Lokadata.ID

Minimnya mitigasi bencana alam di Indonesia

Sebaran mitigasi bencana alam
Sebaran mitigasi bencana alam Lokadata / Lokadata

Satu dari tiap seribu kematian di dunia, disebabkan oleh bencana alam. Negara-negara miskin, dengan peringkat kesejahteraan yang rendah, cenderung lebih rentan, menuai lebih banyak korban jika terjadi bencana alam.

Kesimpulan penting itu disampaikan Our World in Data, sebuah prakarsa kolaborasi antara para periset di Universitas Oxford dan Global Change Data Lab, berdasarkan data bencana alam di dunia, sejak 1970.

Bagi Indonesia, faktor risiko bencana alam masih ditambah dengan letaknya yang rawan. Nusantara berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik yang terkenal aktif. Untuk itu, langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko (baik korban jiwa, kerugian material maupun psikososial), sudah sangat mendesak.

Sayangnya, sekalipun sudah 75 tahun merdeka, Indonesia belum punya sistem mitigasi bencana yang memadai.

Survei Potensi Desa 2019 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, dari setiap 15 desa/kelurahan di Indonesia, hanya satu yang memiliki sistem peringatan dini bencana alam.

Dalam hal ketersediaan perlengkapan keselamatan, rasionya malah lebih rendah lagi: hanya satu dari setiap 33 desa/kelurahan yang mempunyai perlengkapan keselamatan.

Miskinnya mitigasi bencana alam Indonesia tercermin di Jawa, pulau dengan penduduk 150 juta jiwa dan tingkat kepadatan 1.175 jiwa/km2, salah satu pulau terpadat di dunia. Pulau yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial di Indonesia itu hanya dilengkapi dengan sistem mitigasi ala kadarnya.

Dalam hal kewaspadaan terhadap bencana tsunami, misalnya, hanya dua persen dari total desa/kelurahan di Jawa yang memiliki early warning system. Padahal, 27 persen desa/kelurahan di Jawa tergolong rawan terjangan gelombang tsunami.

Perlengkapan keselamatan dan jalur evakuasi juga minim. Dari setiap 20 desa/kelurahan di Jawa, hanya satu yang punya perlengkapan keselamatan seperti perahu karet, tenda pengungsian atau masker. Jalur evakuasi? Hanya delapan persen.

"Budaya mitigasi belum menjangkau seluruh masyarakat, bahkan di lingkungan aparat pemerintah," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernardus Wisnu Widjaja

Satu-satunya wilayah yang bisa dibilang lumayan dalam mitigasi bencana hanyalah Bali. Di Pulau Wisata itu, 86 persen desa/kelurahannya sudah memiliki sistem peringatan dini bencana alam, 20 persennya memiliki perlengkapan keselamatan, dan seperempatnya telah membangun jalur evakuasi.

Ongkos mahal, anggaran terbatas

Harus diakui, sebagian besar dari ikhtiar mitigasi itu makan ongkos, dan tidak mudah. Dalam hal ancaman bencana gunung berapi, misalnya, Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang aktif. Sebanyak 69 gunung malah dikategorikan sebagai sangat aktif, karena pernah meletus setelah tahun 1600.

Masalahnya, sampai hari ini para ahli tak bisa memastikan, kapan persisnya gunung-gunung api ini akan meletus. Vulkanolog hanya bisa "meraba" gelagatnya lewat gerak-gerik gempa kecil yang biasanya mendahului ledakan, melalui seismograf.

Repotnya, tak semua gunung api bisa dimonitor karena lantaran anggaran terbatas. Menurut Kepala Humas BNPB (kala itu) Sutopo Purwo Nugroho, anggaran penanggulangan bencana turun terus. "Kita ingin dana siap pakai Rp15 triliun. Yang ada saat ini hanya Rp4 triliun, dan itu sudah bertahun-tahun," katanya pada 2018, seperti dilansir VoA Indonesia.

Akibatnya, sejumlah gunung meletus tanpa sempat diraba gelagatnya. Gunung Sinabung di Sumatera Utara, misalnya, meletus pada 2010 setelah lebih dari 400 tahun anteng tanpa gejolak sehingga tidak termonitor.

Deteksi dini tsunami juga bukan barang murah, dan mudah dipelihara. Menurut Sutopo, saat ini Indonesia mengandalkan lima alat pendeteksi tsunami atau buoy milik negara lain seperti India, Thailand, Australia dan Amerika Serikat. Indonesia tidak memiliki buoy sejak 2012 karena dirusak atau dicuri.

BNPB pernah mengusulkan masterplan pengurangan risiko bencana tsunami. Kebutuhan dananya sampai Rp16,7 triliun. Karena keterbatasan anggaran, rencana ini mandek, tak berlanjut.

Namun tak seluruh langkah mitigasi makan ongkos. Pembangunan peta jalur evakuasi misalnya, bisa dilakukan secara mandiri melalui musyawarah di level desa. Kejelasan arah dan lokasi evakuasi akan sangat membantu warga agar tidak panik ketika terjadi bencana.

Beberapa langkah mitigasi juga bisa dikemas dalam bentuk kearifan lokal. Masyarakat Bali misalnya mengenal istilah tenget untuk menandai kawasan yang dianggap angker atau berbahaya. Dipandang dari sisi mitigasi, tenget dikaitkan dengan peringatan bahwa kawasan tersebut rawan bencana, sehingga tak sesuai untuk dijadikan tempat tinggal.

Ada pula penetapan kawasan suci sebagai upaya membangun kesadaran akan pentingnya pemilihan lokasi dalam membangun pemukiman atau infrastruktur lainnya.

Selain korban jiwa, bencana alam berdampak besar pada perekonomian, termasuk hilangnya Pendapatan Domestik Bruto. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, gempa bumi Bantul pada 2006, misalnya, menghilangkan 30 persen output perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk itu, melihat besarnya risiko dan tingkat kerugian yang ditimbulkan, upaya untuk membangun mitigasi bencana tidak bisa ditunda.