Lokadata.ID

Menangkal godaan boros selama work from home

Ilustrasi mengatur keuangan
Ilustrasi mengatur keuangan Sarinya9940 / Antara Foto

"Yang sulit itu menghadapi godaan kulkas, tiap kali maunya ngemil dan makan," kata Sherly, pekerja yang tinggal di Perdatam, Jakarta Selatan.

Sudah 10 hari ini, kantor Sherly di Pancoran, memberlakukan sistem bekerja dari rumah alias work from home (WFH) untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19.

Bukannya bikin hemat (bisa irit ongkos transpor), bagi banyak orang, WFH malah bikin boros. Sebagian orang menambah pos belanja makanan, sebagian yang lain menambah belanja pulsa lantaran kebanyakan nonton layanan film online.

Pembengkaan pos belanja itu ditengarai perencana keuangan Aidil Akbar Madjid. "Kita jadi tergoda belanja online," katanya kepada Lokadata.id, Selasa (24/3/2020). "Ini yang harus dijaga. Kalau tetap boros, artinya tidak fokus bekerja."

Menurut pendiri aplikasi perencanaan keuangan Moneesa dan Rizkanna itu, godaan belanja perlu dihadapi dengan kedisplinan. "Anggap saja sama seperti bekerja di kantor. Hanya settingnya yang berbeda," katanya.

Aidil juga menekankan perlunya disiplin untuk bisa menabung. "Seperti biasa, sisihkan sejak awal 10 – 15 persen dari penghasilan - hanya sisanya yang bisa dibelanjakan," katanya.

Dalam situasi yang tak menentu seperti sekarang, Aidil tidak menganjurkan adanya alokasi investasi. "Kita belum tahu seberapa lama ini (Covid-19) berdampak," katanya.

Senada dengan Aidil, perencana keuangan sekaligus founder ZAP Finance Prita H. Gozhie menyampaikan situasi kritis seperti sekarang berpotensi membuat keuangan keluarga menjadi tidak sehat. ⁣

Melalui akun Twitter @PritaGhozie, dia meminta masyarakat tidak panik. "Overthinking bisa menyebabkan panic buying yang bikin barang-barang langka oleh oknum yang mau cari untung dalam kondisi sempit seperti ini," tulis Prita dalam cuitan yang diunggah Minggu (22/3/2020).

Prita juga menyarankan pemisahan penghasilan. "Pisahkan di tiga pos, yaitu living - saving - playing," katanya. Kita perlu memprioritaskan kebutuhan pokok. Pos belanja untuk living mungkin naik, tetapi jatahnya diambil dari playing.

Praktik spekulasi pada saat kas tidak memadai sebaiknya dihindari. "Di masa kritis, dana darurat perlu dicadangkan hingga 12 kali pengeluaran rutin bulanan, terutama bagi mereka yang punya tanggungan dan non-karyawan. Simpan di tabungan terpisah. Masukkan ke reksadana pasar uang jika jumlahnya lebih dari tiga kali pengeluaran rutin bulanan," kata Prita.

Chief Investment Officer PT Jagartha Penasihat Investasi (Jagartha Advisors) Erik Argasetya juga menekankan pentingnya dana darurat. Cara ini bisa dilakukan dengan memegang cash secara langsung, alokasikan di tabungan, deposito atau reksadana pasar uang.

Siasat alokasi investasi

Bagi yang sudah punya alokasi investasi, Erik menyarankan untuk melakukan review portofolio secara berkala, sesuai tujuan investasi masing-masing. "Mungkin saja tujuan investasi kita berubah, karena usia, kondisi finansial dan kondisi pasar seperti sekarang," katanya.

Jika portofolio sudah ditinjau ulang, dan masih ada sisa dana yang dapat diinvestasikan, tak ada salahnya memulai "momentum" investing. "Penurunan pasar saham yang 'diskon besar-besaran' memberi kesempatan untuk mulai membangun portofolio," kata Erik.

Menurut Erik, aksi beli perlu dilakukan secara tepat dengan pengetahuan yang cukup. Saat pandemi seperti sekarang, ada beberapa sektor yang cenderung masih bertahan, seperti saham sektor konsumer dan kesehatan.

"Karena ada himbauan untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, maka ada beberapa emiten telekomunikasi yang mungkin dapat diuntungkan dengan tingginya permintaan data internet," ujar Erik.

Selain pasar modal, juga banyak pilihan lain untuk berinvestasi. "Diversifikasi investasi marak ditawarkan platform fintech, seperti Equity Crowdfunding, Project Financing dan Peer-to-Peer Lending. Ini dapat menjadi pilihan diversifikasi yang baik," katanya.

Erik memberi catatan, agar publik memastikan berinvestasi hanya pada penyelenggara investasi yang telah tedaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).