Lokadata.ID

PPKM Darurat ancam perbankan, restrukturisasi kredit melonjak?

Ilustrasi: salah satu mal di Jakarta, (5/7/2021).
Ilustrasi: salah satu mal di Jakarta, (5/7/2021). Risyal Hidayat / ANTARA FOTO

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akibat lonjakan kasus Covid-19 dikhawatirkan bakal berdampak pada sektor jasa keuangan khususnya industri perbankan. Hal ini karena dunia usaha yang lesu akibat pembatasan kegiatan terancam sulit membayar pinjaman.

Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings menyebutkan, gelombang infeksi virus korona saat ini mengancam laju pemulihan ekonomi Indonesia, termasuk meningkatkan risiko bagi industri perbankan.

Kenaikan jumlah pengidap Covid-19 berpotensi meningkatkan jumlah debitur yang meminta relaksasi kredit ke perbankan.

Berdasarkan catatan Fitch Ratings, jumlah pinjaman yang telah direlaksasi oleh 12 bank besar pada kuartal pertama tahun ini saja sudah melonjak 21,5 persen. Sebagai perbandingan, kenaikan kredit yang direstrukturisasi pada kuartal pertama 2020 hanya mencapai 5,5 persen.

“Sebagian dari pinjaman yang dilaporkan direstrukturisasi oleh lembaga keuangan Indonesia telah kembali ke pembayaran normal sejak semester dua 2020. Namun, ada risiko bahwa gelombang infeksi terbaru, ditambah dengan pembatasan aktivitas baru, dapat merusak kapasitas peminjam untuk membayar utang,” tulis Fitch Ratings, Selasa (13/7/2021).

Meski relaksasi kredit diprediksi melonjak, tingkat kredit bermasalah (non-performing-loan/NPL) akan tetap terjaga. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL perbankan pada Maret 2021 mencapai 3,17 persen, naik dari periode yang sama tahun lalu 2,77 persen.

OJK sebelumnya mencatat, jumlah kredit perbankan yang telah direlaksasi pada Mei 2021 mencapai Rp781,88 triliun. Angka ini setara 14,17 persen dari total kredit perbankan. Menurut OJK, relaksasi pinjaman ini telah diberikan kepada 5,12 juta debitur.

Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Agus E.Siregar mengatakan, lembaganya masih membahas perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit yang seharusnya selesai Maret tahun depan. Dia mengatakan, OJK masih akan melihat perkembangan dampak PPKM terhadap industri perbankan.


Respons perbankan

Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia, Aestika Oryza Gunarto mengatakan, sampai akhir Juni lalu, jumlah outstanding restrukturisasi kredit perusahaan dari debitur terdampak pandemi mencapai Rp171,5 triliun. Menurutnya, angka itu turun Rp55,4 triliun dari akumulasi kredit yang direlaksasi.

Menurut Aestika, pemberlakuan PPKM Darurat tentu akan berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dia mengatakan, hal itu juga akan mempengaruhi penyaluran kredit perusahaan serta kondisi kolektibilitas kredit pelaku usaha yang berpotensi meningkatkan restrukturisasi.

“Namun demikian, BRI tetap optimistis mampu menyalurkan kredit di kisaran 7 persen hingga akhir tahun dengan menjaga tingkat kredit bermasalah di level 3 persen,” kata Aestika kepada Lokadata.id, Rabu (21/7).

Aestika mengatakan, BRI akan selektif dalam merestrukturisasi kredit pelaku usaha. Perusahaan juga akan menerapkan strategi pertumbuhan kredit dengan fokus pada sektor usaha utama, seperti: pertanian dan makanan-minuman.

Kepada Lokadata.id, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri, Rudi As Atturidha juga mengatakan, kebijakan PPKM Darurat secara tidak langsung bisa berdampak terhadap tren restrukturisasi kredit perusahaan. Bank Mandiri tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit.

“Salah satunya dengan membentuk biaya pencadangan yang cukup termasuk mencari opsi-opsi terbaik dalam memitigasi risiko. Dengan begitu, kualitas kredit diharapkan dapat terjaga di level yang stabil,” kata Rudi, Kamis (22/7).

Rudi mencatat, sampai dengan Mei 2021, posisi restrukturisasi kredit Bank Mandiri mencapai Rp90,8 triliun atau turun dari Rp93,8 triliun pada akhir 2020 lalu. “Kami berharap, dengan upaya Pemerintah dan regulator untuk terus mendorong pemulihan ekonomi, tren tersebut dapat berlanjut,” katanya.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia, Mucharom, perusahaan terus memantau kondisi debitur yang bisnisnya terdampak wabah serta mengambil langkah strategis untuk melakukan program restrukturisasi.

Pada proses restrukturisasi kredit, kata Mucharom, BNI juga mengambil langkah-langkah penyelamatan melalui berbagai upaya yang tak terbatas pada skema penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok/bunga, pengurangan kewajiban melalui penjualan jaminan kredit , dan lainnya.

Seiring perkembangan pemulihan ekonomi, menurut Mucharom, BNI sudah mulai mengeluarkan nasabah-nasabah peserta program restrukturisasi operasionalnya yang mulai membaik. Pada kuartal pertama tahun 2021, jumlah kredit yang direstrukturisasi dalam kerangka stimulus Covid-19 mencapai Rp84,2 triliun, menurun dari Desember 2020 yang sebesar Rp102,3 triliun.

“Dengan pemulihan ekonomi yang terus berjalan, kami yakin bahwa situasi ini akan semakin membaik,” kata Mucharom kepada Lokadata.id.

Executive Vice President & Corporate Communication BCA, Hera F Haryn mengatakan, perusahaan saat ini terus melakukan kajian secara rutin atas kemampuan pembayaran utang dari debitur restrukturisasi. Menurutnya, hal itu sejalan dengan tujuan perusahaan yaitu membantu debitur dalam masa-masa yang penuh tantangan saat ini.

Hera menyebutkan, hingga Maret 2021, BCA telah merelaksasi pinjaman sekitar Rp87 triliun atau 15 persen dari total kredit. Dari jumlah tersebut, kata Hera, sekitar 35 persen debitur akan kembali ke pembayaran normal, namun ada juga nasabah yang membutuhkan restrukturisasi lanjutan yaitu sekitar 45 sampai 50 persen.

“Mencermati perkembangan di tengah situasi pandemi Covid-19, BCA sebagai bagian dari perbankan nasional berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, regulator, dan otoritas perbankan khususnya dalam kebijakan PPKM Darurat,” kata Hera.