Lokadata.ID

Pajak streaming film, musik, aplikasi mulai dipungut Agustus

Warga mengakses layanan film daring, Sabtu (16/5/2020). Direktorat Jenderal Pajak akan memungut PPN sebesar 10 persen bagi produk digital  mulai Agustus 2020.
Warga mengakses layanan film daring, Sabtu (16/5/2020). Direktorat Jenderal Pajak akan memungut PPN sebesar 10 persen bagi produk digital mulai Agustus 2020. Nova Wahyudi / ANTARA FOTO

Pemerintah segera menarik pajak dari produk digital seperti streaming film, musik, aplikasi atau game online. Penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen tersebut, rencananya akan dimulai bulan Agustus mendatang.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, penarikan PPN produk digital dilakukan melalui perusahaan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), seperti Netflix, Spotify, Viu, perusahaan ecommerce, atau Zoom.

Perusahaan PMSE yang memenuhi syarat, wajib memungut PPN dari pelanggan dan menyetor ke kas negara. Syaratnya, nilai transaksi perusahaan tersebut mencapai Rp600 juta setahun (Rp50 juta sebulan), atau jumlah pengaksesnya di Indonesia lebih dari 12.000/tahun (1.000/bulan).

“Kami sedang melakukan sosialisasi dan diskusi dengan sekitar 290 perusahaan. Kami juga sedang mengumpulkan data transaksi digital dengan dukungan data BPS dan Kominfo,” kata Yoga dalam konferensi virtual, Selasa (30/6/2020).

Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ada enam perusahaan digital asing yang menyatakan kesanggupan memungut PPN kepada konsumen.

Potensi penerimaan besar

Potensi pendapatan yang akan diraup dengan pengenaan PPN atas produk digital ini cukup besar. Coba kita hitung. Jumlah pelanggan aktif Netflix di Indonesia, misalnya, melonjak hampir 10 kali lipat dalam tiga tahun terakhir.

Survey Nakono menunjukkan jumlah pelanggan Netflix di Indonesia hanya 94.980 pada 2017. Jumlah ini naik menjadi 482.450 pada 2019 dan diperkirakan berlipat hingga 906.800 pada 2020.

Biaya berlanggan Netflix terendah saat ini adalah Rp50.000 per bulan. Dengan jumlah pelanggan 500.000 saja, potensi PPN yang disetorkan Netflix bisa mencapai Rp25 miliar per bulan.

Kementrian Keuangan pernah menghitung, potensi penerimaan pajak dari tujuh perusahaan PMSE bisa mencapai Rp10,2 triliun setahun.

Potensi ini dihitung dari nilai transaksi perangkat lunak telepon genggam yang mencapai Rp44,7 triliun, kemudian televisi berlangganan Rp16,49 triliun serta sistem perangkat lunak dan aplikasi Rp14,06 triliun,

Selain itu, ada pula transaksi digital dari penjualan film Rp7,65 triliun, kemudian transaksi pada media sosial dan layanan over the top Rp7,07 triliun, perangkat lunak khusus Rp1,77 triliun, serta game, video, dan musik digital Rp880 miliar.

Pemungutan PPN digital diharap bisa mendorong penerimaan negara. Hingga akhir Mei 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp444,6 triliun atau turun 10,8 persen dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan pajak ini setara dengan 35,4 persen target APBN 2020.

Asosiasi televisi menyambut

Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution menyambut baik penerapan pajak digital. Syafril berharap pemerintah bisa menjamin kesetaraan bagi semua platform penyiaran, baik yang terestrial maupun digital agar persaingan lebih sehat.

“Kami berharap ada equal playing field karena kami membayar Hak Penyelenggaraan Penyiaran serta Izin Siaran Radio. Selain itu, kami berharap kesetaraan tidak hanya dari pengenaan pajak, tapi juga dari segi konten," katanya.

Syafril mengingatkan gugatan RCTI dan INews TV kepada Mahkamah Konstitsusi yang mempersoalkan perlakuan tidak setara antara penyelenggara penyiaran konvensional dengan internet seperti diatur dalam UU Penyiaran 32/2002.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan DPR masih menggodok revisi UU Penyiaran 32/2002 tersebut. “Satu yang krusial: pengertian penyiaran dulu terbatas pada terestrial, sekarang berkembang layanan over the top. Kami harap, revisi ini bisa mengantisipasi kondisi ke depan” ujar Kharis.