Lokadata.ID

Potensi masalah dari BLT dana desa

Seorang warga prasejahtera duduk di teras rumahnya memegang kantong pasltik berisi kebutuhan pokok seusai diserahkan langsung oleh personil Polri dan TNI di Kelurahan Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, Jumat (10/4/2020).
Seorang warga prasejahtera duduk di teras rumahnya memegang kantong pasltik berisi kebutuhan pokok seusai diserahkan langsung oleh personil Polri dan TNI di Kelurahan Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, Jumat (10/4/2020). Ampelsa / ANTARA FOTO

Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa harus dilakukan hati-hati, dan terbuka atas segala potensi pertambahan penerima manfaat. Penyalurannya juga harus dijamin merata agar tidak menimbulkan masalah lanjutan.

Berdasarkan keterangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, BLT Dana Desa diperuntukkan bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akan tetapi, calon penerima BLT dana desa adalah mereka yang tidak pernah tercatat sebagai penerima bantuan.

Itu berarti, apabila ada warga desa yang terdampak pandemi namun sudah menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, maka mereka tak berhak menerima BLT dana desa.

“Jika di dalam rujukan itu (DTKS) calon penerima BLT yang sudah didata tidak ada yang tercover (bantuan lain), mereka yang jelas-jelas kena dampak Covid-19 dari sisi sektor ekonomi, otomatis berpeluang besar mendapatkan BLT Dana Desa,” ujar Abdul dalam konferensi pers virtual, Senin (27/4/2020).

Untuk mengawasi penyaluran agar tepat sasaran, calon penerima program dengan anggaran Rp22,4 triliun ini akan diseleksi oleh Ketua RT bersama 3 perwakilan warga. Mereka yang akan menilai apakah ada warga setempat yang berhak mendapat bantuan tunai.

Jika pendataan sudah dilakukan, nama-nama kepala keluarga yang dianggap berhak mendapat bantuan akan dicek dalam DTKS. Apabila namanya tercantum dan mereka belum menerima bantuan lain, maka BLT dana desa berhak diberikan.

BLT dana desa berhak diterima oleh keluarga yang dirasa layak, meski mereka belum memiliki KTP elektronik atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Akan tetapi, pendataan detail harus dilakukan terhadap penerima BLT dana desa yang belum memiliki NIK tersebut.

Penerima BLT dana desa akan mendapat bantuan senilai Rp600 ribu/bulan/keluarga. Bantuan ini akan diberikan hingga 3 bulan ke depan, atau tepatnya hingga Juli 2020.

Menurut Abdul, pengawasan pencairan BLT dana desa akan dilakukan kementeriannya dengan mengandalkan uji petik (sampling) dari data-data yang sudah masuk. Dia menjamin Kemendes tidak akan mencampuri urusan pemilihan warga yang layak/tidak mendapat bantuan tersebut.

“Kami juga berikan ruang yang cukup untuk desa menentukan kelayakan warga yang menerima,” ujarnya.

Potensi masalah

Di atas kertas, pembagian BLT dana desa terlihat terstruktur dan minim celah. Akan tetapi, kenyataan berkata sebaliknya. Potensi kesalahan dalam penyaluran BLT dana desa tetap terbuka, sama seperti yang terjadi di pemberian bansos-bansos lain.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menyebut, titik rawan penyaluran BLT dana desa ada di bagian pendataan. Menurutnya, pendataan calon penerima BLT rawan dijadikan “mainan” sejumlah oknum.

“Data bisa saja dimanipulasi. Kepala desa, Camat, sampai Bupati/Walikota harus serius dalam verifikasi data penerima. Jangan sampai mereka malah jadi pihak yang menyelewengkan BLT lewat manipulasi data,” ujar Egi kepada Lokadata.id, Selasa (28/4).

Celah juga bisa muncul dari masyarakat sendiri. Tak tertutup kemungkinan ada sejumlah oknum warga yang ingin mendapat bantuan lebih dari satu jenis. “Maka itu verifikasi dan pengawasan harus diperkuat,” ujarnya.

Pendapat senada disampaikan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal. Menurutnya, masalah bisa timbul akibat ketidaksinkronan penyaluran bansos satu dengan lainnya.

Faisal berkata, selama ini pembagian bansos di daerah kerap tidak tepat sasaran. Dia menyebut banyak warga kurang mampu yang seharusnya terjamah bantuan, tapi tidak mendapat bansos.

Kontras dengan itu, “di beberapa daerah orang-orang yang mendapatkan (bantuan) justru yang punya kedekatan dengan pengurus desa setempat,” ujar Faisal kepada Lokadata.id.

Untuk meminimalisir potensi penyelewengan ini, maka sinkronisasi data pemerintah pusat dan hasil pemantauan di daerah harus terjadi.

Pembagian bansos, termasuk BLT dana desa, tidak bisa hanya terpaku pada DTKS atau data penerima bantuan terdahulu. Alasannya, bisa saja ada warga yang berhak mendapat bantuan akibat pandemi Covid-19, namun mereka selama ini tak pernah masuk DTKS.

Warga seperti ini harus difasilitasi dengan melakukan sinkronisasi temuan di lapangan dengan data eksisting. “Tapi masalah lainnya juga tingkat good governance dari aparat di daerah menentukan efektivitas dan merata tidaknya distribusi bantuan,” tutur Faisal.

Nilai bantuan disamakan

Selain menyoroti polemik data calon penerima bantuan, CORE juga menyarankan penyamarataan nilai bansos untuk warga terdampak pandemi Covid-19 segera dilakukan. Saran ini muncul karena hingga kini banyak program jaring pengaman sosial dengan nilai dan bentuk berbeda-beda yang dicairkan pemerintah.

Perbedaan misal terlihat dari nilai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang pencairannya dibagi per tiga bulan sekali—dan diubah sementara menjadi tiap bulan sekali dalam kurun April-Juni 2020.

Melalui program ini, pemerintah menyalurkan bantuan untuk 10 juta keluarga dengan rincian insentif bagi ibu hamil Rp3,75 juta per tahun, anak usia di bawah 6 tahun Rp3,75 juta per tahun, pelajar SD Rp1,25 juta per tahun, pelajar SMP Rp1,87 juta per tahun, pelajar SMA Rp2,5 juta, disabilitas Rp3 juta, dan lansia Rp3 juta.

Nilai bantuan bagi penerima PKH ini berbeda dengan warga yang mendapat bantuan sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT). Bantuan sembako ini disalurkan dengan nilai setara Rp200 ribu/bulan untuk setiap keluarga.

Untuk BLT, pemerintah memberi bantuan dana Rp600 ribu/bulan/keluarga mulai April hinga Juni 2020. Program ini ditujukan kepada 9 juta keluarga yang tidak mendapat PKH dan BPNT.

Ada juga program BPNT khusus kawasan Jabodetabek dengan nilai bantuan setara Rp600 ribu/keluarga/bulan.

“Soal penyamarataan nilai bansos satu dengan yang lain memang perlu dipertimbangkan pemerintah, apalagi tujuannya pada dasarnya sama, untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini penting untuk menghindari kebingungan dan kerumitan dalam distribusi bantuan di daerah,” ujar Faisal.