Lokadata.ID

Pandemi melanda, pekerja informal merana

Pekerja informal di Jabodetabek.
Pekerja informal di Jabodetabek. Lokadata / Lokadata

Sebelas hari berlalu sejak imbauan social distancing dikeluarkan Istana guna memutus rantai penularan Covid-19. Kebijakan bekerja di rumah diterapkan berbagai perusahaan. Para pekerja formal masih bisa bekerja di rumah. Lain halnya dengan pekerja informal.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 mencatat, 5,1 juta atau 33 persen dari total pekerja di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) berkecimpung di sektor informal. Angka ini memang lebih kecil dibandingkan pekerja formal. Namun, pundi-pundi kelompok inilah yang terimbas social distancing.

Pasalnya, pekerja informal seperti freelancer dan tukang ojek sering kali tak dapat tunjangan perusahaan layaknya pekerja formal. Belum lagi, demi mengais rezeki mereka dituntut bisa bertemu orang banyak.

Menurut Sonny Mumbunan, ekonom Basic Income Lab RCCC Universitas Indonesia dan World Resources Institute (WRI), pekerja dan sektor informal sama-sama berpotensi kuat terdampak pandemi Covid-19. Khususnya di Jabodetabek.

“Wabah Covid-19 belum pernah terjadi di Indonesia. Dinamika ekonomi dan lapangan kerja semakin berubah, terutama di perkotaan. Berdasarkan sektor, yang terkena dampak terutama di sektor jasa, transportasi, logistik, dan juga manufaktur. Dampak mungkin terasa luas antara lain karena proporsi masyarakat Indonesia yang rentan secara ekonomi lebih besar dari yang miskin atau nyaris miskin,” jelas Sonny pada Lokadata.id.

Di lima wilayah DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara) angka pekerja informal lebih dari 30 persen. Pekerja informal di kelima wilayah ini banyak berkecimpung di sektor tersier. Khususnya Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara satu wilayah Ibu Kota lainnya, Kabupaten Kepulauan Seribu, adalah wilayah dengan pekerja sektor informal tertinggi (55 persen).

Pemerintah provinsi harus berbuat sesuatu. Bersiap menghadapi kemungkinan terburuk akibat pandemi. Selama lockdown belum jadi opsi, masyarakat lah yang menanggung biaya akibat social distancing.

Sonny menjelaskan, langkah konkret yang bisa diambil pemerintah--khususnya DKI Jakarta sebagai episentrum Covid-19--adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) "Tanpa syarat, cepat, dan tidak ribet," imbuhnya.

BLT-semua diberikan untuk penduduk usia 20 sampai 40 tahun, kelompok usia paling produktif bagi ekonomi, dan mungkin yang paling terpukul. Besarnya Rp4 juta per orang per bulan untuk dua bulan selama pandemi.

“BLT untuk semua orang karena masyarakat Indonesia lebih banyak yang rentan (40 persen) dibanding yang miskin dan hampir miskin (30 persen). Mereka yang rentan ibarat sudah terpendam sampai leher, masih bernapas tapi tinggal tunggu tenggelam saat shock seperti krisis korona datang. Kebijakan BLT-Semua seperti ini perlu dana Rp29,4 triliun. Hanya sekitar 1 persen saja dari kemampuan produksi ekonomi DKI Jakarta dalam satu tahun,” Sonny memaparkan.