Lokadata.ID

Pendidikan gratis saja tidak cukup

Mengejar APM penduduk dengan pengeluaran terendah.
Mengejar APM penduduk dengan pengeluaran terendah. Lokadata / Lokadata

Semakin sejahtera masyarakat, semakin besar anggaran rumah tangga yang dapat dialokasikan untuk pendidikan. Anak-anak pun punya kesempatan lebih besar bersekolah, tak perlu membantu orang tuanya mencari nafkah.

Demikian salah satu hasil evaluasi Program Wajib Belajar 9 Tahun yang dibuat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2009. Temuan itu masih relevan hingga kini--saat rezim mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun.

Gambaran pelik kemiskinan dan pendidikan, terekam dalam laporan Bank Dunia (2018). Bagi keluarga miskin, sekolah membutuhkan pengorbanan. Karenanya, perlu prioritas, sehingga ada yang harus dikorbankan.

Misalnya keluarga miskin dengan anak lebih dari satu. Orang tua akan memilih menyekolahkan salah satu anak setinggi-tingginya, sedangkan anak lainnya dicukupkan pada tingkat tertentu. Biasanya, pada pendidikan dasar.

Persepsi kelompok masyarakat ini terhadap pendidikan, masih sangat terbatas. Laporan riset Bank Dunia yang salah satunya dilakukan terhadap Indonesia, itu mengungkapkan bahwa ongkos pendidikan yang dianggap sangat tinggi, membuat orang tua mengambil keputusan sulit untuk pendidikan anak-anaknya.

Memangkas ongkos pendidikan, karenanya jadi solusi. Program semacam ini sudah diambil di beberapa negara, termasuk Indonesia. Program-program di bidang pendidikan di sini, dibiayai lewat seperlima APBN, maupun APBD. Salah satunya program wajib belajar, yang kini diperpanjang jadi 12 tahun.

Karena sifatnya wajib, pemerintah turun tangan melalui anggaran. Ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP). Intinya, menggratiskan sekolah--setidaknya pada tingkat dasar dan menengah--atau menghapus pendidikan dari daftar beban pengeluaran keluarga Indonesia.

Hasil olah data Lokadata.id atas Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 mendapati, pada penduduk dengan pengeluaran 40 persen terendah, Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dalam lima tahun terakhir.

APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau seberapa besar penduduk yang bersekolah pada usia sesuai ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Di tingkat SD dan sederajatnya dipatok pada usia 7-12 tahun; usia pelajar SMP dan sederajat pada usia 13-15 tahun; dan peserta Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat dipatok berusia 16-18 tahun.

Nilainya berkisar antara 0-100. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Artinya, anak berusia 6 tahun lebih yang duduk di kelas I SD, misalnya, tidak akan dihitung dalam APM ini.

Dari hasil olah data tersebut, pada 2019 rata-rata APM untuk tingkat SD secara nasional adalah 92,9 persen. Adapun bagi 40 persen masyarakat dengan pengeluaran terendah mencapai 97,62 persen--terus membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. sejak 2015.

Sementara APM-SMP beda tipis dengan capaian nasional. Angkanya melampaui rata-rata nasional sejak 2017, meski selisihnya hanya 1-2 persen. Sedangkan capaian APM-SMA, mengalami peningkatan hingga 2019. Namun, tak sebesar angka APM nasional. Gap-nya bahkan membesar pada 2019.

Tampak bahwa sejumlah program pendidikan, baik sekolah gratis atau program lainnya di tingkat SD hingga SMA sederajat, bisa membuka akses pendidikan masyarakat golongan paling miskin. Apakah mengakses pendidikan yang lebih tinggi, menjamin keluar dari kemiskinan?

Selain gratis, harus berkualitas

Andaipun sekolah sudah gratis, masih ada tantangan lain yang perlu dihadapi. Khususnya bagi keluarga miskin--seperti digambarkan dalam laporan Bank Dunia. Persepsi terhadap manfaat sekolah ikut menentukan.

Sebagai gambaran, bila SMA dan sederajat dipersepsi memberi harapan lebih baik pada masa depan anak-anaknya, orang tua bisa memprioritaskan anak terpandainya. Anak yang lain, kemungkinan harus "puas" hingga bangku SMP.

Mengapa anak terpandai? Karena ada persepsi yang turut memengaruhi: hanya anak pintar yang layak sekolah. Bagi orang tua miskin, "berinvestasi" terhadap anak "pintar" lebih masuk akal daripada terhadap semua anak. Alhasil, ada anak yang kehilangan peluang untuk bersekolah lebih tinggi.

Selain itu, perbedaan kualitas sekolah juga memengaruhi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Ada kecenderungan, orang tua akan memilih sekolah yang lebih baik, meski ia tahu ongkosnya lebih mahal. Ini akan menambah bebannya.

Tak heran bila pembangunan pendidikan tahun 2015-2019 juga diarahkan untuk memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan merata, yang ditempuh antara lain melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk mendukung Program Indonesia Pintar.

Demi meningkatkan dan meratanya kualitas layanan pendidikan, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 menyebut, dibutuhkan peta mutu di tingkat satuan pendidikan. Perbedaan kualitas antar-sekolah negeri, misalnya, selama ini menimbulkan persepsi adanya sekolah "favorit".

Favoritisme ini menyebabkan sekolah tertentu kebanjiran peminat, sementara yang lain sepi pendaftar. Melalui zonasi yang belakangan diterapkan, persepsi terhadap kesenjangan kualitas sekolah negeri tersebut coba dikikis. Siswa dengan surat keterangan tidak mampu, berpeluang masuk sekolah negeri manapun, asalkan kursi tersedia.

Sayangnya, peta mutu sekolah belum sepenuhnya tersedia. Ketiadaan peta mutu menyebabkan program intervensi peningkatan kualitas yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, dan belum secara terpadu menyasar seluruh komponen standardisasi pendidikan.

Di sisi lain, pada 2019 tim peneliti SMERU menyimpulkan anak miskin akan tetap miskin ketika dewasa setelah menguji tujuh faktor yang mungkin berpengaruh pada peningkatan penghasilan mereka. Mereka menemukan bahwa kondisi anak-anak tersebut tidak berubah setelah 14 tahun.

“Ketujuh hal yang dibandingkan adalah status kemiskinan, hasil tes kognitif, tes matematika, lama bersekolah, kapasitas paru-paru (menggambarkan kondisi kesehatan), koneksi pekerjaan melalui kerabat, dan hasil tes kecenderungan depresi,” kata peneliti SMERU, Rendy A. Diningrat dilansir The Conversation (3/12/2019).

Salah satu yang diuji adalah hasil tes matematika. Rupanya, walau meraih nilai matematika yang sama, anak-anak dari keluarga miskin yang beranjak dewasa tidak meraih pendapatan sama dengan pendapatan si anak tidak miskin.

Artinya, pendidikan (yang digambarkan melalui hasil tes matematika) tidak berdampak signifikan pada penghasilan anak-anak miskin pada masa depan. Penelitian itu menyimpulkan, pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87 persen lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga miskin.

Riset yang diterbitkan pada September 2019 itu, sayangnya tak menjawab mengapa hal tersebut bisa terjadi. Namun, Rendy mencoba menjelaskannya lewat hasil riset SMERU pada 2015. Penelitian yang lebih kecil, namun memberi gambaran mengapa hal itu bisa terjadi.

Lewat penelitian pada 2015 itu, disimpulkan bahwa anak-anak miskin dan anak-anak tidak miskin memiliki modal yang tidak seimbang dari keluarganya. "Mereka tidak berada pada garis awal yang sejajar dalam memperoleh kesempatan ekonomi,” papar Rendy.