Lokadata.ID

Pendampingan UMKM untuk penuhi target 21,6 persen ekspor

Pekerja menjemur kain pantai usai proses pewarnaan di kawasan industri rumahan kain Desa Krajan, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (12/1/2021). Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan kontribusi ekspor UMKM pada tahun 2024 mencapai 21,6 persen.
Pekerja menjemur kain pantai usai proses pewarnaan di kawasan industri rumahan kain Desa Krajan, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (12/1/2021). Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan kontribusi ekspor UMKM pada tahun 2024 mencapai 21,6 persen. Maulana Surya / ANTARA FOTO

Sinergi dan kolaborasi pemerintah, swasta, dan BUMN merupakan kunci untuk mendorong ekspor produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Saat ini, porsi ekspor produk UMKM baru 14 persen dari total ekspor Indonesia. Kementerian Koperasi menargetkan kontribusi itu naik menjadi 21,6 persen pada 2024.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Muhammad Ikhsan Ingratubun mengatakan, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan kontribusi UMKM terhadap kinerja ekspor Indonesia rendah. Tantangan terbesar dari segi pelaku UMKM, menurutnya, berkaitan dengan standarisasi mutu produk yang bakal diekspor.

Ikhsan menjelaskan, saat ini kebanyakan kualitas produk UMKM masih sulit bersaing dengan produk serupa dari negara-negara yang industri rumah tangganya sudah jauh berkembang seperti Cina, Taiwan, dan Singapura. Masalahnya, jika standar produk terpenuhi, produk UMKM Indonesia masih sulit bersaing karena harga yang lebih mahal.

“Akibatnya banyak UMKM lebih memilih untuk mengambil pangsa pasar domestik saja, toh Indonesia merupakan pasar yang potensial juga. Karenanya tidak heran kontribusinya menurun,” katanya kepada Lokadata.id, Kamis (14/1/2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap nilai total ekspor Indonesia per 2018 baru mencapai Rp293,84 triliun atau setara 14,37 persen dari kinerja ekspor. Mayoritas pelaku usaha berada dari kelompok usaha menengah sebesar 10,8 persen.

Dengan torehan itu, kinerja ekspor UMKM Indonesia hanya mampu berada di rangking ke-5 dibandingkan negara ASEAN lainnya. Keterlibatan UMKM pada rantai pasok juga tercatat masih minim, hanya mencapai 6,3 persen dalam rantai pasok global.

Data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Asian Development Bank Institute juga menunjukkan kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia sebesar 14 persen pada 2019. Nilai tersebut masih kalah dibandingkan negara tetangga seperti Thailand yang pada 2018 kontibusinya sebesar 29 persen dan Malaysia 17 persen.

Pesoalan lainnya, kata Ikhsan, juga terletak pada minimnya pendampingan dari pemerintah kepada para UMKM. Tidak adanya pendampingan dari negara terhadap UMKM yang hendak melakukan kegiatan ekspor inilah yang membuat pelaku UMKM enggan mencoba memasarkan produknya ke pasar ekspor.

Padahal, menurut Ikhsan, para pelaku UMKM tersebut tidak sulit mencari pemesanan barang dari luar negeri. Pesanan sebetulnya banyak berdatangan dari target pasar ekspor utama (tradisional) seperti Cina hingga dari pasar ekspor baru (nontradisional) seperti Afrika.

Hanya saja, pesanan tersebut sulit dipenuhi karena tidak adanya pendampingan. “Pendampingan yang dimaksud adalah ketika pengusaha UMKM membuat perjanjian, lalu produksi dan perlindungan hukumnya, termasuk urusan kepabeanan, dan pajak. Hal-hal inilah yang membuat pengusaha ogah ekspor," kata dia.

Karenanya, Ikhsan mengatakan, pendampingan serta pelatihan bagi para kelompok UMKM sangat penting untuk meningkatkan kinerja ekspor. Selain itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga harus ditingkatkan agar pemasaran produk UMKM bisa meluas dan meningkat nilainya.

Para pengusaha UMKM, kata Ikhsan, juga berharap adanya berbagai kemudahan yang bisa diberikan negara bagi UMKM yang hendak meluncurkan produknya ke luar negeri. Salah satunya mengenai aspek permodalan. Saat ini, baru 19,41 persen kelompok UMKM yang sudah memiliki akses ke lembaga pembiayaan.

Ikhsan menilai, pemerintah harus memastikan pencairan pendanaan bagi UMKM tidak dipersulit. Proses dan syarat mendapat pembiayaan yang mudah sangat membantu UMKM agar bisa mengeksekusi pesanan dari negara lain, serta untuk meningkatkan kapasitas usaha dan standar produk.

“Produk-produk UMKM kita itu sebenarnya banyak yang mampu bersaing, seperti kopi, jahe, dan lainnya. Tinggal dioptimalkan saja dengan menjembatani dan memberikan pendampingan, misalnya, dari atase perdagangan di luar negeri, dan Kementerian Perdagangan agar dapat berkembang,” katanya.

Dukungan bagi pelaku usaha kecil

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam melakukan ekspor antara lain adalah standardisasi produk "Tantangan bagi UMKM bagaimana menyiapkan produk berstandar supaya konsisten dari segi mutu dan supply," kata Teten, dikutip dari CNNIndonesia.com.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan kerja sama, baik dengan instasi pemerintah yang lain maupun swasta untuk menggandeng pelaku UMKM memasarkan produknya ke luar negeri. Kerja sama tersebut mencakup dukungan pembiayaan, pelatihan, standardisasi dan sertifikasi, serta kurasi, promosi dan akses.

Kementeian Koperasi dan UKM menargetkan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional meningkat menjadi 21,6 persen pada 2024.

Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi berjanji akan mendampingi UMKM untuk menjadi eksportir, baik ke pasar tradisional maupun nontradisional.

Dalam jangka pendek, katanya, menjaga ekspor ke pasar tradisional akan lebih menguntungkan sebab perekonomian negara-negara maju lebih cepat pulih di tengah pandemi. Sedangkan, untuk jangka menengah dan panjang, penting untuk menjajaki pasar baru seperti ke kawasan Afrika dan Amerika Selatan.

Meksipun begitu, dia mengakui proses negosiasi dengan pasar baru tersebut masih lambat. “Karena negara-negara itu masih memperhitungkan untung rugi kerja sama dengan Indonesia,” katanya.