Lokadata.ID

Pasien positif korona bertambah, Pemerintah luncurkan 5 protokol baru

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto yang juga juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (6/3/2020).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto yang juga juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (6/3/2020). Hafidz Mubarak / ANTARA FOTO

Pasien terinfeksi virus korona (Corona Virus Disease 2019/Covid-19) di Indonesia bertambah. Pemerintah memastikan adanya 2 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dinyatakan positif mengidap virus korona.

Temuan ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Korona Achmad Yurianto. Status 2 WNI ini diketahui pasca pemerintah memeriksa 4 orang yang melakukan kontak dengan kasus 1 dan 2 wabah korona di Indonesia.

Pemeriksaan ini dilakukan karena 4 orang terkait mengalami gejala flu usai kontak dekat dengan seorang pasien terinfeksi korona.

“Kita dapatkan dua orang confirm positif [virus korona], yang kita sebut sebagai kasus nomor 3 dan 4,” ujar Yurianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Temuan ini menambah jumlah pasien positif korona di Indonesia menjadi 4 orang. Saat ini, keempatnya dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta.

Sebelumnya, 2 WNI sudah dikonfirmasi terinfeksi virus korona sejak Senin (2/3/2020). Kedua pasien baru yang terinfeksi korona disebut berusia 33 dan 34 tahun.

Yurianto juga memastikan kedua pasien terinfeksi korona yang disebut kasus 1 dan 2 sudah membaik saat ini. Dia menyebut kedua pasien ini sudah tidak sering batuk, dan tak mengalami sesak dada lagi.

Luncurkan lima protokol

Untuk menangani wabah virus korona pemerintah telah merilis lima protokol, yakni protokol komunikasi, perbatasan, kemaritiman, transportasi umum dan pendidikan.

Kelima protokol tersebut merupakan hasil pembahasan antara Kantor Staf Kepresidenan dengan pelbagai kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pemerintah mengeluarkan kelima protokol tersebut sebagai pedoman untuk penanganan wabah korona - yang mudah untuk dilakukan dan tergantung pada perkembangan wabah korona.

"Protokol ini mengatur do dan don'ts, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu sudah cukup diatur," ujar Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, di Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Moeldoko berharap kepada masyarakat untuk dapat memahami protokol tersebut dan bekerjasama dengan Pemerintah.

"Persoalan korona adalalah persoalan bersama, kalau bahasa jawanya digruduk bersama-sama, gak boleh saling menyalahkan, bagaimana kalau ada kekurangan saling mengisi. Untuk itu perlu ada feedback dari masyarakat," katanya.

Prinsip Kesehatan

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengatakan prinsip utama dari kelima protokol tersebut adalah prinsip kesehatan yang melindungi kesehatan publik.

"Protokol ini yang difinalisasi oleh Kementerian Kesehatan mempunya domain-domain hal yang berkenaan dengan kesakitan individu berkaitan dengan COVID-19 agar masyarakat mempunyai guidance dan ketenangan," ujarnya.

Oscar menjelaskan, beberapa protokol tersebut diantaranya imbauan agar masyarakat menggunakan masker jika sakit flu atau batuk, dan panas diatas 38 derajat.

"Kalau tidak memiliki masker bisa menggunaan tutup mulut atau tissue karena penyebaran melalui droplet sewaktu bersin," katanya.

Oscar juga menyarankan seseorang yang terindikasi korona tidak menggunakan transportasi umum, karena resiko penularan ke orang lain akan semakin besar.

Kemudian, ia juga menyebut, protokol imigrasi untuk mencegah WNA masuk dari negara yang terkena wabah korona.

Dikutip dari Antara, sejak 6 Februari hingga 5 Maret 2020 sudah ada 118 warga asing yang ditolak masuk ke Indonesia. Penolakan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus korona.

Ratusan WNA yang ditolak masuk Indonesia ini berasal dari beragam negara, diantaranya Cina, Rusia, Rumania, Brasil, Selandia Baru, Armenia, Ukraina, Inggris, Malaysia, dan Thailand.