Lokadata.ID

Belum cair 100%, PMN nunggu Peraturan Presiden

Ilustrasi Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai di Riau (26/9/2020).
Ilustrasi Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai di Riau (26/9/2020). FB Anggoro / ANTARA FOTO

Kementerian Keuangan mengakui anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan lembaga belum bisa terealisasi 100 persen meski sudah di penghujung tahun antara lain karena menunggu terbitnya peraturan pemerintah.

“Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sebelum akhir Desember,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta dalam konferensi pers , Jumat (20/11/2020).

Isa bilang proses terkait regulasi bukanlah hal yang mudah dan sudah terstandar. Sebab, pemerintah harus melakukan rapat panitia antara Kementerian/ Lembaga untuk proses harmonisasi, legislasi di Kementerian Hukum dan HAM hingga Sekretariat Negara.

Meski lama, Isa menekankan, proses legislasi yang melibatkan banyak pihak ini justru menunjukkan bahwa pemberian PMN tidak dilakukan secara sembarangan. "Itu menggambarkan, proses administratifnya hati-hati," tuturnya.

Pemerintah pada 2020 mengalokasikan PMN sebesar Rp45,05 triliun. Rinciannya, Rp16,95 triliun dari alokasi awal APBN 2020 yang ditetapkan pada 2019, Rp24,07 triliun berkaitan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan Rp4,03 triliun merupakan PMN non-tunai. Hingga November 2020, PMN yang sudah cair sebanyak Rp16,95 triliun.

Jika dibedah, PMN yang sudah cair adalah yang merupakan alokasi awal APBN 2020. Sedangkan, PMN yang masih belum direalisasikan adalah PMN untuk program PEN. Di antaranya, Rp7,5 triliun untuk Hutama Karya dan Rp1,5 triliun untuk PT Permodalan Nasional Madani, serta Rp6 triliun untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

PMN non-tunai juga belum direalisasikan. PMN ini ditujukan untuk PT Bahana dan PT Pengembangan Armada Niaga Indonesia masing-masing Rp 268 miliar dan Rp 3,763 triliun.

PMN untuk PT Bio Farma dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang baru diputuskan pada kuartal ketiga pun belum cair. Kedua BUMN ini mendapat suntikan dana untuk melakukan program PEN dengan anggaran Rp1,57 triliun ke PII dan Rp2 triliun ke Bio Farma.

Isa menjelaskan, pemberian PMN kepada Bio Farma seharusnya dilakukan pada tahun depan. Tetapi, pemerintah melihat urgensi untuk mendukung Bio Farma, terutama dalam pengadaan vaksin Covid-19.

Selain dua BUMN itu, pemerintah juga baru saja memutuskan memberikan PMN tambahan sebesar Rp 5 triliun kepada Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI). Bersama PII, LPEI ditugaskan untuk melakukan penjaminan korporasi untuk memback-up permodalan.

PEN Non-Tunai

PMN yang berasal dari alokasi awal APBN 2020 sudah ditetapkan sejak 2019. “Hal ini berdasarkan asesmen Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dengan melihat kebutuhan BUMN untuk melakukan suatu penugasan dari pemerintah,” ujar Isa.

Misalnya saja, PLN yang ditugaskan pemerintah mengembangkan listrik di pedesaan serta mengembangkan energi baru terbarukan. Sementara PT Sarana Multigriya Finansial mendapat penugasan untuk mendukung pembiayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memiliki rumah.

Kemudian, PMN diberikan dalam rangka PEN supaya menjaga perekonomian tetap hidup karena terdampak pandemi Covid-19. “Supaya perekonomian tidak terus menurun, pemerintah memberikan dukungan modal kepada LPEI, PII untuk mendukung program penjaminan,” ujar Isa.

Sedangkan PMN non-tunai diberikan karena pemerintah ingin memperbaiki struktur modal dan struktur keuangan, meningkatkan kapasitas produksi BUMN. Salah satu sumber PMN non-tunai adalah dengan mengonversi piutang negara pada BUMN tersebut. Sumber lainnya adalah Barang Milik Negara (BMN), dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

BPYBDS merupakan bantuan pemerintah yang secara administratif dimiliki pemerintah namun dikelola BUMN. Misalnya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Sukamto Palembang, SPBG Subang Pantura, dan SPBG Kalideres.

Isa menambahkan, setiap penggunaan dana yang berasal dari PMN diawasi secara periodik dan tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sejak 2005 sampai 2019 total nilai PMN yang dialokasikan oleh pemerintah sebanyak Rp233 triliun.

Namun berbeda dengan investasi pada umumnya, Isa mengatakan bahwa pemberian PMN tidak berdasarkan pertimbangan keuntungan semata. Dia mencontohkan pembangunan jalan tol lintas Sumatera yang ditugaskan secara khusus kepada PT Hutama Karya (Persero), telah menyerap 45.000 tenaga kerja.

“Dalam pemberian PMN tidak selalu melihat penghitungan untung atau rugi karena pemanfaatan tidak dilihat dalam jangka pendek,” kata Isa.

Sebelumnya Associate Partner BUMN Research Group di Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Indonesia, Toto Pranoto mewanti-wanti agar injeksi dana yang cukup besar tersebut mendapat pengawasan optimal.

“Peningkatan kualitas pengawasan baik internal maupun lewat mekanisme dewan komisaris maupun eksternal melalui monitoring Kementerian BUMN atau BPK harus lebih ditingkatkan,” kata dia.

Toto menilai kebijakan resizing BUMN sudah tepat dilakukan. Sehingga kualifikasi BUMN ideal ke depan adalah kelompok BUMN yang produk maupun jasanya masih menjadi kebutuhan publik dan berkekuatan kompetitif baik dari sisi keuangan maupun operasional.