Lokadata.ID

Tekstil selundupan banjiri 30% pasar lokal

Sejumlah petugas memusnahkan barang bukti tekstil ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2020).
Sejumlah petugas memusnahkan barang bukti tekstil ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2020). Agus Alfian / ANTARA FOTO

Impor ilegal masih mengancam industri tekstil dalam negeri. Inflitrasi produk ilegal di pasar tekstil nasional bisa mencapai 30 persen, sebagian sepenuhnya merupakan produk selundupan, sebagian lagi "spanyol" atau separuh nyolong.

Salah satu kasus impor ilegal yang terungkap adalah yang terjadi pada Agustus 2020. Kejaksaan Agung mengungkap ada 566 kontainer berisi bahan tekstil di Batam. Kasus ini kemudian menetapkan pejabat Bea Cukai Batam dan pemilik PT Fleming Indo Batam (PT FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PT PGP) sebagai tersangka.

Modus penyelundupan yang dilakukan dalam kasus ini adalah mengubah harga dalam invoice dengan nilai yang lebih kecil untuk mengurangi safeguard atau beban bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS). Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp1,6 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswata memperkirakan penetrasi produk selundupan tekstil ke pasar dalam negeri sekitar 30 persen.

“Kalau yang murni ilegal nggak banyak hanya 10-15 persen. Tetapi ada yang separuh nyolong, antara lain masuk lewat pelabuhan besar tapi dengan under-invoice dan under-volume. Misalnya, volume yang masuk 100 tapi hanya dicatat 60-70 saja,” kata Redma dalam konferensi pers daring yang dihadiri Lokadata.id, Kamis (14/1/2021).

Selain modus under-invoice dan under-volume, modus impor ilegal tekstil yang biasa dilakukan antara lain memalsukan surat keterangan asal, memalsukan Angka Pengenal Importir Umum untuk pelaku industri kecil dan menengah, serta memalsukan Angka Pengenal Importir-Produsen untuk bahan baku.

Dampak impor ilegal

Populasi Indonesia yang besar menjadi sasaran menggiurkan bagi produsen tekstil dunia seperti Cina, Bangladesh, dan Vietnam untuk memasukkan produk mereka secara ilegal. Dengan cara itu mereka membanjiri pasar dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk dalam negeri.

Perbedaan harga antara produk tekstil nasional dan impor tersebut bisa mencapai 40 persen. Akibatnya, banyak perusahaan tekstil yang tak mampu bersaing. Mereka banyak yang gulung tikar atau paling tidak mengurangi karyawannya. Kondisi ini diperparah oleh situasi pandemi.

Redma menuturkan, industri TPT dalam negeri belum mampu melawan Cina sebagai salah satu produsen tekstil terbesar dunia. Sebabnya, Pemerintah Cina memberikan tax rebate atau potongan pajak sekitar 15 persen kepada para eksportir.

“Dan eksportirnya sendiri juga melakukan dumping. Kira-kira lebih dari 50 negara telah memberlakukan trade remedies terhadap Cina,” katanya. Trade remedies merupakan tindakan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan tidak sehat yang datang dari produk impor.

Selain itu, barang-barang Cina masuk dengan cara unprocedural atau semi ilegal dengan modus underinvoice, baik dari sisi harga dan volume, sehingga pembayaran bea masuk dan pajaknya turun jauh. Mereka juga memakai modus impor borongan, sehingga penjualan di pasar pun tidak menggunakan faktur pajak.

“Sementara itu, produk lokal harus taat pajak dan menggunakan faktur. Cara-cara seperti ini, menjadikan perbedaan harga dengan produk Cina bisa sampai 40 persen,” kata Redma.

Untuk itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan pengendalian impor tekstil harus dilakukan. Verifikasi harus diperketat sehingga persetujuan impor benar-benar diberikan kepada perusahaan yang legal serta bertujuan memenuhi kapasitas produksi dalam negeri.

“Kita bukan anti-impor, tetapi regulasi harus melindungi industri dalam negeri. Kalau industri kolaps dibanjiri produk impor yang terdampak duluan adalah industri kecil,” kata dia.

Padahal, industri TPT memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) mencatat kontribusi industri TPT dalam penghematan devisa cukup besar karena peran ekspornya mencapai AS$11-12 miliar, serta menyerap 3,6 juta pekerja pada 2020.

Saling lempar

Redma menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah Kementerian Perindustrian yang mulai melakukan verifikasi terhadap perusahaan importir, dan membatasi pemberian izin impor bagi produsen jika diketahui ternyata tidak memilki pabrik, mesin, dan karyawan.

Namun, pelaku industri tekstil berharap kementerian lain terkait yaitu Kementerian Perdagangan bisa merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor TPT. Aturan ini menjadi sorotan para pelaku industri TPT karena diduga menjadi salah satu penyebab membanjirnya TPT impor.

Aturan tersebut memungkinkan perusahaan pemegang Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) yang tidak memiliki kemampuan produksi bekerja sama dengan pabrikan untuk mendapatkan rekomendasi maupun izin impor tekstil.

Pelaku industri berharap adanya revisi Permendag tersebut supaya tidak memberikan izin API-U mengimpor produk tekstil melalui Pusat Logistik Berikat. “Kami minta dukungan kementerian lain supaya satu visi," kata Redma.

Namun, Direktur Impor Kementerian Perdagangan I Gusti Ketut Astawa mengatakan dalam urusan pemberian izin importasi, pihaknya justru bergantung pada rekomendasi Kementerian Perindustrian. Setiap rekomendasi itu dibuat verdasarkan verifikasi teknis importasi terlebih dahulu.

Menurutnya, Permendag Nomor 77 Tahun 2019 tersebut sudah memperketat izin impor. “Melalui Permendag ini, perusahaan yang bisa mengimpor juga hanya produsen atau perusahaan yang memegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P)," kata Ketut Astawa.

Dia menambahkan, perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir- Umum (API-U) hanya bisa mengimpor bahan baku. "Itu pun sudah ditentukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri kecil-menengah," kata Ketut.