Lokadata.ID

Modal asing boleh mayoritas, tapi hak-suara tetap minoritas

Seorang warga menggunakan pembayaran nontunai Quick Response Indonesia Standard (QRIS) saat membeli kopi di warung kopi Jalik Rumbuk di Mataram, NTB, Selasa (12/1/2021). Menurut data Bank Indonesia (BI) pada tahun 2020 sebanyak 5,8 juta merchant telah terhubung dengan alat pembayaran QRIS.
Seorang warga menggunakan pembayaran nontunai Quick Response Indonesia Standard (QRIS) saat membeli kopi di warung kopi Jalik Rumbuk di Mataram, NTB, Selasa (12/1/2021). Menurut data Bank Indonesia (BI) pada tahun 2020 sebanyak 5,8 juta merchant telah terhubung dengan alat pembayaran QRIS. Ahmad Subaidi / ANTARA FOTO

Investor asing boleh menguasai maksimal 85 persen saham perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) yang beroperasi di Indonesia. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/2020. Aturan baru ini akan berlaku per 1 Juli 2021.

Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia (CORE), Yusuf Rendy Manilet mengatakan PBI ini perlu dilihat dari beragam sudut pandang. Menurut dia, sistem pembayaran digital termasuk yang berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini harus diakomodasi oleh Otoritas agar berkelanjutan.

“Salah satu tantangan dalam perkembangan sistem ini adalah permodalan dalam negeri, yang harus diakui, aliran likuiditasnya masih terbatas,” kata Yusuf kepada Lokadata.id, Rabu (13/1/2021).

Yusuf mengatakan bahkan sebelum pandemi, permodalan untuk beberapa perusahaan sistem pembayaran digital memang didominasi dari asing. Misalnya, OVO mendapatkan kucuran modal, salah satunya, dari Tokyo Century sebesar AS$120 juta (sekitar Rp1,74 triliun)

Gojek yang memiliki sistem pembayaran Go-Pay yang berkali-kali mendapatkan suntikan modal dari investor asing. Salah satunya adalah Seri F yang berasal dari Google, Tencent, JD.com, serta Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Motors Corporation, dan Mitsubishi UFJ Lease & Finance. Kabarnya nilainya mencapai AS$2 miliar.

Alasan ini, menurut Yusuf, yang tampaknya membuat regulator melakukan relaksasi kepemilikan modal asing di perusahaan sistem pembayaran, terutama yang digital. “Diharapkan (masuknya) modal asing ini akan berdampak terhadap semakin banyaknya pemain baru di sektor pembayaran digital,” katanya.

Menurut Yusuf, pelonggaran kepemilikan asing juga akan memiliki dampak jangka panjang terhadap perusahaan jasa pembayaran. Hal ini, katanya, harus diselaraskan dengan proses alih teknologi dan transfer pengetahuan dari investor luar tersebut ke pelaku dalam negeri.

"Pemerintah bisa saja mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan adanya kolaborasi serta menyusun timeline. Hingga pada satu titik, pemain dalam negeri ini bisa belajar dan dalam jangka panjang bisa bersaing secara global,” kata dia.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan terkait pengaturan kepemilikan yang meliputi komposisi kepemilikan saham dan aspek pengendalian domestik bagi penyelenggara sistem pembayaran dilatarbelakangi tujuan memperkuat kelembagaan.

“Dengan tetap memperhatikan karakteristik kegiatan penyelenggara dan kebutuhan investasi penyelenggara,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Lokadata.id.

Pengaturan ini, kata Erwin dibuat dengan mempertimbangkan upaya mendorong inovasi, dan ekonomi keuangan digital dengan tetap memperhatikan beberapa hal. Misalnya aspek perlindungan konsumen serta kemampuan infrastruktur.

Bank Indonesia sudah memagari hal itu dengan mengatur sistem pengendalian perusahaan. Meskipun saham asing bisa sampai 85 persen, pemegang saham domestik tetap menjadi pengendali dengan memiliki hak suara 51 persen.

Transaksi pembayaran digital melonjak

Transaksi uang elektronik memang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, pada 2018 total transaksi uang elektronik mencapai Rp47,2 triliun atau rata-rata Rp2,93 triliun per bulan. Setahun berikutnya, nilai transaksi melonjak menjadi Rp145,2 triliun atau rata-rata Rp12,1 triliun per bulan.

Per November 2020, transaksi uang elektronik meningkat 20,27 persen secara tahunan menjadi Rp19,33 triliun dari Rp16,08 triliun pada November 2019. Pertumbuhan pada November 2020 itu juga meningkat 14,27 persen dari bulan sebelumnya.

Dari sektor pembayaran digital, penggunaan dompet digital terlihat juga tengah menggeliat. Hal in ditunjukkan oleh survei Jakpat dan iPrice terhadap 1.000 responden pada pertengahan 2020.

Survei itu menyimpulkan bahwa satu dari empat responden memilih pembayaran transaksi online menggunakan dompet digital. Penggunaan dompet digital yang sebanyak 26 persen, hanya sedikit di bawah yang memilih menggunakan transfer bank dengan 30 persen.

Berdasarkan catatan Asosiasi Fintech Indonesia saat ini terdapat 63 perusahaan pembayaran digital, termasuk di dalamnya perusahaan dompet digital. Dominasi terutama dipegang oleh perusahaan yang dimiliki atau terafliasi dengan perbankan dan perusahaan asing.

Misalnya, menurut survei Ipsos per September 2020, layanan dompet digital yang paling banyak digunakan masyarakat adalah ShopeePay yang didanai oleh Sea Group yang berkantor di Singapura. Perusahaan ini tercatata di Bursa New York dengan kapitalisasi pasar mencapai AS$111,25 mliar (Rp1.613,1 triliun)

Di peringkat kedua ada OVO yang didanai oleh Grab, Tokopedia, Tokyo Century Corporation. Kemudian, GoPay, di mana investor GoPay antara lain PayPal, Google, Facebook, Tencent Holdings, Astra International, hingga Telkomsel.

Selanjutnya, ada DANA yang didukung oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTEK Group), patungan Ant Financial dan PT Medika Komunika Teknologi (KMK). Terakhir ada Link Aja yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk. Perusahaan ini didanai oleh Telkomsel, BRI Ventures, Mandiri Capital hingga Grab.

Menurut pengamat ekonomi digital Institute for Developments of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, tantangan yang masih dihadapi oleh investor dalam negeri adalah insentif yang masih kurang.

“Insentif perpajakannya juga tidak ada. Kemudian regulator belum memfasilitasi pemain lokal untuk terintegrasi dengan ekosistem digital. Seharusnya biaya transaksi top up e-wallet dari bank umum bisa digratiskan, model seperti itu belum ada,” katanya.