Lokadata.ID

PP Ketenagakerjaan: Pesangon mengecil di tengah gelombang PHK

Sejumlah karyawan berbelanja saat jam pulang kerja di salah satu pabrik di Kota Tangerang, Banten, Rabu (20/1/2021). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan bahwa angka pengangguran di Indonesia meningkat sebanyak 2,6 juta orang menjadi 9,7 juta akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.
Sejumlah karyawan berbelanja saat jam pulang kerja di salah satu pabrik di Kota Tangerang, Banten, Rabu (20/1/2021). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan bahwa angka pengangguran di Indonesia meningkat sebanyak 2,6 juta orang menjadi 9,7 juta akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.

Presiden Joko Widodo sudah mengesahkan PP No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Aturan turunan dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ini berlaku mulai 2 Februari 2021.

Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pembayaran pesangon yang terjadi sejak awal Februari tersebut akan mengacu pada PP No. 35/2021, bukan lagi pada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan pada UU Ketenagakerjaan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 35.

Aturan ini sangat krusial karena menurut sejumlah kalangan, PHK kemungkinan besar masih akan terjadi pada 2021. Kondisi perekonomian yang masih belum pulih kemungkinan masih akan menekan daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya, kondisi dunia usaha juga masih akan rentan melakukan PHK.

Peraturan Pemerintah setelah disahkan ini tidak banyak berubah dibandingkan Rancangan Peraturan Pemerintah-nya. Perubahannya hanya pada penomeran pasal-pasal yang mengatur PHK dan pemberian pesangon.

Sebagaimana telah ditulis sebelumnya, aturan mengenai pesangon untuk pekerja lebih kecil dibandingkan dengan UU Ketenakerjaan (Lihat grafik). Selain itu, terdapat perluasan alasan perusahaan boleh melakukan PHK.

Pasal-pasal yang mengatur PHK dan pesangon
Pasal-pasal yang mengatur PHK dan pesangon Fadhlan Aulia / Lokadata.id

Ada tiga alasan PHK yang belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Pertama, perusahaan melakukan efisiensi dengan berbagai alasan. Kedua, perusahaan sedang mengikuti program restrukturisasi utang. Ketiga, terjadi pengambilalihan perusahaan atau akuisisi.

Tiga alasan PHK yang baru itu memang mencerminkan situasi terkini perekonomian nasional. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak perusahaan harus melakukan efisiensi karena permintaan yang menurun. Sebagian dari perusahaan itu juga harus merestrukturisasi utangnya. Akuisisi juga mulai banyak terjadi.

Pemerintah seyogianya mempertimbangkan hak-hak pekerja karena pesangon yang diberikan lebih kecil --termasuk bagi mereka yang pensiun--, dan pintu PHK juga dibuka semakin lebar. Meskipun ada banyak prasyarat, tapi keleluasaan ini tetap memudahkan perusahaan mem-PHK karyawannya.

Memang, sudah PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang bisa mengkompensasi berkurangnya pesangon. Namun, jumlahnya tetap lebih kecil jika dibandingkan jumlah pesangon yang hilang. Selain itu, dalam situasi seperti saat ini, tak mudah orang mendapatkan pekerjaan yang baru.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menolak keras pengesahan PP No. 35/2021. Dia mengatakan, KSPI saat ini sedang mengajukan uji material UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. "Jadi, sebelum ada putusan dari MK, kita akan menolak aturan-aturan turunannya," kata Said kepada Lokadata.id, Selasa (23/2/2021).

PHK akan berlanjut

Lagipula, situasi pandemi dan penanganan pemerintah atas pandemi ini juga masih memunculkan kekhawatiran bahwa perekonomian masih akan sulit bangkit dalam waktu dekat. Said mengatakan, bahwa resesi ekonomi masih akan menghantui outlook perekonomian 2021. "PHK masih akan terjadi pada tahun ini," katanya.

Angkatan kerja berdasarkan Sakernas 2019 dan 2020
Angkatan kerja berdasarkan Sakernas 2019 dan 2020 Fadhlan Aulia / Lokadata.id

Said mengatakan, PHK akan terus terjadi di sektor industri manufaktur, baik yang padat karya maupun padat modal. Said menyebut sejumlah sektor yang rentan melakukan PHK tahun ini, misalnya industri otomotif, elektronika, mesin, dan komponen. Sektor lain seperti tekstil, garmen, sepatu, perbankan, dan ritel juga masih akan ada PHK.

Dia mengungkapkan, ada banyak model PHK di masa pendemi ini. "Kami melihat jumlah karyawan tetap di industri manufaktur mungkin sudah berkurang 30 persen," katanya. Jumlah karyawan kontrak yang tidak diperpanjang ketika masa kontraknya habis, juga cukup besar. "Ini namanya kan PHK juga."

Survei angkatan kerja nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020 menunjukkan ada tambahan pengangguran sebanyak 2,72 juta orang atau naik 38,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran naik menjadi 9,77 persen.

Tingkat pengangguran pada Agustus 2020 tersebut merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2006. Pada tahun itu, tingkat pengangguran mencapai 10,28 persen. Namun, sejak itu, tingkat pengangguran terus menurun sampai 5,34 persen pada 2018. Setahun kemudian, angkanya kembali naik ke 7,05 persen.

Tingginya tingkat pengangguran pada 2020 bisa dipahami karena pandemi Covid-19 telah memukul dengan perekonomian nasional dan global. Permintaan turun tidak hanya di pasar domestik, tapi juga di pasar internasional. Akibatnya, banyak perusahaan yang tutup atau mengurangi volume produksinya.

Pilihan buat perusahaan memang hanya melakukan efisiensi agar bisa bertahan hidup. Dua cara yang banyak ditempuh adalah mem-PHK karyawan atau merumahkan karyawan dengan dua pilihan: membayar upah sebagian atau tidak membayar upah sama sekali (no work no pay).

Data Kementerian Ketenagakerjaan, per Agustus tahun lalu, menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang dirumahkan selama pandemi mencapai 1,1 juta orang. Hal ini tecermin dari data BPS tentang berkurangnya pekerja penuh waktu, dari 89,97 juta orang menjadi 82,02 juta orang atau turun 8,8 persen.

Sebaliknya, setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu (part timer) meningkat (lihat grafik). Kenaikan terjadi akibat menurunnya jumlah pekerja penuh waktu yang cukup banyak. Ledakan jumlah pekerja setengah pengangguran tergolong sangat tinggi, yakni mencapai 61 persen.

Hal ini dengan mudah kita jumpai di kompleks-kompleks perumahan. Pedagang kaki lima, mulai dari yang membuka lapak di pinggir jalan sampai mereka yang menggunakan mobil untuk berjualan terus bertambah. Sebagian dari mereka hanya berdagang pada Sabtu dan Minggu atau dengan istilah kekinian Pasar Sanmor (Sunday morning).