Lokadata.ID

Pemerintah siapkan Banpres produktif untuk 15 juta UMKM

Ilustrasi UMKM
Ilustrasi UMKM FB Anggoro / ANTARA FOTO

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor usaha yang paling terdampak pandemi Covid-19. Pembatasan sosial yang dilakukan sejak kasus pertama virus corona di Indonesia diumumkan pada 2 Maret lalu, membuat banyak sektor bisnis terganggu.

Bank Dunia menyebutkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan menjadi tidak berarti selama pandemi, yang menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,69 juta orang. Peningkatan orang miskin terjadi karena aktivitas ekonomi masyarakat berhenti akibat virus corona.

Namun jika pemerintah melakukan intervensi terhadap angka kemiskinan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi RI minus 0,4 persen hingga akhir tahun 2020, maka angka kemiskinan hanya akan mencapai kisaran 27 juta orang, demikian Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bapennas Maliki, seperti dikutip Kompas.com.

Berbagai langkah diupayakan pemerintah untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19, di antaranya pemberian bantuan untuk pedagang dan pengusaha kecil. Dari anggaran pemulihan ekonomi nasional ( PEN) Rp695 triliun, sebanyak Rp123,46 triliun dianggarkan khusus untuk bantuan UMKM yang direalisasikan ke dalam beberapa program.

"Sebesar Rp41 triliun sudah ditaruh ke bank-bank himbara untuk memberikan kredit UMKM dengan bunga normal. Jadi ada potongan bunga," ujar Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam acara Forum Merdeka Barat 9 yang digelar secara daring, Jumat (4/9/2020).

Selain itu ada program Bantuan Presiden (Banpres) produktif, yakni hibah kepada para pengusaha mikro yang sebelumnya diidentifikasi belum mendapat kredit perbankan. Masing-masing pedagang akan menerima bantuan Rp2,4 juta. Pemerintah telah menyiapkan Rp22 triliun untuk 9,1 juta penerima.

“Saya titip betul agar Bantuan Presiden Produktif ini dipakai sebaik-baiknya membantu usaha Bapak/Ibu sekalian, jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat yang konsumtif, tapi dipakai untuk hal yang produktif,” kata Presiden Joko Widodo saat peluncuran Banpres Produktif, Senin (24/08/2020).

Setiap pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan akan diberikan bantuan melalui bank penyalur kepada rekening yang bersangkutan, bantuan ini hanya diberikan satu kali kepada setiap UMKM yang mendaftar.

Dilansir melalui website resmi Kemenkopukm, persyaratan yang diperlukan bagi calon penerima banpres produktif, antara lain WNI, punya NIK, mempunyai usaha mikro, bukan ASN, TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD, serta tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.

"Per hari ini sudah 61% penyerapannya dari sejak ini di-launching di istana oleh Pak Presiden. Ini memang kita perlu percepat karena banyak usaha mikro terutama yang unbankable, yang belum pernah pinjam kredit ke perbankan, modal mereka sudah banyak tergerus untuk kebutuhan konsumsi keluarga sehari-hari," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam webinar Forum Merdeka Barat 9.

Pemerintah berjanji akan menambah jumlah penerima menjadi 12 sampai 15 juta orang pada akhir 2020.

Penyaluran bantuan ini dipermudah. Pelaku UMKM yang telah mendaftar akan mendapat informasi melalui pesan SMS dari bank penyalur apabila persyaratan yang tertera telah dipenuhi. Untuk melakukan pencairan dana tersebut penerima harus melakukan verifikasi terlebih dahulu ke pihak bank penyalur yang telah ditentukan. Bagi calon penerima yang tidak memiliki rekening akan dibuatkan saat pencairan dana oleh bank penyalur seperti BNI, BRI, dan Bank Syariah Mandiri.

“Kita melihat hibahnya sangat bagus, penyerapannya pun baru diluncurkan 24 Agustus sudah mencapai Rp13 triliun bahkan akan ada rencana ingin ditambah” ujar Budi G. Sadikin.

Ia menambahkan, program subsidi bunga UMKM pun ikut diluncurkan, tak tanggung-tanggung dana yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp35 triliun, namun baru terserap Rp3 triliun dan sudah dilakukan penyaluran kredit oleh perbankan ke 8 juta pengusaha UMKM. Program ini diharapkan dapat menjadi lanjutan dari pemberian banpres produktif UMKM. Tidak hanya diberikan hibah dan modal awal saja, namun juga pelaku UMKM bisa meminjam melalui program lanjutan ini.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, mengatakan, sejauh ini, di dalam program banpres produktif peranan bank memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai pengusul, maka bank mitra bersumber dari calon-calon penerima yang terdaftar di bank atau penabung yang saldonya tidak lebih dari Rp2 juta dan yang tercatat pekerjaannya merupakan pedagang atau pengusaha. Bank BRI mendata terdapat 4,3 juta yang terdaftar kemudian akan dilakukan pengecekan maupun validasi untuk memastikan peserta tersebut bergerak di bidang usaha mikro.

Di sisi lain, sebagai penyalur, BRI bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang telah di tetapkan oleh Kemenkop, salah satunya lembaga keuangan. Dalam tahap ini BRI membantu untuk melakukan cleansing di tahap awal hingga nanti disampaikan kepada kepala dinas untuk dilanjutkan kepada Kemenkop. Setelah melalui tahap validasi, maka Kemenkop akan memproses dan menyampaikan ke BRI, kemudian bank langsung memberikan dana tersebut kepada penerima di hari yang sama.

“Kami siapkan informasi yang berlapis mulai dari SMS sampai dengan pemberitahuan kami kunjungi satu persatu kepada penerima. Sampai hari ini kami sudah bisa membantu hampir 1,6 juta” kata Supari.

Hingga kini, belum ada penilaian lebih pasti apakah pembagian bantuan presiden kepada para pelaku UMKM bisa dikatakan efektif dalam membantu pemulihan ekonomi nasional.

“Yang paling fair menjawabnya adalah para pelaku UMKM yang sudah menerima bantuan ini. Kami hanya bisa melihat dari penyalurannya tapi apakah program ini benar-benar membantu UMKM untuk bisa berusaha, saya rasa akan lebih jujur, lebih baik, dan lebih benar jika para pelaku UMKM yang ditanya bagaimana dampaknya ini ke mereka,” ujar Budi.