Lokadata.ID

Pandemi korona menguak masalah industri kesehatan Indonesia

Warga memeriksakan kesehatan di Posko Kesehatan Kamp Pengungsi Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat  (30/11/2018).
Warga memeriksakan kesehatan di Posko Kesehatan Kamp Pengungsi Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (30/11/2018). Basri Marzuki / ANTARA FOTO

Penggunaan teknologi di bidang kesehatan Indonesia masih lemah. Banyak aspek yang harus diperhatikan agar pola baru sektor kesehatan nasional menjadi lebih kuat.

Pemanfaatan teknologi menjadi penting, karena dapat mempercepat proses penyembuhan, menambah akurasi diagnosis, mengurangi total biaya perawatan dan memperluas jangkauan pelayanan.

Jika melihat realita yang ada, pola lama sektor kesehatan Indonesia, bahkan sebelum pandemi korona menyerang masih tertinggal dibandingkan negara lain. Ada beberapa hal yang membuat dunia kesehatan dalam negeri dipertanyakan kemampuannya.

Pertama, yang paling disorot oleh para profesor dan dokter di Indonesia terkait masalah infrastruktur kesehatan. Indonesia membutuhkan Indonesia Genome Institute, yang menjadi tempat bagi seluruh penelitian terkait informasi genetik, yang menjadi salah satu kunci utama pendataan kesehatan.

Informasi genetik ini akan diolah menjadi sebuah algoritma yang bisa digunakan untuk diagnosis, prognosis, dan terapi. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), yang juga seorang Praktisi Klinis, dan Peneliti di bidang Kedokteran Prof. DR. dr. Sp.OG, MPH, Budi Wiweko, mengatakan, data ini menjadi bagian utama dunia kesehatan sekarang dan masa depan.

Penunjang infrastruktur lainnya adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, terutama yang ahli di bidang kesehatan, tidak terbatas hanya pada dokter. Misalnya kemampuan teknik untuk mengembangkan teknologi kesehatan dan kemampuan riset.

Sebab, Indonesia sangat membutuhkan produksi alat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri. Hingga saat ini, Indonesia masih bergantung dengan bahan baku dan produk impor alat kesehatan dan obat-obatan. Jumlahnya mencapai 90 persen, artinya hanya 10 persen yang diproduksi dan digunakan di dalam negeri.

Aspek kedua yang menjadi perhatian adalah terkait regulasi, terutama untuk menyokong peralihan ke dunia kesehatan baru yang sangat membutuhkan teknologi dan data.

"Indonesia memerlukan otoritas data kesehatan, yang mengatur lalu lintas data kesehatan di Indonesia. Sistemnya mirip Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya ini di bidang kesehatan. Otoritas ini dibutuhkan karena saling tumpang tindihnya data kesehatan yang sekarang dimiliki setiap pasien," kata Budi.

Kelemahan ini terlihat, ketika masing-masing rumah sakit, dan fasilitas kesehatan masyarakat membangun sistem sendiri-sendiri. Walaupun, sebenarnya Kementerian Kesehatan telah memiliki Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) secara generik yang bisa dijadikan template.

Sayangnya, sistem itu tidak menjadi pilihan, dan masing-masing rumah sakit membuat sistemnya sendiri dan dengan dasar yang tidak sama.

Privasi data kesehatan

Di sisi lain, privasi dunia kesehatan memiliki relasi yang cukup berbeda dengan privasi pada umumnya. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi, yang di dalamnya termasuk mengatur data genomik pasien harus disusun dengan hati-hati. Mengingat, data personal ini juga dibutuhkan pada kondisi darurat (pandemi) sekarang ini, yaitu untuk pembuatan vaksin.

“Orang itu tidak punya intellectual property, walaupun data genomik-nya dijadikan dasar sebuah industri untuk sebuah vaksin. Ini yang menarik dalam big data. No privacy in big data, walaupun dia anonymous, tetapi data dia boleh digunakan untuk proses ini," jelas Budi.

Oleh karena itu, regulasinya harus benar-benar ada dan aspek etik juga harus menjadi pertimbangan yang luar biasa.

Kedua aspek permasalah di atas tidak terpisah jauh dari kurangnya akses dunia kesehatan dalam hal pembiayaan untuk inovasi teknologi. Kondisi pada pola lama ini seharusnya menjadi sorotan, karena dunia kesehatan pernah dipandang sebelah mata sampai pandemi ini datang, dan terbukti tanpa sektor kesehatan yang baik, sektor-sektor lain bisa lumpuh.

Aspek terakhir yang tidak kalah penting adalah masalah komunikasi antar lembaga yang minim dilakukan sebelumnya. Setiap sektor dan pihak seakan memiliki ego masing-masing, baik itu peneliti, pengusaha, pemerintah, dan antar pihak-pihak lain.

Akibatnya, antar pihak tidak mengerti apa yang dibutuhkan dan kinerjanya menjadi tidak efektif. Ini juga yang menjadi perhatian Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Bambang Brodjonegoro.

Menurutnya, antar pihak perlu mengimplementasikan triple helix, yakni model inovasi yang mengacu pada serangkaian interaksi antara akademisi, industri dan pemerintah, agar komunikasi antar pihak menjadi lebih baik, serta gap antara dunia penelitian dan dunia usaha tidak terlalu besar.

Minimnya komunikasi ini yang menimbulkan keburaman akan target pengembangan dunia kesehatan, sehingga antara peneliti dan produsen di dunia usaha jarang bisa berjalan beriringan.

Pandemi jadi pelajaran berharga

Bambang mengemukakan, pandemi korona telah memberikan pelajaran berharga bagi sektor ini, khususnya dalam hal komunikasi yang menjadi kunci bagi efektivitas dan kemajuan sektor kesehatan.

Jika menggunakan istilah komunikasi hulu ke hilir (antar sektor), pandemi mengajarkan bahwa sebenarnya selama ini hulu dan hilir selalu memiliki tujuan yang berbeda dan tidak jelas.

Kini, dengan adanya perkembangan teknologi, dan penanganan korona yang masif di Indonesia dengan melibatkan berbagai lembaga dalam satu kesatuan, membuktikan bahwa komunikasi hulu ke hilir sangat efektif dalam membangun dunia kesehatan yang lebih baik.

“Di hilirnya ketahuan bahwa negara ini butuh ventilator, butuh test kit, dan nanti butuh vaksin. Jadi jelas kebutuhannya, dan ada komitmen untuk pengadaannya. Nah begitu hilirnya kasih sign yang jelas, maka secara bertahap sampai ke hulunya kemudian semua bekerja. Dari universitas sampai industrinya," ungkap Bambang.

Tapi kalau dari hilir tidak ada sinyal, maka industri apalagi universitas akan meraba-raba, sehingga akhirnya bekerja sendiri-sendiri dan akibatnya triple helix itu tidak terjadi.

Jadi, secara tidak langsung pandemi korona semakin membuat kemajuan dunia kesehatan tiap negara tersorot. Apalagi jika berkenaan dengan cara dunia medis menangani pandemi di tiap negaranya.

Menurut penghitungan The Legatum Prosperity Index tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 97 dari 167 negara dalam hal kesehatan. Dunia kesehatan Indonesia dihadapkan pada kurang kokohnya infrastruktur, regulasi, investasi, dan komunikasi antar lembaga.

“Sekarang ini kelihatannya cepat (komunikasi antar lembaga), karena ada korona. Jadi kebanyakan menggunakan emergency used authorization yang memang membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat," tegas Bambang.

Tetapi kalau mengikuti pola biasa, kita masih melihat proses perizinannya begitu panjang dan lama, juga costly. Tentunya ini bisa men-discourage upaya untuk melahirkan inovasi di dunia kesehatan Indonesia.