Lokadata.ID

Pemerintah diganjar rapor merah soal Covid-19

Patung Monumen Djoeang 45 menggunakan masker di Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (27/4/2020).
Patung Monumen Djoeang 45 menggunakan masker di Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (27/4/2020). Harviyan Perdana Putra / ANTARA FOTO

Beragam penilaian diberikan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama hampir dua bulan ke belakang. Satu hal yang pasti: pemerintah dianggap inkonsisten dan kurang kompak dalam mengeluarkan kebijakan demi meredam pandemi.

Pandangan ini disampaikan epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono. Menurutnya ada beragam kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan berujung membuat masyarakat bimbang.

Kebijakan-kebijakan itu seperti inkonsistensi larangan mudik dan aturan mengenai ojek daring mengangkut penumpang. Kebingungan masyarakat pun muncul karena tumpang tindih aturan muncul bersamaan dengan dimulainya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.

“Kalau namanya PSBB enggak boleh ada orang pergi dalam jumlah banyak. Tapi karena tidak paham bahwa mobilitas penduduk bisa meningkatkan penularan, ya pemerintah tidak sadar,” kata Pandu kepada Lokadata.id, Senin (27/4/2020).

Menurut Pandu, tumpang tindih aturan seperti yang sudah-sudah harusnya bisa dicegah dengan perbaikan koordinasi dan komunikasi antar-pemangku kepentingan. Hal ini harus dilakukan sebelum sebuah kebijakan keluar, agar perbedaan pandangan tidak menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat.

Persoalan tumpang tindih kebijakan ini diakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab dalam acara "Mata Najwa", pekan lalu. Kala itu, Jokowi mengakui adanya kebijakan yang tidak sinkron dalam hal izin transportasi daring membawa penumpang kala PSBB.

Jokowi berkata, penyelesaian tumpang tindih kebijakan selama ini kerap ia lakukan jika hal tersebut terjadi. Akan tetapi, dia mengakui bahwa “aturan itu memang harusnya, memang yang benar, satu garis itu sama semuanya.”

Harus dikaji matang

Evaluasi lain diberikan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Dia menilai kerap tumpang tindihnya kebijakan pemerintah disebabkan masih besarnya ego sektoral masing-masing kementerian dan pemerintah daerah.

Trubus memberi contoh tumpang tindih yang kerap ditemuinya. Pada pelaksanaan PSBB di Kabupaten Bogor misal, ada edaran dari Bupati agar toko-toko ritel seperti indomaret dan Alfamart hanya beroperasi maksimal hingga pukul 18.00 WIB. Kenyataannya, toko-toko ini tetap bisa beroperasi sampai malam, bahkan ada yang 24 jam.

"Darimana izinnya? Rupanya dia mendapat izin dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Akhirnya terjadi tumpang tindih," ujar Trubus kepada Lokadata.id.

Dia juga mencontohkan, banyak daerah yang ingin membuat kebijakan berbeda dari pusat. Padahal, idealnya ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi Covid-19.

Warga beraktivitas di kawasan Malioboro, DI Yogyakarta, Selasa (21/4/2020).
Warga beraktivitas di kawasan Malioboro, DI Yogyakarta, Selasa (21/4/2020). Hendra Nurdiyansyah / ANTARA FOTO

"Jadi harus kembali acuannya ke PP 21 mengenai PSBB, dan Permenkes Nomor 09. Kita ini kan PSBB. Kementerian harusnya mengikuti semua. Tapi kan karena mereka jalan-jalan sendiri akhirnya muncul sentimen negatif kepada pemerintah," tuturnya.

Analisa lain disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari UGM, Satria Aji Imawan. Dia menilai Pemerintah Indonesia bisa belajar dari Vietnam dalam menangani pandemi Covid-19. Misalnya kemampuan pemerintah negeri jiran itu dalam mengeluarkan dan menjalankan kebijakan di bawah satu komando.

"Kalau pusat bikin perencanaan, daerah ya pelaksanaan. Soal komunikasi ada baiknya pemerintah mencoba untuk hard communication, ketika ada yang melanggar beri denda atau sanksi lain, bukan hanya imbauan," tutur Aji kepada Lokadata.id.

Buruknya persepsi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 terekam pula dari hasil riset Big Data yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Lembaga itu sempat menganalisis ratusan ribu percakapan di media sosial terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pada periode 27 Februari-23 Maret, dan 27 Maret-25 April.

Ada 145 ribu perbincangan dari 135 ribu akun yang dianalisa Indef pada riset tahap pertama. Jumlah perbincangan yang dianalisa bertambah menjadi 476 ribu dari 397 ribu akun di tahap kedua.

Hasilnya, Indef menemukan ada 33,72 persen sentimen positif, dan 66,28 persen negatif dari analisa tahap pertama. Pada tahap kedua, sentimen positif yang terekam menurun hingga 32,23 persen. Sementara sentimen negatif warganet naik menjadi 67,77 persen.

Petugas medis mengambil sampel penumpang KRL Commuter Line saat tes swab di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (27/4/2020).
Petugas medis mengambil sampel penumpang KRL Commuter Line saat tes swab di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). Arif Firmansyah / ANTARA FOTO

“Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu menggerakkan sentimen publik ke arah yang lebih positif. Mayoritas sentimen publik masih negatif,” tulis Indef dalam risetnya.

Berbagai kebijakan yang dinilai “merah” oleh warganet adalah PSBB (79 persen), ketidaktegasan larangan mudik (54 persen), dan isu pengangguran akibat Covid-19 (84 persen). Kemudian, ada juga isu kartu Prakerja, jaring pengaman sosial, dan aturan khusus penghinaan Presiden yang dinilai negatif oleh netizen.

Analisa Big Data Indef berbeda dengan hasil survei yang sempat dilakukan Lembaga KedaiKopi, 14-19 April lalu. Dalam survei di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat ini, KedaiKopi menemukan bahwa pemerintah pusat mendapat nilai 7,37 dari 10 dalam menangani Covid-19.

Direktur Eksekutif KedaiKopi Kunto Adi Wibowo menyebut, masyarakat Jabodetabek cenderung merespons positif langkah pemerintah menerapkan PSBB. Dari hasil survei, rata-rata responden menganggap langkah pemerintah cukup efektif, dengan skor 8 dari 10.

Pada saat yang sama juga ditemukan, masih ada 29,5 persen warga yang menyatakan ragu untuk tidak mudik jelang Idulfitri tahun ini. Sebagai catatan, saat survei KedaiKopi dilakukan pemerintah belum menetapkan larangan mudik bagi warga.