Lokadata.ID

Omnibus law keuangan di tengah pandemi, seberapa perlu?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers tentang kondisi perekonomian di Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers tentang kondisi perekonomian di Jakarta, Selasa (23/4/2019). Rivan Awal Lingga / ANTARA FOTO

Inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Omnibus Law Sektor Keuangan di tengah pandemi dinilai tidak tepat. RUU sapu jagat tersebut dianggap tidak urgen untuk dibentuk karena sektor keuangan saat ini relatif baik.

Ekonom Institute for Developments of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan, dalam kondisi ekonomi yang kian mendekati resesi ini, tidak urgen menyusun omnibus law sektor keuangan tersebut.

“Karena akan menambah ketidakpastian bagi pelaku (usaha) yang ada di sektor keuangan, yang dibutuhkan adalah stabilitasnya dulu," kata Bhima kepada Lokadata.id, Selasa (15/9/2020).

Sebelumnya, rencana omnibus law sektor keuangan ini tampak dalam paparan Kegiatan Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 yang disusun Kementerian Keuangan. Dalam dokumen yang beredar di kalangan wartawan ini, Kemenkeu menyebut, pengembangan dan penguatan sektor keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemenkeu juga menyatakan, UU ini dapat mendukung pendalaman sektor keuangan agar sejalan dengan perkembangan global dan domestik, khususnya perkembangan teknologi dan inovasi bisnis, serta struktur konglomerasi pada industri jasa keuangan yang membutuhkan penguatan pengawasan yang terintegrasi.

Menurut Kemenkeu, ada sejumlah urgensi terkait penyusunan RUU sapu jagat tersebut. Pertama, Omnibus Law dipertimbangkan sebagai solusi dan terobosan untuk menyelesaikan hambatan regulasi yang tersebar di banyak UU sektor jasa keuangan (UU organik).

Kedua, RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan masuk dalam program legislasi nasional. Ketiga, untuk dapat mempersiapkan penyusunan RUU diperlukan naskah akademis yang tersusun untuk segera dapat diselesaikan.

Rencananya, pada Januari-Agustus 2021, penyusunan omnibus law sektor keuangan ini dimulai dari tahap pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Kemudian, pada Maret-Desember 2021, tahap pengkajian dan perumusan kebijakan. Kemenkeu dalam menyusun RUU ini menyiapkan anggaran sebesar Rp579,9 juta.

Kendati demikian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut, pemerintah belum berencana membahas penyusunan lebih lanjut terkait omnibus law sektor keuangan tersebut.

“Mengenai omnibus law bidang sektor keuangan, kami mungkin akan sampaikan kalau saatnya sudah sesuai,” kata Sri, dalam konferensi pers secara daring.

Lebih lanjut, Bhima berpendapat, pemerintah tak perlu tergesa-gesa jika hendak memperbaiki sektor keuangan. Sebab, kata dia, hal ini bisa berdampak pada kepercayaan investor dan pelaku usaha.

Bhima mencontohkan, dalam wacana revisi UU Bank Indonesia (BI) misalnya, disinyalir berimbas pada menurunnya kepercayaan investor asing. Hal ini dibuktikan dengan dana asing di pasar modal yang mengalami penyusutan.

“Jangan sampai adanya omnibus law keuangan dapat respons yang negatif” ujarnya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah berpendapat, sejumlah indikator keuangan masih terjaga hingga kini. Di antaranya: rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL), rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR), dan rasio profitabilitas (return on asset/ROA).

Catatan Lokadata.id, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2020 menunjukkan, rasio NPL sebesar 3,11 persen, rasio CAR 22,55 persen dan rasio ROA 1,94 persen.

“Justru bisa sebaliknya ditanyakan: Apa indikator yang bisa menjadi alasan mengatakan sektor keuangan kita dalam keadaan krisis? Saya tidak melihat itu,” kata Piter kepada Lokadata.id.

Perbaikan sektor keuangan

Menurut Bhima, apabila pemerintah hendak memperbaiki sistem keuangan, maka sebaiknya dilakukan pasca ekonomi sudah pulih dan tumbuh secara stabil. Dengan kondisi tersebut, katanya, pemerintah bisa melakukan pembahasan terkait sektor keuangan secara komprehensif.

Sementara, Piter berpendapat, perbaikan bisa dilakukan dengan melakukan amandemen terkait UU BI, UU OJK, UU Perbankan, dan UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal tersebut, kata dia, menyusul diberlakukannya UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

“Kalau memang semangatnya seperti itu saya sependapat. Karena itu dalam rangka harmonisasi perundangan pasca ditetapkannya UU PPKSK. Tapi bukan untuk melakukan perubahan total bahkan meninggalkan UU PPKSK,” ujarnya.

Sri Mulyani sempat mengatakan, pemerintah memang tengah mengkaji penguatan kerangka kerja stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, kata dia, langkah penanganan permasalahan pada lembaga jasa keuangan serta pasar keuangan dapat ditangani lebih efektif dan diandalkan.

“Kajian ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan sektor keuangan saat ini dan assessment forward looking,” kata Sri Mulyani, Jumat (4/9) malam, seperti dikutip dari Antara.

Sri Mulyani pun merinci, sejumlah usulan penguatan di dalam kajian tersebut. Pertama, penguatan basis data dan informasi terintegrasi antar lembaga termasuk koordinasi antar lembaga dalam pengkinian, rekonsiliasi, dan verifikasi secara lebih intens.

Kedua, apabila ditemukan permasalahan di sektor keuangan, maka akan dilakukan pemeriksaan dan evaluasi bersama sehingga menjadi dasar bagi lembaga untuk menentukan langkah antisipatif berikutnya.

Ketiga, penguatan instrumen yang dapat digunakan perbankan dalam mengatasi permasalahan seperti penyederhanaan persyaratan instrumen likuiditas dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bank yang membutuhkan likuiditas.

Keempat, penguatan peran LPS dari yang sebelumnya terbatas pada fungsi loss minimizer menjadi risk minimizer sehingga dapat melakukan early intervention dengan penempatan dana.

Kelima, penguatan dari sisi pengambilan keputusan untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat keyakinan bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam mengambil keputusan.