Lokadata.ID

Pernikahan anak di Indonesia peringkat dua ASEAN

Ilustrasi anak perempuan
Ilustrasi anak perempuan Dashu83 / Freepik

Pernikahan dini menjadi salah satu pelanggaran hak anak yang masih terjadi secara masif, terutama di Indonesia. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (KPPA), Leny Rosalin mengatakan bahwa angka perkawinan anak Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di ASEAN.

“Angka perkawinan anak di Indonesia ini masih sangat memprihatinkan. Dari seluruh negara anggota ASEAN, Indonesia ada di peringkat dua,” ujar Leny saat menjadi pembicara di Seminar Nasional tentang "Percepatan Pembahasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974", ucap Leny seperti dilansir Gatra.com, Senin (15/7).

Pada 2018, dari total 627 juta penduduk Indonesia, 11.2 persen perempuan menikah di usia 20-24 tahun. Sedangkan pernikahan perempuan yang berusia kurang dari 17 tahun sebesar 4,8 persen. Pernikahan anak di bawah usia 16 tahun sekitar 1,8 persen dan persentase pernikahan anak berusia kurang dari 15 tahun sejumlah 0,6 persen. Secara akumulasi, satu dari sembilan anak perempuan usia kurang dari 18 tahun menikah muda.

Menurut data Badan Pusat Statistik, perkawinan anak berusia 17 tahun ke bawah paling tinggi ditemukan di Kalimantan Selatan, yakni sebesar 27,82 persen.

Pemerintah masih terus berupaya

Menteri PPN/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Manoarfa mengungkapkan pentingnya pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

Suharso menilai adanya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal.

“Saya harap Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bekerja bersama dalam menyelesaikan isu kompleks perkawinan anak,” ujar Menteri Suharso dalam siaran pers yang diterima Lokadata.id, Selasa (4/2).

Melalui data Bappenas, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5 persen. Namun, Suharso menyebut penurunan tersebut masih tergolong lambat, diperlukan upaya yang sistemis dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030.

Menurut Suharso perkawinan anak yang tinggi di Indonesia merupakan persoalan multidimensi. Artinya, dipengaruhi oleh banyak faktor penyebab, diantaranya kemiskinan, kondisi geografi, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi, serta adanya stereotip tertentu dalam kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan Laporan Pencegahan Perkawinan Anak yang disusun oleh BPS bersama dengan UNICEF dan PUSKAPA UI memperbaharui data terkait perkawinan anak dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhinya seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pekerjaan.

Laporan tersebut dijadikan bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan perkawinan anak. Bappenas menjamin dalam strategi pembangunan ke depan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, masalah perkawinan anak akan menjadi salah satu indikator prioritas nasional.

Adapun, dalam dokumen Stranas PPA terdapat lima strategi mencapai penurunan prevalensi perkawinan anak. Pertama, optimalisasi kapasitas anak untuk memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan.

Kedua, lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak untuk membangun nilai, norma dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak.

Ketiga, aksesibilitas dan perluasan layanan untuk menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Keempat, penguatan regulasi dan kelembagaan untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak dan meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan. Dan terakhir, penguatan koordinasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak.

Dampak perkawinan anak

Khotimun Sutanti selaku anggota Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) meyambut baik kebijakan tersebut.

“Sejak lama LBH APIK berupaya mendorong UU perkawinan, salah satunya menunggu kebijakan dari pemerintah, perkawinan anak berdampak pada hak dasar anak, karena mayoritas anak yang dikawinkan putus sekolah,” ujarnya kepada Lokadata.id, Rabu(5/2).

Menurutnya, pernikahan dini harus dicegah karena banyak faktor yang merugikan terutama untuk pihak perempuan. Usia 18 tahun ke bawah dinilai terlalu berisiko karena organ reproduksi belum siap dan bisa menyebabkan penyakit. Selain itu kondisi psikologis anak dinilai masih rentan untuk bisa membina suatu rumah tangga.

Wanita yang akrab disapa Imun juga mengatakan ada beberapa cara pencegahan yang bisa dilakukan, yaitu adanya regulasi yang tegas untuk menolak perkawinan anak di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu pemerintah perlu memperketat aturan dispensasi nikah.

“Dari segi legal culture, upaya membangun kesadaran masyarakat dalam pencegahan, hal ini yang paling kuat jadi penyebab tingginya angka perkawinan anak. Mulai dari pengaruh budaya,kebiasaan, agama yang ada di masyarakat harus direformasi,” pungkasnya.