Lokadata.ID

Pemerintah bebaskan pajak sewa toko, ini mekanismenya

Portir memanggul barang di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (26/7/2021). Pemerintah akan memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa sewa kios, gerai dan toko di pusat perbelanjaan selama Juni-Agustus 2021.
Portir memanggul barang di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (26/7/2021). Pemerintah akan memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa sewa kios, gerai dan toko di pusat perbelanjaan selama Juni-Agustus 2021. Hafidz Mubarak / ANTARA FOTO

Kementerian Keuangan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) sewa toko untuk sektor retail. Insentif pajak ini berlaku selama tiga bulan dari Agustus-Oktober 2021. Pedagang eceran yang berhak mendapat keringanan ini adalah pengusaha dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.10/2021 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah. Para pengusaha retail sudah menunggu lama pemberian insentif ini.

Ketua Himpunan penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah berterima kasih atas insentif tersebut. Menurut dia, sektor retail menghadapi masa sulit karena pembatasan operasi dan penutupan toko, terutama selama PPKM. Namun, dia berharap periode pembebasan PPN ini bisa diperpanjang sampai satu tahun.

Pembatasan kegiatan masyarakat, kata CEO Marco Indokarya ini, berdampak berat terhadap kinerja sektor retail karena banyak di antara mereka yang harus berhenti operasi. Menurutnya pemulihan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berkaca dari penerapan PSBB 2020, industri ritel baru membaik tahun ini.

Oleh karena itu, pelaku usaha di sektor retail, kata Budihardjo, juga berharap pemerintah memberikan insentif lanjutan berupa pengembalian atau restitusi pajak sewa yang telah dibayarkan sejak awal tahun. “Kebijakan itu akan membantu arus kas kami karena dana tunai bisa langsung dipakai membayar gaji maupun pemasok,” katanya.

Dia menambahkan, pada umumnya biaya sewa di pusat perbelanjaan maksimal bisa sekitar 10 persen dari nilai omzet dan dibayar bulanan. “Tapi untuk penyewa baru di biasanya harus bayar sewa penuh untuk satu tahun pertama. Misalnya, dia sewa lima tahun, baru tahun kedua sampai kelima bisa dibayar bulanan,” katanya kepada Lokadata.id, Kamis (5/8/2021).

Pembayaran PPN, kata Budihardjo, bersamaan dengan sewa. Misalnya, biaya sewa satu tahun Rp100 juta, maka penyewa akan membayarkan Rp110 juta, sudah termasuk PPN. Pemilik toko sebagai pihak yang menerika uang sewa yang akan membayarkan PPN tersebut ke pemerintah.

Namun dengan adanya insentif ini, maka PPN Rp10 juta ini akan ditanggung pemerintah. Sehingga pedagang hanya membayar sewa toko Rp100 juta dan mendapat diskon PPN Rp10 juta. Dalam laporan pajak, maka pemilik toko tetap melaporkan adanya PPN Rp10 juta tetapi tidak perlu menyetor sejumlah itu kepada pemerintah.

Pengelola Pusat Perbelanjaan

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan manfaat pembebasan PPN sewa toko ini akan dirasakan langsung oleh penyewa lapak dan bangunan toko tetapi tidak berdampak langsung ke pengelola pusat perbelanjaan.

“Pengusaha pusat perbelanjaan memerlukan penghapusan pajak penghasilan (PPh) Final atas biaya sewa, service charge untuk biaya pengelolaan, dan penggantian biaya listrik. Kebijakan yang juga sangat dinantikan para pengusaha pusat perbelanjaan itu belum direspons pemerintah,” katanya.

Dia berharap penghapusan PPh Final dapat diberikan dalam kurun satu tahun karena pusat perbelanjaan sudah terpuruk kurang lebih 18 bulan sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Hal tersebut ditambah dengan pemberlakuan pembatasan operasi dan penutupan selama PPKM.

Alphonzus menambahkan dampak PPKM Darurat masih terus berlanjut meski penerapannya berakhir. Mengacu pengalaman di masa pandemi, katanya, pengusaha pusat perbelanjaan memerlukan waktu tidak kurang dari tiga bulan untuk meningkatkan kunjungan sebesar 10-20 persen.

Penerapan

Dalam rilisnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemberian insentif PPN yang ditanggung pemerintah ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Total alokasi anggaran untuk insetif perpajakan dunia usaha pada 2021 mencapai Rp62,83 triliun. “Kami berharap insentif ini dapat mengurangi beban sektor retail,” kata Febrio.

Insentif ini, kata Febrio, tidak hanya ditujukan bagi peretail yang berada di pusat perbelanjaan, tapi juga kepada peretail dengan bangunan yang berdiri sendiri, berada di komplek pertokoan, apartemen, hotel, perkantoran, pendidikan, transportasi publik dan pasar rakyat.

“Insentif ini diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa Agustus sampai Oktober 2021 yang ditagihkan pada Agustus sampai November 2021,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Neilmadrin Noor dalam keterangan resmi.

Untuk mendapatkan insentif ini, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran, wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi pembayaran PPN yang ditanggung pemerintah.

Laporan realisasi itu dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat pembuatan faktur pajak yang disampaikan secara daring melalui webiste pajak.go.id paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak. Jika pelaku usaha tidak menerbitkan faktur atau menyampaikan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah, maka mereka dianggap tidak memanfaatkan insentif tersebut.

“Yang membuat faktur dan melaporkannya adalah pengusaha kena pajak atau yang menyewakan toko (pemilik toko). PPN-nya tidak perlu dipungut dari pedagang eceran yang menyewa toko tersebut,” kata Neilmadrin.

Dalam pasal 3, PMK 102/2021 disebutkan, penghitungan PPN yang ditanggung pemerintah ini dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa penggantian. Yang dimaksud penggantian termasuk biaya pelayanan atau service charge yang ditagihkan bersamaan dengan tagihan jasa sewa maupun yang ditagihkan terpisah.