Lokadata.ID

Potensi baru, setoran pemberi kerja untuk Tapera

Potensi setoran tapera dan pemberi kerja
Potensi setoran tapera dan pemberi kerja Lokadata / Lokadata

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2020 silam, akan diterapkan secara bertahap dalam tujuh tahun ke depan.

Tahap awal, pada 2021 akan menyasar pegawai pemerintah. Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota kepolisian Polri, lembaga profit (BUMN, BUMD) ditargetkan pada tahun 2022. Baru kemudian perusahaan swasta pada 2027.

Besaran iuran Tapera 3 persen, 2,5 persen dipotong dari gaji pekerja pegawai pemerintah maupun pegawai swasta. Sisanya (0,5 persen) ditanggung pemberi kerja.

Bagi pegawai pemerintah, 0,5 persen tersebut dihitung berdasarkan take home pay (THP) termasuk gaji pokok ASN dan tunjangan keluarga yang dibayarkan pemberi kerja.

“Kalau pegawai pemerintah pusat ditanggung oleh Kementerian Keuangan, kalau daerah dari masing-masing APBD,” kata Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar, saat dihubungi Lokadata.id, Kamis (23/07/2020).

Dalam penelusuran sebelumnya, terungkap besaran potensi iuran yang dikeluarkan oleh ASN. Selain itu, berapa banyak ASN yang kemungkinan layak mendapatkan pembiayaan perumahan lewat program ini.

Kali ini Lokadata.id menelusuri berapa besaran potensi iuran yang dibayarkan lembaga pemerintah dan lembaga swasta dari olah data Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS) 2019.

Hasilnya, total potensi iuran tersebut mencapai Rp516 miliar per bulan (Rp6,2 triliun setahun). Jumlah ini dua kali lipat dari realisasi PAD Kota Jayapura tahun 2018 sekitar Rp261 miliar. Jangan lupa, ini hanya berasal dari porsi 0,5 persen iuran per pekerja per bulan, yang ditanggung pihak pemberi kerja.

Pulau Jawa jadi wilayah dengan potensi iuran terbesar yaitu Rp321,2 miliar. Pulau terpadat penduduk ini memiliki jumlah total pegawai pemerintah 3,8 juta dan pegawai swasta mencapai 14 juta jiwa. Tak aneh bila 76 persen nilai total iuran di Jawa berasal dari lembaga swasta--atau senilai Rp244 miliar.

Melihat lebih dalam, iuran Tapera per orang per bulan untuk pegawai swasta yang nilainya terbesar disumbang oleh tanah Papua yaitu Rp21.300 dengan total pegawai 123 ribu jiwa. Disusul kemudian dari Pulau Jawa Rp17.400.

Pemanfaatan dan pengawasannya

Berdasarkan provinsi, potensi penerimaan iuran Tapera dari pemberi kerja memiliki pola yang sama, terbesar berasal dari lembaga swasta. Hanya Sulawesi Selatan persentase iuran dari lembaga pemerintah mencapai 54 persen atau Rp7,7 miliar.

Sementara itu, DKI Jakarta menyumbang masing-masing Rp31.200 per orang per bulan dari pegawai pemerintah, serta Rp25.200 per orang per bulan dari pegawai swasta. Sehingga potensi iuran oleh pemberi kerja di Ibu Kota ini mencapai Rp54,6 miliar.

Dalam kesempatan wawancara khusus beberapa waktu lalu, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Nostra Tarigan, mengatakan pengelolaan dana yang besar itu membutuhkan sistem IT yang canggih. Apalagi tiap peserta harus terdata by name (data per orang).

Dana pembangunan sistem IT ini sebesar Rp2,5 triliun yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sekaligus sebagai saldo awal BP Tapera. “Mereka bisa lihat duitnya ada berapa di situ. Ini sedang kami siapkan juga,” katanya kepada Lokadata.id.

“Dana itu termasuk untuk kebutuhan pegawai, biaya perkantoran, ATK dan sewa gedung. Nah, Rp2 triliunnya kami gunakan sebagai endowment fund (dana abadi) dan Rp500 miliar untuk belanja modal. Jadi, untuk operasionalnya, itu bukan dana dari masyarakat,” tambah Nostra.

Potensi setoran tapera tertinggi dari pemberi kerja
Potensi setoran tapera tertinggi dari pemberi kerja Lokadata / Lokadata

Terkait pengelolaan dana iuran, BP Tapera nantinya akan menggunakannya dalam tiga hal yakni dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan.

Untuk pemupukan, BP Tapera bakal bakal menginvestasikan dana iuran tersebut ke beberapa instrumen dengan skema kontrak investasi kolektif (KIK). Adapun saat ini, BP Tapera telah menggandeng PT BRI (Persero) Tbk untuk menjadi bank kustodian.

Seperti yang termaktub dalam PP Nomor 25/2020, pemupukan dana Tapera dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah.

Bentuknya bisa berupa instrumen investasi seperti deposito perbankan; surat utang pemerintah pusat maupun daerah; surat berharga di bidang perumahan; serta bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditanya mengenai tudingan pemerintah tengah mencari pendapatan baru di tengah kondisi keuangan yang tertekan, Nostra pun menepis hal tersebut.

Enggak lah. Masa jadi tempat cari pendapatan baru. Bukan begitu. Kan undang-undangnya menyebut, Tapera itu hanya bisa dipakai untuk pembiayaan rumah pesertanya. Ya sudah kita pegang itu saja,” pungkas Mantan Direktur Bank BTN periode 2015-2018

Peringatan untuk Tapera

Besarnya potensi iuran yang akan dikelola oleh BP Tapera pun mendapat sorotan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Ia mengingatkan agar tak mengulang gagal bayar seperti yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Asuransi jiwa pelat merah ini mengalami keterlambatan pembayaran polis jatuh tempo yang terdapat di produk bancassurance. Nilainya mencapai Rp802 miliar pada Oktober 2018 lalu. Namun, hutang pembayaran klaim terus naik hingga tembus Rp12,4 triliun pada akhir tahun 2019.

Konsep tabungan di Tapera dinilai mirip salah satu produk Jiwasraya yang menawarkan tabungan investasi atau saving plan. Wimboh pun bilang program Tapera perlu menjunjung tinggi tata kelola yang baik agar tak bermasalah pada masa mendatang.

“Tata kelola lembaga keuangan harus dipenuhi sesuai ketetapan pemerintah. Karena ini menyangkut tabungan masyarakat,” kata Wimboh, seperti dilansir CNN Indonesia.

Di sisi lain, buruh dan pengusaha satu suara. Iuran yang harus ditanggung pekerja dan pemberi kerja, dinilai akan menambah beban keduanya. Pengusaha merasa telah menanggung beban berbagai iuran wajib yang berlaku.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut Tapera sebagai program mubazir. Urusan pemenuhan kebutuhan rumah, menurut dia, sudah dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Selama ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati pinjaman pembelian rumah, dengan mencairkan 30 persen dana Jaminan Hari Tua (JHT). Syaratnya, sudah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun.

Mekanismenya, KPR yang diberikan merupakan subsidi, sehingga bunga ditetapkan hanya sebesar 5 persen flat per tahun. Jangka waktu KPR bisa sampai 20 tahun.

“Buat apa kita bentuk lembaga baru, sedangkan kita sudah punya? Peserta BPJS Tenaker sudah ada dan jelas, dan enggak perlu nambah iuran,” kata Hariyadi kepada Lokadata.id