Lokadata.ID

New-normal: Transportasi publik wajib miliki protokol khusus

Suasana Stasiun Lempuyangan yang tutup saat pandemi COVID-19 di Yogyakarta, Rabu (6/5/2020).
Suasana Stasiun Lempuyangan yang tutup saat pandemi COVID-19 di Yogyakarta, Rabu (6/5/2020). Hendra Nurdiyansyah / ANTARA FOTO

Penyesuaian layanan harus dilakukan operator transportasi publik dan penyedia jasa antar/jemput berbasis daring, apabila kehidupan baru bersama Covid-19 terwujud nantinya.

Sejumlah protokol khusus untuk mengatur layanan transportasi publik di tengah pandemi dibutuhkan untuk ini. Kajian atas protokol khusus tersebut sekarang sudah mulai dilakukan pemerintah.

Protokol khusus mulai dibuat, salah satunya, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang apabila masa hidup baru (new normal) dimulai nanti. Perlu diingat, kejadian penumpukan penumpang sempat terjadi ketika pertama kali masa berkegiatan di rumah dimulai pada pertengahan Maret lalu.

Kala itu, sempat terjadi penumpukan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek di sejumlah stasiun dan gerbong-gerbong kereta. Kondisi yang sama juga terjadi pada moda transportasi lain yakni bus umum.

“Itu (antisipasi lonjakan penumpang) yang sedang kami bahas bersama stakeholders. Karena ini perlu kerja sama dengan pemerintah daerah, Polri, di samping stakeholders transportasi sendiri,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kepada Lokadata.id, Kamis (21/5/2020).

Selain untuk bis dan kereta api yang kerap digunakan komuter untuk menuju tempat kerja, pengaturan khusus juga layak diberikan untuk operator layanan antar-jemput penumpang berbasis daring.

Sejak PSBB dimulai, layanan transportasi berbasis daring seperti milik Grab Indonesia dan Gojek diketahui terbatas izinnya. Operator tak boleh menyediakan jasa antar-jemput menggunakan sepeda motor atau ojek. Sementara untuk mobil, pembatasan layanan diberlakukan hanya untuk mengangkut maksimal 2 penumpang dalam satu kendaraan.

Seorang pengguna ojek online menunjukkan aplikasi GoRide yang tidak tersedia di Kawasan Kalisari, Jakarta Timur, Jumat (10/4/2020).
Seorang pengguna ojek online menunjukkan aplikasi GoRide yang tidak tersedia di Kawasan Kalisari, Jakarta Timur, Jumat (10/4/2020). Asprilla Dwi Adha / ANTARA FOTO

Seharusnya, ketika masa PSBB nanti selesai pengaturan khusus soal layanan transportasi daring ini dibuat. Akan tetapi, hingga kini belum terdengar kabar adanya rencana pembuatan protokol khusus layanan transportasi daring.

Asosiasi pengemudi ojek online Garda menyebut, hingga kini belum ada kabar ihwal akan adanya protokol baru yang mengatur layanan antar/jemput penumpang via transportasi daring.

“Seharusnya apabila PSBB sudah tidak berlaku maka pihak aplikator harus aktifkan kembali fitur penumpang pada Go Ride maupun Grab Bike, tetapi sejauh ini belum ada (pembahasan). Mungkin menjelang berakhirnya PSBB,” ujar Ketua Presidium Nasional Garda, Igun Wicaksono kepada Lokadata.id.

Harus memenuhi protokol kesehatan

Jika dilihat, wajar apabila pemerintah mulai membahas protokol transportasi publik untuk hidup di tengah pandemi. Alasannya, hingga kini sinyalemen akan segera dimulainya fase new normal tak pernah berhenti disampaikan pemerintah.

Terkini, sinyal akan dimulainya kehidupan baru di tengah pandemi diungkap Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menyampaikan sinyal ini ketika mengumumkan perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota hingga 4 Juni 2020.

Menurut Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno, pembenahan layanan transportasi publik harus dilakukan seiring dimulainya fase new normal nanti. Dia mengatakan, pembenahan harus mengarah pada terciptanya transportasi publik yang aman, nyaman, juga sehat.

“Mengedepankan layanan transportasi umum dengan berpedoman protokol kesehatan, yang didukung dengan layanan kendaraan tidak bermotor,” ujar Djoko kepada Lokadata.id.

Penumpang menaiki bus TransJakarta di Jakarta, Jumat (10/4/2020).
Penumpang menaiki bus TransJakarta di Jakarta, Jumat (10/4/2020). Aprillio Akbar / ANTARA FOTO

Djoko berkata, idealnya nanti ada protokol khusus yang mewajibkan implementasi jaga jarak di seluruh moda transportasi umum. Kemudian, penyemprotan rutin cairan disinfektan juga harus diatur agar tak lalai dilakukan operator.

Hal serupa juga dikemukakan Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Dia mengatakan, perlu ada pengaturan posisi duduk dan berdiri penumpang di transportasi publik selama fase normal baru. Penyedia layanan transportasi publik juga diharap memasang poster-poster imbauan yang berisikan pengingat bagi penumpang agar senantiasa menjaga jarak.

Pengalaman negara lain

Pembicaraan ihwal pengaturan layanan transportasi publik selama masa new normal tidak hanya dialami Indonesia. Di sejumlah negara, analisa mengenai hal serupa juga sudah mulai dilakukan.

Di India misalnya, analisa mengenai bentuk layanan transportasi ideal pasca lockdown sudah disampaikan The Observer Reseach Foundation (ORF). Dalam usulannya, ORF menyebut agar pemerintah harus mengatur pembagian jam kerja untuk mengurangi potensi macet dan penumpukan penumpang di bus atau kereta.

Organisasi ini juga menyarankan Pemerintah India tegas membatasi jumlah penumpang maksimal 2 orang di dalam mobil. Kemudian, pengaturan tempat duduk harus diterapkan pada KRL agar penumpang tidak berdempetan di dalamnya. Terakhir, ORF mengusulkan ada tambahan moda transportasi untuk layanan berbasis kereta cepat pasca lockdown.

Pembahasan lain dilakukan Komisioner Pejalan Kaki dan Pengendara Sepeda di London, Inggris, Will Norman.

Dalam pandangannya, dia menyebut masyarakat harus mulai membiasakan diri berjalan kaki dan bersepeda untuk mencapai tujuan, selama kehidupan di tengah pandemi. Opsi ini disampaikan Norman karena menurutnya, jika semua orang beralih ke transportasi pribadi, akan terjadi kemacetan di jalan-jalan London.

London tidak main-main mendorong warganya agar memiliki kebiasaan baru dalam berkendara. Buktinya, Wali Kota London Sadiq Khan telah membuat skema pedestarian dan jalur sepeda baru untuk hidup di tengah pandemi.

Pembuatan jalur baru bagi pejalan kaki dan pesepeda ini dilakukan dengan menutup sejumlah ruas jalan utama di London bagi mobil dan kendaraan bermotor. Hanya pesepeda dan pejalan kaki yang diizinkan melintasi jalan-jalan ini.