Lokadata.ID

MK Tolak Uji Formil UU KPK, tapi kabulkan soal penyadapan

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersama hakim Aswanto dan Enny Nurbaningsih  membacakan putusan perkara di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5/2021).
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersama hakim Aswanto dan Enny Nurbaningsih membacakan putusan perkara di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Galih Pradipta / ANTARA FOTO

Mahkamah Konstitusi menolak uji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada Selasa, 4 Mei 2021. "Menolak pokok permohonan untuk seluruhnya," kata Hakim Anwar Usman saat membacakan putusan pada Selasa, 4 Mei 2021.

Uji formil ini diajukan oleh 14 orang, tiga di antaranya adalah komisioner KPK periode 2015-2019 yaitu, Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang. Perkara ini teregistrasi dengan nomor 79/PUU-XVII/2019.

Dalam gugatannya, Agus Rahardjo Cs melihat penyusunan revisi UU KPK tidak memenuhi rambu-rambu prosedural formil pembentukan undang-undang. Salah satunya adalah penyusunan ini tidak sesuai dengan UU tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

Hakim Wahiddudin Adams meyampaikan dissenting opinion atas putusan mengenai uji formil UU KPK yang diajukan Agus Rahardjo dkk. Wahiduddin di antaranya menyoroti waktu pembahasan revisi UU KPK yang relatif singkat.

Wahiduddin menyatakan beberapa perubahan ketentuan mengenai KPK dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 secara nyata telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental.

"Perubahan ini sangat nampak sengaja dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat serta dilakukan pada momentum yang spesifik," kata Wahiduddin membacakan pandangannya, Selasa, 4 Mei 2021.

Wahiduddin mengatakan momentum spesifik itu yakni di masa hasil Pilpres dan Pileg 2019 telah diketahui dan mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Revisi UU KPK lantas disahkan Presiden menjadi UU beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2014-2019 dan beberapa pekan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden pada periode pertama.

Penyadapan tidak perlu izin Dewas

Meski menolak pokok gugatan terhadap UU KPK, hakim MK mengabulkan sebagian gugatan yakni mengenai penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang tidak perlu izin dari Dewan Pengawas KPK.

Hakim MK Aswanto membacakan pertimbangan MK mengabulkan sebagian permohonan itu. Kata dia, adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan checks and balances.

"Karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan pro justicia," katanya sepeti dikutip Merdeka.

Dia mengatakan, adanya kewajiban KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan tidak saja merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum. Tetapi, merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum. Khususnya, kewenangan pro Justicia yang seharusnya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum.

Hakim MK lainnya Enny Nurbaningsih menyebut penggeledahan dan/atau penyitaan tak perlu meminta izin dari Dewas KPK. KPK juga dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri jika ada bukti permulaan yang cukup.

Meski tak perlu izin, kata Enny, terkait dengan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan tersebut, KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas KPK paling lambat 14 hari kerja sejak penyadapan dilakukan.

Ringkasan

  • MK mengabulkan gugatan pemohon terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tidak perlu izin dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  • Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji formil Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi, nomor registrasi 79/PUU-
  • XVII/2019.
  • Ketentuan yang mengatur penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan perlu mendapat izin dari Dewan Pengawas tercantum dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47.

Sebaran Media

Jumlah sebaran pada Media Daring terbanyak diraih oleh tribunnews.com dengan 9 pemberitaan, diikuti peringkat kedua tempo.co dengan 4 pemberitaan. selanjutnya sindonews.com dengan 3 pemberitaan pada peringkat ketiga.

Jumlah berita per media
Jumlah berita per media Robotorial / Content Analysis

Sebaran Linimasa

Sebaran topik mulai muncul sejak pukul 00:00 hingga 18:00 WIB, dan mencapai puncak pemberitaan pada pukul 06:00 WIB dengan total 8 pemberitaan.

Jumlah berita per jam
Jumlah berita per jam Robotorial / Content Analysis

Sebaran Facebook

Jumlah interaksi pada media sosial Facebook terbanyak diraih oleh kompas.tv dengan 84 interaksi, diikuti peringkat kedua detik.com dengan 35 interaksi. Selanjutnya cnnindonesia.com dengan 23 interaksi pada peringkat ketiga.

Jumlah berita media di Facebook
Jumlah berita media di Facebook Robotorial / https://www.sharedcount.com/

Sumber

Catatan Redaksi: Teks dan gambar dalam artikel ini diolah secara otomatis oleh program komputer. Penerbitannya melalui moderasi editor.