Lokadata.ID

Pemerintah sinergikan data agar bantuan sosial tepat guna

Petugas menata bantuan penanganan COVID-19 sebelum didistribusikan di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/4/2020).
Petugas menata bantuan penanganan COVID-19 sebelum didistribusikan di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/4/2020). Arnas Padda / Antara Foto

Pemerintah menambah anggaran APBN untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Tambahan APBN tersebut mencakup intervensi penanggulangan pada bidang jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun.

Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran merupakan kunci dari suksesnya implementasi program ini. Namun, selama ini data penerima bantuan sosial hanya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.

Adapun yang berhak menerima bantuan menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Irmansyah adalah warga yang miskin dan rentan miskin di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan terdata dalam DTKS. Lalu penerima bantuan eksisting Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta seperti KJP Plus, KJMU, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas, Kartu Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak, Pangan Murah Jakarta.

Kendati data secara rutin diperbarui setiap 3 bulan oleh kabupaten/kota, tapi dikhawatirkan ada beberapa kelompok masyarakat yang layak mendapat bantuan tapi tak terdata.

Misalnya mereka yang memiliki penghasilan kurang dari Rp5 juta per bulan, terkena PHK, tutup usaha sehingga tidak bisa berjualan kembali. Pendapatan omzet berkurang drastis akibat pandemi Covid-19 juga berhak mendapatkan bantuan sosial berupa sembako ini.

Untuk DKI Jakarta, Irmansyah mengimbau agar warga segera melapor kepada perangkat daerah setempat supaya dapat menerima bantuan.

"Bagi warga yang memenuhi kriteria namun belum terdaftar atau tidak memiliki KTP wilayah DKI Jakarta meski berdomisili di Jakarta, dapat melaporkan kepada RW setempat, serta wajib melampirkan surat keterangan domisili dari Ketua RT juga melampirkan surat Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) dari Perusahaannya bagi yang terkena PHK atau dirumahkan," jelas Irmansyah melalui siaran pers yang diterima Lokadata.id pada Senin (13/4/2020).

Nantinya, mekanisme pendistribusian bansos dikatakan Irmansyah bisa diantarkan oleh ketua RW setempat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos, Pepen Nazaruddin mengatakan untuk bantuan sosial yang diberikan di DKI Jakarta maupun Bodetabek akan diperoleh dari Dinas Sosial masing-masing.

“Harapannya baik program bansos reguler maupun bansos yang diberikan selama pandemi korona ini tidak tumpang tindih. Sepanjang mereka (penerima bansos) punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak akan sulit,” kata Pepen dalam seminar yang diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative secara daring pada Senin (13/4/2020).

Bantuan sosial yang disiapkan pemerintah

Pepen mengatakan jaring pengaman sosial tersebut akan diberikan dalam bentuk program regular Kemensos maupun program-program lain yang disiapkan karena adanya pandemi Covid-19.

Program reguler tersebut antara lain perluasan program sembilan bahan pokok (sembako) menjadi 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan peningkatan indeks menjadi Rp200.000 per bulan bagi KPM, terhitung dari April sampai Desember 2020.

Program reguler yang kedua, adalah percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta penerima dan penyaluran untuk tahap kedua (April, Mei, Juni) sudah dilakukan.

Kemudian, ada penugasan khusus dari Presiden Jokowi untuk penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Jabodetabek sebagai daerah episentrum pandemi. Bantuan tersebut berupa program sembako untuk seluruh masyarakat di wilayah Jabodetabek berupa 300.000 paket sembako, kemudian paket sembako untuk 460 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Jabodetabek.

Terkait bantuan sosial yang khusus diberikan bagi kalangan masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta yang terdampak virus korona. Besaran bantuan, yaitu Rp600.000 per keluarga dengan durasi selama tiga bulan. Bantuan akan dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga (KK). Total dana yang digelontorkan untuk bantuan ini sebesar Rp2,34 triliun.

Bantuan berupa sembako yang diantarkan ke rumah masyarakat terdampak, setiap dua minggu. Tepatnya pada tanggal 20 April, 4 Mei, 18 Mei, 1 Juni, 15 Juni, 29 Juni 2020. Penyaluran bantuan akan melalui kerja sama dengan BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Kemudian, bantuan untuk masyarakat di wilayah Bodetabek dengan total dana Rp1,04 triliun bagi 1,6 juta jiwa atau 576.434 keluarga. Bantuan berupa sembako senilai Rp600.000 per keluarga dengan durasi tiga bulan.

“Jadi ini sifatnya berbentuk sembako dan datanya diperoleh dari dinas sosial se Jabodetabek,” kata Pepen.

Selain itu, ada program bantuan langsung tunai (BLT) bagi seluruh masyarakat rentan di Indonesia kecuali Jabodetabek. Program bantuan tunai ini ditujukan kepada 9 juta kepala keluarga non penerima bansos, yang terdapat di DTKS milik Kemensos. Bantuan berupa uang tunai senilai Rp600.000 per KK dengan durasi tiga bulan. Total dana yang digelontorkan sebesar Rp16,2 triliun.

Tak hanya itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga disiapkan selama masa darurat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Sosial kepada Gubernur, Walikota, Bupati. Dimana di tingkat kabupaten/kota CBP yang bisa dicairkan sebanyak 100 ton sementara di tingkat provinsi sebanyak 200 ton.

Dalam jaring pengaman sosial ini, pemerintah juga mempercepat implementasi kartu Pra Kerja, diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan listrik daya 900 VA kategori penerima subsidi yang berlaku selama April, Mei, Juni 2020, serta keringanan pembayaran kredit untuk sektor informal.