengirim peringatan ke pemerintah daerah terkait.

Seharusnya, daerah dimaksud melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengecek kebenaran hasil analisis citra satelit tersebut. Juga memastikan penyebab titik api, apakah karena alam atau pembakaran oleh manusia.

Untuk urusan penyebab, analisis citra satelit saja tidaklah cukup. Butuh pelaporan secara manual, di antaranya lewat beragam riset. “Banyak riset mengungkap karhutla disebabkan pembukaan lahan, baik untuk perkebunan, pertanian, dan lain-lain,” tegas Nanda.

Pernyataan ini terkonfirmasi lewat riset Herry Purnomo, ilmuwan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR). Petani, elite lokal, dan perusahaan besar adalah tiga kategori orang yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Alasannya tak jauh dari uang. Dalam risetnya Purnomo menghitung, butuh biaya AS $20 per hektare guna membersihkan lahan dengan metode pembakaran. Sementara untuk metode non-api, biayanya 15 kali lipat lebih besar, sekitar AS $300 per hektare.

Kini kemarau menjelang. Uniknya, titik api berkurang di beberapa wilayah pelanggan karhutla di Sumatra dan Kalimantan. Nanda menduga hal tersebut dipengaruhi oleh tren penurunan aktivitas dan pergerakan manusia.

Di sisi lain, KLHK telah merekayasa jumlah hari hujan untuk pembasahan gambut lewat teknologi modifikasi cuaca (TMC) di provinsi rawan karhutla. Klaim KLHK, upaya ini mengurangi titik api; dari 1.381 hotspot pada 2019 menjadi 837 pada 2020.

Terngiang klaim itu, satu hektare lahan hangus diduga dibakar di Kabupaten Musirawas, Sumatra Selatan. Apa yang mesti dilakukan pemerintah? “Sistemnya sudah ada, tinggal diterapkan,” pungkas Nanda.