Lokadata.ID

Mantan koruptor jangan lagi pimpin daerah

Ilustrasi aktivis melakukan orasi anti korupsi.
Ilustrasi aktivis melakukan orasi anti korupsi. Septianda Perdana/ / ANTARA FOTO

Pegiat antikorupsi mendesak partai politik tidak lagi mengusung bekas narapidana (napi) rasuah sebagai calon pimpinan daerah, karena rentan kembali melakukan korupsi. Sudah ada contoh kepala daerah terpilih mengulangi lagi tindak pidana korupsi, setelah selesai menjalani hukuman akibat korupsi.

Bekas Bupati Kudus, Muhammad Tamzil misalnya. Dirinya tercatat dua kali terjerat kasus korupsi. Pada Desember 2015, Tamzil menyelesaikan hukumannya akibat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

Tiga tahun berselang, Tamzil kembali terpilih sebagai kepala daerah, di tahun yang sama pula ia terjerat kasus suap pengisian jabatan.

"Pilkada sebagai proses menentukan pemimpin harus dapat memastikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Jika mantan napi korupsi maju sebagai calon kepala daerah, maka cita-cita itu akan tercoreng," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha kepada wartawan, Kamis (30/7/2020).

Oleh karena itu, ICW meminta semua pihak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait eks napi korupsi boleh ikut Pilkada usai lima tahun keluar dari penjara.

Partai politik harus selektif

Meski pencalonan mantan terpidana korupsi dimungkinkan secara peraturan, namun ICW meminta partai politik tidak melakukannya. Mereka juga meminta masyarakat ikut mengawasi dan tidak memilih calon kepala daerah yang merupakan mantan koruptor.

"Partai politik tidak boleh mengusung mantan narapidana korupsi. Penyelenggara pemilu harus ikut patuh dan berhati-hati dalam memeriksa berkas pencalonan. Warga sebagai pemilih juga harus ikut mengawasi untuk memastikan koruptor tidak maju sebagai calon kepala daerah," tegas Egi.

ICW sejatinya menginginkan agar hak politik eks napi korupsi dihilangkan sama-sekali, namun kemungkinan permohonan itu sulit dikabulkan. "Sehingga kami memilih jalan lebih moderat. Kami dalam permohonan (ke MK) mengusulkan 10 tahun untuk masa tunggu itu," ungkap Peneliti ICW, Donal Fariz seperti dikutip dari BBC Indonesia.

Alasan 10 tahun, karena itu merupakan dua siklus pemilihan kepala daerah, dan setiap orang bisa menjabat kepala daerah selama dua periode.

"Sementara MK melarang, tapi hanya satu siklus saja, yaitu lima tahun. Ya sudah kita apresiasi. Kami memang tidak memenangkan seluruh permohonan ini, tapi paling tidak ada esensi penting yaitu masa tunggu itu dikabulkan," kata Donal.

Gugatan masa tunggu koruptor sebelumnya diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan ICW, karena mereka mengganggap penting keberadaan masa tunggu bagi para koruptor untuk mendapat kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Fakta-fakta yang disebutkan sudah semestinya menghentikan niat mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah," ungkap Egi.

Pelarangan koruptor untuk maju pilkada dianggap bukanlah hal yang sepele. Pasalnya, sosok kepala daerah harus sesuai kapasitas dan berintegritas.

Terpisah, Ketua Tim Pilkada Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hairansyah Akhmad, juga mengatakan kebutuhan untuk menghadirkan kepala daerah berintegritas melalui pilkada.

Alasannya, Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan salah satu pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas Ham terkait kinerjanya. Dirinya mengatakan pengaduan yang masuk biasanya terkait kasus konflik agraria dan masyarakat adat, masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup, hingga terkait sektor ketenagakerjaan.

Untuk itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses Pilkada agar selektif dalam memilih calon kepala daerah. Jangan sampai rakyat dan negara dirugikan karena memilih sosok yang salah.

Pilkada 2020 sendiri rencananya akan berlangsung pada 9 Desember 2020, dan akan dilaksanakan di 270 daerah, mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Catatan Redaksi: judul artikel ini telah diubah pada Senin, 3/9/2020, pukul 09:00, agar lebih sesuai dengan isinya