Lokadata.ID

Penyaluran bantuan sosial tersendat, ini beberapa kendalanya

Pedagang menyelesaikan pembuatan mainan anak di Jakarta, Rabu (21/7/2021). Pemerintah akan memberikan insentif UMKM Rp1,2 juta kepada 1 juta pelaku usaha mikro informal yang terdampak COVID-19 selama perpanjangan PPKM.
Pedagang menyelesaikan pembuatan mainan anak di Jakarta, Rabu (21/7/2021). Pemerintah akan memberikan insentif UMKM Rp1,2 juta kepada 1 juta pelaku usaha mikro informal yang terdampak COVID-19 selama perpanjangan PPKM. Akbar Nugroho Gumay / ANTARA FOTO

Presiden Joko Widodo kesal karena penyaluran bantuan sosial yang sangat ditunggu masyarakat desa serta usaha mikro, kecil, dan menengah masih tersendat. Penyaluran bantuan sebagian seharusnya disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Presiden mencatat, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang dianggarkan Rp28,8 triliun namun baru tersalurkan Rp5,6 triliun atau tak sampai 20 persen. Bantuan bagi pelaku UMKM juga baru diterima Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp13,3 triliun. Anggaran untuk perlindungan sosial sama saja: tersalurkan Rp2,3 triliun dari total Rp12,1 triliun.

“Padahal rakyat butuh sekali sekarang, rakyat menunggu. Saya minta anggaran ini segera dikeluarkan,” kata Presiden seperti terekam dalam siaran yang bisa ditonton di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/7). Presiden menyampaikan permintaan tersebut dalam pengarahan kepada para kepala daerah secara virtual.

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito mengatakan berdasarkan update penyaluran BLT Desa dari Januri 2021 sampai 21 Juli 2021 sudah tersalurkan Rp6,11 triliun.

Sugito menyatakan ada beberapa kendala dalam penyaluran BLT Desa ini, yaitu penetapan APBD Desa yang lambat, adanya pergantian kepala desa dan perangkat desa, serta bisa terjadinya ketidaksepakatan antara kepala desa dengan perangkat desa.

“Sedangkan kendala di tingkat kabupaten/kota, antara lain data dari Dinas Sosial yang belum ada atau terlambat sehingga kepala desa kesulitan menetapkan penerima, lambatnya proses verifikasi, dan kondisi keamanan di beberapa wilayah seperti di 3 kabupaten di Papua: Puncak Jaya, Tolikara dan Nduga sehingga belum tersalurkan” katanya kepada Lokadata.id, Rabu (21/7/2021).

Sugito menyatakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah membagi unit kerja terkait untuk memantau dan mengadakan rapat mingguan membahas kendala dan hambatan penyaluran di setiap provinsi. Kemudian mengirimkan surat resmi kepada kepala desa untuk memantau kondisi warga di tengah PPKM Darurat.

Pengawasan penyaluran juga dimulai dengan pendataan di tingkat RT dan kemudian dibawa ke Musyawarah Desa Khusus untuk dilakukan penetapan penerima. Selain itu, Kementerian Desa juga terus berkomunikasi dengan kementerian lain terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator bidang PMK.

Sementara, untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Menteri Dalam Negeri pun mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bansos dan atau Jaringan Pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

Dalam aturan itu, disebutkan kepala daerah diminta segera merealisasikan anggaran yang tersedia untuk pemberian bantuan sosial dan jaring pengaman kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Bila anggaran untuk bantuan sosial tersebut tidak tersedia dari APBD, maka anggaran bisa diambil dari belanja tidak terduga.

Bila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka pemerintah daerah bisa menjadwal ulang capaian program dan kegiatan serta memanfaatkan uang kas yang ada. Hasil penjadwalan ulang itu direalokasikan ke dalam belanja tidak terduga yang dilaksanakan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD dan diberitahukan kepada anggota DPRD.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto mencatat realisasi pendapatan APBD provinsi dan kabupaten/kota baru mencapai 42,09 persen atau sebesar Rp488,87 triliun hingga 15 Juli 2021. Angka itu lebih rendah dibandingkan realisasi 31 Juli 2020 yang mencatatkan pendapatan 48,21 persen atau setara Rp536,7 triliun.

Ardian menjelaskan dampak pandemi Covid-19 telah memukul sektor perekonomian, termasuk pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pajak maupun restribusi. “Kendati demikian, kami sangat berharap pemerintah daerah segera melakukan realisasi pendapatan maupun belanja daerah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam keterangan yang diterima Lokadata.id.

Realisasi masih rendah

Sebelumnya, hal senada juga dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia mengatakan BLT Desa yang merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memiliki target sasaran sebanyak 8 juta keluarga. Pemerintah menganggarkan BLT Desa sebesar Rp28,8 triliun.

Namun, kata Sri Mulyani, BLT Desa yang sudah tersalurkan baru Rp5,6 triliun. “Kami telah melakukan langkah dengan Kementerian Desa agar BLT Desa efektif bisa dicairkan bagi masyarakat yang saat ini menghadapi PPKM Darurat,” katanya dalam konferensi pers ‘Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat’, Sabtu (17/7).

Pemerintah, kata Sri Mulyani mengeluarkan pelbagai relaksasi dari beragam aturan untuk mengatasi berbagai kendala dalam menyalurkan anggaran ini kepada kelompok penerima manfaat yang belum bisa mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).

Kemudian pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial. Oleh karena itu dari APBD, juga ada anggaran yang ditujukan untuk perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.

Kedua anggaran tersebut totalnya Rp25,46 triliun. Rinciannya Rp13,3 triliun untuk pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha kecil, pedagang kaki lima, pedagang warteg. Anggaran lainnya sebesar Rp12,1 triliun untuk perlindungan sosial yang berupa bantuan sosial untuk masyarakat terdampak serta pemberian makanan tambahan.

“Saat ini kami lihat realisasi kedua anggaran masih kecil,” kata Sri Mulyani. Dalam paparan Menteri Keuangan, realisasi kedua anggaran tersebut belum mencapai 20 persen dari total anggaran. Realisasi anggaran pemberdayaan ekonomi sebesar Rp2,3 triliun atau 17,2 persen dari total anggaran. Sedangkan, realisasi anggaran perlindungan sosial Rp2,3 triliun atau 19,2 persen dari total anggaran.

Dalam konferensi pers yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penyaluran bantuan sosial di daerah terkadang menghadapi kendala. “Problemnya, teman-teman di daerah menunggu program dari pemerintah pusat. Padahal di situasi mendesak seperti saat ini kita sampaikan ke seluruh kepala daerah agar daerah segera menyalurkan bantuan sosial. Bila perlu dibantu dari anggaran belanja tidak terduga,” kata dia.