Lokadata.ID

Pengusaha janji prioritaskan eks-pekerjanya saat pandemi berakhir

Pekerja berjalan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020).
Pekerja berjalan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Dhemas Reviyanto / Antara Foto

Para pengusaha menyebut bakal memprioritaskan eks-pekerjanya untuk kembali direkrut pasca pandemi Covid-19 berakhir.

Hal ini diakui Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Dia menyebut, pengusaha akan mengutamakan pekerja-pekerja lamanya untuk kembali direkrut lantaran relasi ketenagakerjaannya masih berlaku dengan perusahaan.

“Jadi mereka statusnya dirumahkan atau dicutikan itu di luar tanggung jawab perusahaan. Itu kompromi: karyawan enggak di-PHK tapi enggak perlu kerja dulu karena perusahaan enggak bisa bayar gaji. Statusnya kan belum diputus,” ujar Hariyadi kepada Lokadata.id, Jumat (8/5/2020).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah juga telah mengimbau kepada perusahaan agar nantinya mengajak kembali para pekerja yang telanjur di-PHK atau dirumahkan ketika pandemi Covid-19 usai.

"Jangan lupa, kalau bisnis sudah jalan lagi, sudah ada rejeki, anak-anak yang di PHK harus jadi prioritas dipanggil lagi. Kan sudah saling kenal. Tidak usah men-traininglagi. Sudah seperti keluarga saja selama ini," jelasnya, Rabu (22/4/2020).

Menurut Hariyadi, pengusaha dalam menarik kembali eks pegawainya akan menggunakan skema yang bertahap. Akan tetapi, hal tersebut bergantung pada berapa lama pandemi Covid-19 bisa dituntaskan.

“Kan enggak mungkin, masak merekrut pekerja dan mengaktifkan kembali karyawannya, enggak ada pekerjaan. Nanti begitu perusahaan mulai lagi, ya bertahap direkrut lagi. Tapi masalahnya gak ada yang tahu ini (pandemi) selesai kapan. Kita melihat kesiapan pemerintah dan kondisi masyarakat,” ujar Hariyadi.

Pendapat lain disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kamar Dagang Industri (Kadin) Anton J Supit. Dia menyebut, adanya PHK maupun pekerja yang dirumahkan bukan kesalahan baik dari pegawai dan manajemen perusahaan, melainkan karena kondisi bencana akibat pandemi.

“Kondisi kami kesulitan membayar gaji sehingga kalau terjadi PHK atau dirumahkan itu karena memang force majeure,” kata Anton kepada Lokadata.id, Jumat (8/5/2020).

Karena itu, menurut Anton, alih-alih merekrut pekerja baru, pengusaha bakal memprioritaskan eks karyawannya. “Prioritas utama ya karyawan yang kena. Itu saya kira common sense, daripada merekrut orang baru yang tidak saling kenal. Kita kan sudah kenal karakter kerja mereka (eks pekerja),” ujarnya.

Sebagai catatan, Hingga Jumat (1/5/2020), Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK akibat pandemi Covid-19 telah mencapai 2,9 juta orang. Dirinci lebih jauh, ada 375.165 pekerja formal yang terkena PHK, 1,32 juta pekerja formal yang dirumahkan, dan 314.883 pekerja informal yang terdampak.

Secara terpisah, keyakinan terkait pengusaha bakal mengutamakan eks-pekerjanya ini disampaikan Direktur Eksekutif Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah. Dia berkata, pemerintah pun tak perlu mengingatkan pengusaha untuk merekrut kembali eks karyawannya usai pandemi selesai .

“Dunia usaha akan bergerak sendiri untuk melanjutkan hidup mereka, enggak usah disuruh-suruh. Jadi yang menentukan akan lebih ke kondisi perusahaan terkait, berapa yang dirumahkan dan di-PHK. Itu yang akan mereka serap kembali. Perkiraan saya juga akan secara bertahap mengikuti perkembangan usaha mereka,” ujar Piter kepada Lokadata.id.

Piter juga memprediksi, ketika roda perekonomian kembali normal, dua sektor industri yang bakal banyak menerima pekerja adalah sektor tekstil dan pusat perbelanjaan/mal. “Mereka akan menyerap kembali pegawai-pegawai mereka yang sebelumnya dirumahkan,” katanya.

Tanggapan dingin dari pihak buruh

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos menilai niatan pengusaha untuk merekrut kembali eks-pegawainya tidak lebih sebagai penenang agar tidak terjadi gejolak sosial di kalangan pekerja.

Tujuannya menurut Nining agar para pekerja yang di-PHK seolah-olah memiliki harapan bekerja kembali. Selain itu, menurutnya ungkapan tersebut umum diucapkan untuk memudahkan PHK yang dilakukan perusahaan.

"Apa jaminannya yang di-PHK dan dirumahkan akan dipekerjakan kembali. Itu hanya untuk memudahkan pemutusan hubungan kerja saja," ungkapnya kepada Lokadata.id.

Senada dengan Nining, Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih mengaku pihaknya belum mendapati satu pun perjanjian untuk bekerja kembali usai pandemi kepada para pekerja yang terlanjur di-PHK seperti klaim Apindo.

Jumisih menilai seharusnya perusahaan lebih mengupayakan pemenuhan hak bagi para pekerja di tengah pandemi. Ketimbang memberikan janji bagi pekerja ketika di-PHK.

"Akan lebih bijak jika Apindo justru menyerukan kepada para pengusaha untuk tidak melakukan PHK para buruhnya. Karena itu bentuk pertanggungjawaban pengusaha kepada pekerja," jelasnya.

Kalaupun pernyataan dari Apindo benar dilakukan para pengusaha, dampak buruk pekerja tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Ia meminta status kerja bagi mereka yang di-PHK dipulihkan seperti sedia kala.

Sebab ia menilai dengan argumentasi tersebut pengusaha tetap akan melakukan PHK sebelum dipekerjakan kembali usai pandemi. Jumisih mengaku khawatir, karena tanpa ada perjanjian bukan tidak mungkin masa kerjanya kembali dihitung dari awal.

"Jika yang terkena PHK adalah buruh tetap ketika kembali masuk bisa saja dianggap tidak ada masa kerja. Itu juga berpengaruh terhadap besaran pesangon yang diterima. Belum lagi kalau statusnya jadi buruh kontrak itu lebih sial lagi. Kebijakan ini sangat merugikan buruh," tuturnya.