Lokadata.ID

Program Indonesia Pintar tak tepat sasaran, anak-anak miskin tercecer

Peserta Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran
Peserta Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran Lokadata / Lokadata

Program Indonesia Pintar punya tujuan mulia, membantu anak dari keluarga tak mampu untuk tetap bisa sekolah. Namun, data menunjukkan persentase peserta program ini dari keluarga kelas pengeluaran menengah ke atas justru makin besar. Sebaliknya, target utama program ini, yakni keluarga kelas pengeluaran bawah justru kian tercecer.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program ini memberi bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah (usia 6-21 tahun). Tujuannya agar mereka tetap bisa sekolah dan bagi yang putus sekolah juga bisa kembali mengenyam pendidikan.

Target penerima manfaat program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin, rentan miskin (near poor). Mereka adalah peserta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, atau korban bencana alam dan musibah.

Lokadata.id mengamati data peserta PIP dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari tahun 2017 hingga 2020. Ternyata, persentase siswa dari kelompok keluarga kelas pengeluaran menengah ke atas malah semakin besar. Pada 2017, proporsi peserta dari kelompok berpenghasilan Rp5 juta ke atas ini baru 11,7 persen, tapi pada 2020 sudah 16,4 persen.

Peserta dari keluarga kelas pengeluaran bawah justru terus berkurang. Pada 2017 terdapat 28,1 persen, tapi per 2020 hanya 16,7 persen. Pengeluaran mereka sama dengan atau di bawah Rp2 juta setiap bulan. Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan bahwa sebaran KIP tidak merata.

Kondisi yang sama juga terjadi jika data tersebut dipilah berdasarkan jenjang sekolah. Proporsi siswa SD, SMP, dan SMA pada tiap kelas pengeluaran juga memperlihatkan ketidaktepatan sasaran program ini. Proporsi siswa dari keluarga pengeluaran kelas bawah yang jadi peserta PIP masih kecil.

Ketimpangan penerimaan peserta PIP
Ketimpangan penerimaan peserta PIP Lokadata / Lokadata

Dalam visual di atas, kami menyoroti provinsi dengan penerimaan terendah terhadap peserta dari keluarga kelas pengeluaran di bawah Rp2 juta per bulan. Kelompok yang seharusnya masuk target utama PIP.

Di DKI Jakarta jumlahnya tak sampai 1 persen. Bisa jadi, ini karena Ibu Kota sudah punya Kartu Jakarta Pintar (KJP), seperti dijelaskan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono pada 2017. "KJP ada untuk warga Jakarta, tapi kalau orang tinggal di Jakarta dan bukan KTP DKI ya dia dapat (menggunakan) KIP," ujar Sumarsono, (26/1/2017).

Kondisi di Kalimantan Timur tak jauh berbeda. Hanya 0,8 persen keluarga kelas pengeluaran di bawah Rp2 juta per bulan jadi peserta PIP.

Adapun nilai bantuan yang disalurkan lewat KIP besarannya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Untuk peserta didik SD/MI/Paket A sebesar Rp450 ribu per tahun, untuk SMP/MTs/Paket B nilainya Rp1 juta per tahun, dan peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C bernilai Rp1 juta per tahun.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah melakukan survei pada 2018. Hasilnya, sekitar 42,9 persen anak usia sekolah (7-18 tahun) dari keluarga miskin tidak menerima KIP. Artinya, data penduduk miskin yang dijadikan dasar PIP tidak akurat. Karena itu perlu diperbaiki.

ICW merekomendasikan ada sinkronisasi antara Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Badan Pusat Statistik.