Lokadata.ID

Peritel terpukul Covid-19, Pemerintah realokasi anggaran

Warga beraktivitas di stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta, Senin (16/3/2020).
Warga beraktivitas di stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta, Senin (16/3/2020). Galih Pradipta / ANTARA FOTO

Imbauan pemerintah agar masyarakat mulai berkegiatan dari rumah, untuk mencegah perluasan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sedikit banyak memengaruhi kinerja bisnis ritel dan pusat perbelanjaan.

Pengaruh ini diakui Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah. Menurutnya, pengunjung pusat perbelanjaan modern di ibu kota saat ini turun hingga 50 persen.

“Di awal-awal (masuknya wabah Covid-19 ke Indonesia) trafik pengunjung turun 10 persen. Sekarang terasa sampai 50 persen dan akan terus melemah seiring imbauan dari Gubernur DKI Jakarta untuk tidak bepergian ke pusat-pusat keramaian. Kemudian ada juga pembatasan akses transportasi,” ujar Budihardjo, Senin (16/3/2020).

Pernyataan Budihardjo senada dengan Anggota Dewan Penasihat Hippindo, Tutum Rahanta. Anggota Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia itu menyebut, ada dua jenis toko yang terdampak paling besar dari merebaknya wabah Covid-19.

Keduanya adalah toko ritel baju dan restoran. Menurut dia, di tengah kondisi seperti ini masyarakat lebih banyak menahan diri untuk memenuhi kebutuhan sandang. Mereka dianggap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan, terlebih pasca adanya imbauan agar seluruh kegiatan dilakukan dari rumah.

“Kemudian restoran (juga terdampak besar). Tempat meeting point itu paling terdampak karena orang kan nggak mau berkumpul-kumpul dulu. Meeting saja pake video call kok Presiden Jokowi, apalagi masyarakat atau pekerja biasa,” ujar Tutum kepada Lokadata.id.

Hippindo belum bisa memprediksi berapa estimasi nilai kerugian para pengusaha pusat perbelanjaan modern akibat wabah Covid-19. Yang pasti, ujarnya, terjadi penurunan omset besar-besaran di seluruh pusat perbelanjaan.

Meski begitu, Tutum menyebut keramaian masih bisa ditemukan pada toko serba ada (supermarket) atau toko-toko ritel penjual bahan pangan. Dia meyakini banyak masyarakat berkunjung ke toserba demi membeli kebutuhan pokok, untuk menunjang kegiatan di rumah.

“Tetapi orang pergi karena kebutuhan (memenuhi bahan pangan) ke supermarket, di luar itu mereka tak mau berlama-lama,” ujarnya.

Berharap insentif

Hippindo lantas berharap pemerintah kembali mengeluarkan stimulus untuk “memberi napas” para pelaku usaha jasa perdagangan.

Menurut Tutum, insentif dibutuhkan karena peritel dan pelaku usaha jasa perdagangan pasti mengalami kerugian besar akibat wabah Covid-19. Sejauh ini, pemerintah memang belum memasukkan industri jasa perdagangan sebagai objek penerima stimulus ekonomi.

“Insentifnya kan kemarin baru kepada 19 sektor industri, Jadi kami harapkan ke pelaku usaha ini juga dibantu,” katanya.

Dalam Konferensi Pers tentang Stimulus Kedua Penanganan Dampak Covid-19 Jumat (13/3/2020) lalu, pemerintah sudah mengungkap 19 sektor industri yang berhak atas stimulus. Pemilihan ini berdasarkan masukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

“Banyak yang bisa dilakukan (pemerintah untuk pelaku jasa perdagangan) seperti pengurangan pajak PPh Pasal 21, Pasal25, itu harusnya diberlakukan adil,” kata Tutum.

Khawatir daya beli menurun

Tutum juga tidak menutupi adanya kekhawatiran daya beli masyarakat akan terpengaruh imbauan pemerintah agar seluruh kegiatan dilakukan dari rumah.

Menurutnya, dampak penurunan daya beli akan banyak dirasakan masyarakat terutama yang bergerak di pekerjaan informal. Dia berharap pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat secara luas, terlebih sebentar lagi Indonesia akan memasuki masa Ramadan dan Idulfitri.

“Kami khawatirkan dengan situasi pembatasan ini ada saudara-saudara kita yang memang penghasilannya dari situasi keramaian. Seperti pekerja informal di bidang perdagangan. Maka harusnya ini (daya beli mereka) tak boleh berkurang, karena sebentar lagi masyarakat kan menjalankan puasa dan lebaran bagi saudara-saudara umat muslim. Ini harus dijaga agar mereka tetap ada kekuatan beli juga,” katanya.

Saat memberi pengantar rapat kabinet secara daring Senin (16/3/2020) kemarin, Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan mengalihkan anggaran senilai Rp40 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dana ini diperuntukkan demi menjaga konsumsi petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM. "Pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ditahan dulu. Tadi saya juga minta ke Kementerian Keuangan untuk dibekukan terlebih dahulu. Ini ada kurang lebih Rp40 triliun yang bisa segera dialihkan ke program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat," ujar Jokowi

Pemerintah juga berupaya memulai implementasi program kartu prakerja sudah bisa dilakukan pekan ini. Kemudian, Jokowi meminta pemanfaatan dana desa sebesar Rp72 triliun difokuskan untuk meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat.

"Ini, diarahkan ke sana, jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak menyasar pada konsumsi masyarakat, tidak menyasar pada daya beli masyarakat,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Setkab.

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pemerintah akan merealokasi dana pembangunan dan sejumlah proyek untuk penyelamatan rakyat. Keputusan realokasi ini sudah disepakati dalam rapat kabinet.