Lokadata.ID

Pengusaha masih menunggu kejelasan vaksinasi mandiri

Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 Sinovac kepada petugas pelayanan publik Pemprov Jateng saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 gelombang II di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/2/2021).
Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 Sinovac kepada petugas pelayanan publik Pemprov Jateng saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 gelombang II di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/2/2021). Aji Styawan / ANTARA FOTO

Belum jelasnya perihal besaran biaya, jenis vaksin, dan ketersediaan atau kecukupan jumlah vaksin membuat banyak perusahaan ragu-ragu mengikuti program vaksinasi mandiri. Aturan dari pemerintah tak kunjung keluar.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan sejumlah perusahaan masih menanyakan besaran biaya vaksin, jenis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi mandiri, waktu pelaksanaan vaksinasi.

Selain itu, kata Adhi, kejelasan soal vaksin juga masih menjadi pertanyaan karena vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi mandiri yang diinisiasi pengusaha ini berbeda dengan yang digunakan dalam program pemerintah.

Para pengusaha sudah tak sabar karena menginginkan pemulihan ekonomi secepatnya. Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian sepanjang 2020 yang berdampak pada industri, terutama yang padat karya.

“Kami sedang menunggu Peraturan Menteri Kesehatan yang baru, vaksin jenis apa, harganya berapa. Tantangan lainnya, sebagian perusahaan yang tidak mampu memohon, agar vaksinasi diberikan pada sebagian karyawan terlebih dulu,” katanya kepada Lokadata.id, Senin (22/2/2021).

Lulusan teknologi pangan dan gizi, Institut Pertanian Bogor, ini bidang Teknologi Pangan dan Gizi ivaksin mandiri berkisar Rp200.000-Rp250.000 per dosis. Dengan besaran biaya tersebut, Adhi berpendapat masih banyak perusahaan yang mampu menanggung ongkos vaksinasi karyawannya.

Dalam pelaksanaan program vaksinasi mandiri, baik untuk karyawan maupun keluarganya, pekerja tidak akan dipungut biaya. Biaya vaksinasi mandiri seluruhnya akan ditanggung perusahaan.

Adhi menambahkan keputusan pengusaha untuk berpartisipasi dalam vaksinasi ini tak lain adalah untuk mempercepat penanganan pandemi karena pemerintah memiliki keterbatasan dana dan tenaga. "Jika penanganan pandemi terlalu lama akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan membuat dunia usaha semakin terpuruk."

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Rakhman. Dia menyatakan tantangan dalam program vaksinasi ini mandiri ini adalah belum adanya kejelasan informasi terkait harga vaksin, jenis vaksin yang akan digunakan, dan kapan kedatangan vaksin tersebut.

Rizal berharap harga vaksin yang diberikan bisa murah agar perusahaan yang ikut dalam program ini lebih banyak. “Saat ini berdasarkan data API terdapat lebih dari 100 perusahaan yang sudah mendaftar program vaksin mandiri dengan sekitar 70.000 lebih karyawan yang didaftarkan,” katanya.

Sepakat dengan Adhi, Rizal juga berpendapat vaksinasi mandiri ini perlu dilakukan untuk mempercepat kekebalan komunitas untuk mendukung perekonomian lebih cepat membaik.

Sementara, Fajar Budiono selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap harga yang dipatok pemerintah nantinya tak lebih dari Rp500.000 per dosis vaksin.

Fajar mengatakan saat ini, anggotanya masih mendata calon penerima vaksin dan akan dikumpulkan ke link milik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Data tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintah dan disesuaikan dengan data milik BPJS Kesehatan serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. untuk diverifikasi.

Saat ini Inaplas telah menerima pendaftaran dari 7 perusahaan dari total 85 anggota asosisasi. Fajar mengatakan jumlah ini masih akan terus bertambah. Dia memperkirakan minimal sekitar 200.000 orang di industri ini yang mendaftar program vaksinasi mandiri.

Tak hanya bagi karyawan, anggota Inaplas juga berencana menanggung biaya vaksin keluarga karyawan mereka. “Kita masih menunggu aturan dari pemerintah terkait vaksinasi mandiri ini,” katanya.

Mengutip data Kadin selaku inisiator program vaksinasi mandiri, sekarang ini sudah ada 6.000 perusahaan dengan jumlah karyawan mencapai 6 juta orang yang mendaftar program vaksinasi mandiri.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani berharap program vaksinasi mandiri dapat menjangkau 30 juta penerima dengan kebutuhan 60 juta dosis vaksin.

Empat prinsip pelaksanaan vaksinasi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan peraturan mengenai pelaksanaan program vaksinasi mandiri.

Dia mempersilakan pihak swasta manapun yang merasa memiliki kewajiban sosial untuk bergotong royong bersama pemerintah melakukan vaksinasi ke seluruh rakyat Indonesia. Sebab, mantan Wakil Menteri BUMN ini meyakini penyelesaian pandemi tak bisa dilakukan secara ekslusif oleh pemerintah.

"Tak mungkin kita bisa cepat melakukan lewat program vaksinasi jika hanya pemerintah saja, tapi harus bersama-sama seluruh komponen masyarakat membangun gerakan biar kita bisa memfasilitasi ini bersama-sama," kata Budi.

Mantan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ini mengatakan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang merevisi Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, memungkinkan adanya vaksin mandiri atau yang disebut vaksin gotong royong.

Karena itu, Budi mengatakan Kemenkes telah membuat empat panduan, untuk memastikan bahwa program vaksinasi ini tetap berjalan secara benar.

Pertama, prinsip-prinsip dasar bahwa vaksin itu diberikan gratis ke seluruh rakyat Indonesia oleh pemerintah. “Itu hak mereka. Jadi meski ada program vaksin gotong royong, hal ini tidak menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan vaksin gratis," kata Budi, Sabtu (20/2).

Kedua, Budi mengatakan vaksin gotong royong ini adalah kerja sama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder lainnya. Hal ini dilakukan untuk bisa mempercepat program vaksinasi Covid-19. Belum adanya bukti ilmiah yang pasti yang menyatakan berapa lama vaksin ini akan bisa memberikan kekebalan tubuh, membuat pemerintah ingin vaksinasi berjalan secepat mungkin.

Ketiga, kata Budi, adalah jangan sampai pemberian vaksin ini memberi peluang munculnya persepsi bahwa yang kaya bisa lebih dulu mendapat vaksin. Dia mengingatkan di seluruh dunia, hal ini juga isu yang sangat sensitif. Banyak negara-negara berkembang yang belum mendapat akses vaksin, karena negara-negara maju mendominasi pembelian vaksin.

Keempat, program vaksinasi ini bukan untuk bisnis semata-mata. Budi mengatakan konsep bahwa vaksinasi dilakukan sebagai bisnis, merupakan suatu hal yang hampir tak ada di seluruh dunia.

"Konsepnya lebih banyak kita mengajak membangun mekanisme gotong royong, di mana stakeholder membantu melakukan vaksinasi bagi seluruh rakyat di negara yang bersangkutan," kata Budi.

Sebelumnya, epidemiolog dan pegiat kesehatan mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan program vaksinasi mandiri. Sebab hal ini dikhawatirkan bisa mengganggu penanganan pandemi dan program vaksinasi yang saat ini diprioritaskan kepada kelompok rentan.