Lokadata.ID
Pro kontra sertifikat vaksinasi jadi syarat masuk ruang publik
Pengumuman wajib menunjukkan sertifikat vaksin di Balubur Town Square (Baltos), Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/8/2021). Novrian Arbi /ANTARA FOTO

Pro kontra sertifikat vaksinasi jadi syarat masuk ruang publik

Penerapan rencana ini dinilai baik bagi kepentingan bersama tapi masih menyisakan sejumlah tantangan.

Sertifikat vaksin Covid-19 akan menjadi salah satu syarat wajib bagi masyarakat yang hendak mengunjungi tempat-tempat publik. Penerapan rencana ini dinilai baik bagi kepentingan bersama tapi masih menyisakan sejumlah tantangan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, pemerintah bakal menerapkan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 bagi warga yang hendak mengunjungi tempat-tempat publik seperti restoran atau mal. Menurutnya, aturan ini nantinya akan berlaku dua sampai tiga minggu ke depan.

Menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini, masyarakat bisa menunjukkan sertifikat vaksin ketika mengunjungi tempat publik yang diperoleh melalui aplikasi PeduliLindungi.

“Seluruhnya bisa di-capture dengan aplikasi PeduliLindungi. Ini tahap pertama yang sedang disiapkan dalam dua tiga minggu ke depan,” kata Airlangga dalam acara rekomendasi Guru Besar FK Unair, Jumat (30/7), seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Menurut Kompas, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga mewajibkan warga menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 untuk berkegiatan. Kebijakan ini akan diterapkan pada pelaku usaha dan pengunjung di fasilitas publik, seperti: hotel, restoran, rumah, makan, salon, dan tukang pangkas rambut. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, kebijakan itu ditujukan untuk keselamatan bersama.

Berdasarkan catatan Detik.com, saat ini terdapat sejumlah pusat perbelanjaan yang mewajibkan pengunjung menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19, di antaranya: Cibubur Junction, Senayan Park, dan Bassura City. Pasar Tanah Abang juga mewajibkan pengunjung dan pedagang memperlihatkan sertifikat vaksinasi.

Demi keselamatan bersama

Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan, secara prinsip penerapan kebijakan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi di tempat publik ini bisa diterapkan. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan melindungi kepentingan publik.

Pandu memahami bahwa sebetulnya vaksinasi tak boleh dijadikan prasyarat apapun. Pasalnya, kata dia, idealnya ketika warga mengikuti vaksinasi itu juga secara sukarela. Tapi, dalam konteks pandemi saat ini, kebijakan itu bisa diterapkan.

“Jadi kalau ada yang enggak mau divaksin enggak apa-apa. Tapi ya enggak bisa beraktivitas di tempat publik. Saya justru setuju dan mendukung kebijakan ini,” kata Pandu kepada Lokadata.id, Kamis (5/8).

Menurut Pandu, penerapan aturan sertifikat vaksin ini juga sama prinsipnya dengan kewajiban anak-anak sekolah untuk vaksin maupun jemaah umroh dan haji yang harus vaksin meningitis sebelum berangkat ke Mekah. Menurutnya, semua kebijakan itu tujuannya melindungi keselamatan bersama. “Ini juga bukan melanggar hak privasi tapi melindungi keselamatan publik yang lebih luas,” katanya.

Namun demikian, agar kebijakan ini maksimal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus merata terutama di daerah-daerah prioritas yang kini mengalami lonjakan kasus tinggi.

Belum merata

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, rencana penerapan kebijakan sertifikat vaksin ini sebenarnya juga bisa dilakukan lantaran masyarakat memang wajib mengikuti vaksinasi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang tentang Kekarantiaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018.

Dalam UU tersebut, di pasal 9 disebutkan, setiap orang wajib mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Menurut Trubus, kegiatan vaksinasi tentu termasuk dalam pelaksaan penanggulangan krisis kesehatan akibat pandemi.

Namun demikian, menurut doktor lulusan UI ini, penerapan wajib sertifikat vaksin ini bakal menemui sejumlah tantangan. Dia menyebutkan, tantangan pertama yakni pelaksanaan vaksinasi belum merata di berbagai daerah.

Menurut Trubus, tantangan selanjutnya yakni tak semua orang saat ini bisa divaksinasi lantaran sejumlah alasan tertentu, seperti memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Selain itu, warga yang baru pulih setelah terkena Covid-19 juga baru bisa mengikuti vaksinasi setelah tiga bulan.

“Jadi menurut saya memang persoalannya kalau kebijakan ini mau ideal ya vaksinasinya harus merata,” kata Trubus. “Kemudian juga harus ada solusi bagi mereka yang sebenarnya mau ikut vaksinasi tapi enggak bisa karena alasan tertentu itu.”

Trubus menambahkan, pemerintah juga harus terus memperkuat edukasi perihal vaksinasi Covid-19. Menurutnya, edukasi ini penting agar masyarakat tak ragu dengan vaksinasi serta sebagai percepatan pelaksanaan program tersebut.

Data Kementerian Kesehatan, per Kamis (5/8) ini, vaksinasi Covid-19 dosis pertama baru mencapai 48,83 juta orang, atau 23,45 persen dari target 208,26 juta penduduk. Sedangkan, untuk vaksinasi penuh atau dua dosis menjangkau 22,21 juta orang, atau 10,66 persen target.

Cakupan vaksinasi dua dosis tertinggi saat ini ada di Jakarta sebesar 35,55 persen dari target. Setelahnya, Bali 27,7 persen, DI Yogyakarta 15,69 persen, Kepulauan Riau 15,58 persen, dan Kalimantan Tengah 12,08 persen.

Capaian vaksinasi Covid-19 masih rendah, daerah laporkan stok vaksin terbatas

Sudah berlaku di Jakarta dan Bandung

Juru Bicara dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah pusat sampai saat ini belum menerapkan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19. Menurutnya, inisiatif kebijakan sertifikat vaksin ini datang dari pemerintah daerah.

“Kebijakan sertifikat vaksin dari pemerintah pusat ini yang terkait dengan pelaku perjalanan yang ditetapkan bersama Satgas Covid-19,” kata Nadia kepada Lokadata.id. Selain kewajiban dokumen tes Covid-19, pemerintah pada PPKM level 4 ini juga mewajibkan sertifikat vaksin bagi pelaku perjalanan jarak jauh untuk semua moda transportasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk yang sudah menerapkan sertifikat vaksin sebagai syarat masuk ruang publik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan keputusan soal itu pada 3 Agustus 2021. Disebutkan bahwa selama masa PPKM Level 4, setiap orang yang akan melakukan aktivitas di setiap tempat atau sektor-sektor yang telah ditetapkan, harus sudah divaksinasi Covid-19.

“Kecuali, bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19, dapat menunjukkan bukti hasil laboraturium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dapat menunjukkan bukti surat keterangan dokter, serta anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun,” kata Anies seperti dikutip Okezone.

Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Bandung juga sudah mewajibkan pengunjung dan pedagang untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

Namun sejumlah pedagang dan pembeli di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menolak rencana penerapan sertifikat vaksin menjadi syarat melakukan mobilitas di pasar tradisional di DKI Jakarta.

Menurut Didi (42 tahun), salah satu penjual beras di Pasar Minggu menyebut tak semua warga mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Ia khawatir masyarakat akan lebih memilih berbelanja online karena tak bisa pergi ke pasar secara langsung.

"Jadi orang merasa ketakutan. Kalau masuk harus pake vaksin. Keamanan terganggu. Menambah beban masyarakat juga. Akhirnya masyarakat membuang duit banyak di online," kata dia kepada CNNIndonesia.com