Lokadata.ID

Pandangan pengamat ketenagakerjaan tentang aturan JKP

SPONSOR:  TURC
Ilustrasi pekerja korban PHK
Ilustrasi pekerja korban PHK Author / Shutterstock

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021. Tujuannya mulia; memberikan keringanan beban bagi para tenaga kerja dari ancaman penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan akibat PHK, terlebih selama pandemi angka PHK melonjak hingga 3,6 juta kasus.

Meski punya sejumlah manfaat yang bisa menjadi “jaring pengaman” bagi pekerja atau buruh ter-PHK, sejumlah pengamat ketenagakerjaan menilai ada beberapa ketentuan pada program JKP yang perlu disorot, seperti syarat kepesertaan, manfaat yang diberikan, serta penyesuaian peraturan dengan kondisi yang sedang terjadi.

Menurut peneliti ISI (Institute for Strategic Initiative) dan Direktur Publik Baru, Willy Purna Samadhi, salah satu syarat yang menjadi persoalan adalah syarat eligibilitas, di mana kepesertaan program JKP adalah membayar iuran 12 bulan dalam 24 bulan, serta membayar iuran paling singkat enam bulan berturut-turut.

“Lebih ke persoalan relevansi dengan kondisi kita sekarang. Jika merujuk aturan tersebut, manfaat JKP baru bisa dipakai 2 tahun lagi. Jadi manfaat JKP baru bisa dipakai manfaat kalau terkena PHK di Februari atau Maret 2023. Padahal situasi pandemi banyak buruh atau pekerja yang sudah kena PHK tetapi belum bisa menikmati manfaat,” kata Willy kepada Lokadata, Jumat (28/5/2021).

JKP, antara cita-cita luhur sebagai solusi pekerja ter-PHK dan persoalannya

Menurut Willy, program JKP seharusnya bisa menjadi solusi dan meningkatkan taraf kesejahteraan pekerja atau buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kalau secara konsep dan idealnya, JKP bisa menjadi solusi. Akan tetapi, kalau dilihat dari aturan operasional atau aturan pemerintah, harapan itu belum cukup bisa terwujud karena ada sejumlah persoalan yang saya pikir bisa saja menjauhkan kesejahteraan bagi buruh atau pekerja,” pungkas Willy.

Persoalan yang dimaksud, menurut Willy, adalah batas atas manfaat uang tunai. Dengan aturan batas manfaat maksimal uang tunai sebesar Rp5 juta, di mana peserta JKP hanya menerima 45 persen dari upah terakhir per bulan selama tiga bulan dan dan 25 persen di 3 bulan berikutnya, justru malah menciptakan kelompok miskin baru.

“Manfaat uang tunai 45 persen selama 3 bulan, kemudian 25 persen di 3 bulan selanjutnya itu angka darimana dan apa maksudnya. Kalau disimulasi manfaatnya sangat kecil. Maka perlu adanya kinerja perbaikan. Di samping batas atas upah, seharusnya JKP membatasi batas minimum manfaat uang tunai yang diterima pekerja atau buruh untuk mencegah lahirnya kelompok miskin baru,” ujar Willy.

Persoalan selanjutnya, Willy juga menyoroti manfaat lain dari program JKP, yakni akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Menurutnya, pemerintah harus mempersiapkan jenis-jenis pelatihan kerja yang sesuai dengan kemampuan pekerja atau buruh yang di-PHK tersebut.

“Pelatihan kerja seperti apa sih yang dipersiapkan pemerintah, itu disediakan. Jangan-jangan (pelatihan kerja) yang disediakan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi dunia kerja dan bisa saja tidak sesuai dengan minat buruh yang bersangkutan,” lanjutnya.

Terakhir, Willy juga menyayangkan minimnya informasi bagi pekerja atau buruh yang ingin mengetahui status iuran yang telah dibayarkan oleh perusahaan atau pengusaha terhadap pekerja untuk mendapatkan manfaat JKP.

“Bagaimana buruh atau pekerja mengetahui bahwa iuran sudah dibayarkan dan bisa dengan mudah mengetahui status kepesertaan apakah sudah dibayar atau belum oleh pengusaha atau perusahaan. Kasihan jika pekerja tidak mendapatkan informasi dengan harapan sudah eligible, ternyata perusahaan tidak membayarkan,” papar Willy.

Meski demikian, Willy mengapresiasi pemerintah yang telah mempersiapkan program JKP. Menurutnya, pekerja atau buruh sudah seharusnya mendapatkan perlindungan kesejahteraan pasca di-PHK dari perusahaan tempat mereka bekerja.

“Niatnya sudah bagus, harus diapresiasi di mana negara sudah menunjukkan niatnya dalam menjaga kesejahteraan. Tetapi antara niat dan regulasi operasionalnya belum terlihat. Akan lebih bagus jika ada regulasi yang jelas untuk menggabungkan niat itu,” tutup Willy.

Celah yang bisa diperbaiki dari program JKP

Senada dengan Willy, Dosen Hukum Ketenagakerjaan UGM Nabiyla Risfa Izzati menilai bahwa syarat kepesertaan JKP yang paling sedikit mengiur 12 bulan dalam 24 bulan dan telah mengiur paling singkat 6 bulan berturut-turut, berpotensi tidak bisa dinikmati oleh pekerja/buruh yang di-PHK.

“Jika merujuk ketentuan tersebut, hal ini tentu disayangkan karena PHK justru banyak terjadi belakangan ini karena pengaruh pandemi Covid. Para pekerja yang di-PHK (saat ini) jadi tidak bisa merasakan manfaat JKP, padahal justru sangat dibutuhkan,” tukas Nabiyla kepada Lokadata, Minggu (30/5/2021).

Lebih lanjut, Nabiyla juga melihat celah pada program JKP, sehingga ada kecenderungan para pekerja atau buruh akan kesulitan mendapatkan manfaat JKP.

“Pertama, JKP hanya meng-cover pekerja penerima upah, yang mana berarti hanya pekerja formal yang bisa menjadi peserta JKP. Padahal, saat ini jumlah pekerja informal di indonesia justru lebih mendominasi.”

“Kedua, syarat untuk mendapatkan JKP cukup rumit bersandar pada keaktifan perusahaan untuk mendaftarkan pekerja ke program ini. Dengan kata lain, jika perusahaan abai (membayar iuran) maka nasib pekerja untuk mendapatkan JKP menjadi terhambat,” lanjut Nabiyla.

Meski demikian, Nabiyla melihat sisi baik dari program JKP. Menurutnya, niat dari program ini sudah baik dan bisa memberikan manfaat bagi pekerja/buruh yang di-PHK..

“JKP adalah perwujudan dari unemployment benefit (manfaat bagi pengangguran) yang sudah banyak dimiliki oleh negara-negara maju, dan sudah disarankan oleh ILO --organisasi ketenagakerjaan internasional-- untuk dimiliki Indonesia sejak cukup lama,” imbuhnya.

Penjelasan pemerintah tentang aturan JKP yang rumit

Menanggapi pandangan para pengamat mengenai JKP, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Retno Pratiwi meluruskan bahwa aturan JKP sudah dibuat sefleksibel mungkin dan disesuaikan dengan iklim kerja di Indonesia, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh peserta.

“JKP ini juga menjadi haknya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Terbatas) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Terbatas), sehingga pekerja dengan berbagai bentuk perjanjian (formal dan informal) selama mengiur 6 bulan berturut-turut bisa mendapatkan hak yang sama untuk JKP,” kata Retno saat dihubungi Lokadata, Senin (31/5/2021).

Terlepas dari pekerja yang terkena PHK kurang dari 24 bulan selama masa iur, Retno menjelaskan hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebab, pembiayaan program JKP ini berasal dari pemerintah pusat yang mengiur sebesar 0,22 persen dan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen serta Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10 persen.

“Di UU sudah dikatakan kalau kita melakukan rekomposisi sebagai sumber pendanaan itu untuk program yang tidak menjadi beban pekerja. Selama peserta memenuhi syarat untuk mengikuti JKP, (manfaat JKP) bisa berlaku PKWT dan PKWTT,” lanjutnya.

Dari segi informasi kepesertaan, pekerja/buruh yang ingin mengetahui status kepesertaan JKP, bisa menanyakan dengan menghubungi pihak BPJS.

“Di zaman sekarang sudah terbuka, kami mengintegrasikan data BPJS dan Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) sehingga pekerja dengan mudah mengetahui status kepesertaan JKP. Jika pemberi kerja tidak mengikutsertakan pekerja, maka ada sanksi administrasi (bagi pengusaha),” tegas Retno.

Meski pemerintah telah merekomposisi sumber pendanaan JKP sedemikian rupa, Retno menyadari bahwa timbulnya permasalahan aturan yang JKP yang meresahkan pekerja/buruh adalah kurangnya sosialisasi, baik kepada publik maupun kepada pengusaha atau perusahaan.

Tersebab hal itu, kata Retno, pihaknya akan memaksimalkan sosialisasi mendalam seputar aturan JKP yang saat ini telah dilakukan oleh Kemnaker dan BPJS. “Dan betul kita sampaikan. Karena stakeholder kami dari pengusaha dan pekerja sehingga harus disampaikan melalui dinas-dinas yang melayani. Setelah itu, nanti diatur pengelolaan perangkat, siapa yang melayani, dananya dan termasuk pelatihannya (sosialisasi) melalui siapa,” tutup Retno.