Lokadata.ID

Rancangan aturan baru OJK bisa bikin bank kecil pontang-panting

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (tengah) menyerahkan potongan nasi tumpeng kepada Kepala OJK Regional 8 Giri Tribroto (kanan) disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster (kiri) saat peresmian gedung Kantor OJK Regional 8 di Denpasar, Bali, Senin (21/12/2020).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (tengah) menyerahkan potongan nasi tumpeng kepada Kepala OJK Regional 8 Giri Tribroto (kanan) disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster (kiri) saat peresmian gedung Kantor OJK Regional 8 di Denpasar, Bali, Senin (21/12/2020). Fikri Yusuf / ANTARA FOTO

Rancangan aturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai bank umum potensial membuat pemilik bank kecil pontang-panting mencari tambahan modal. Saat ini, modal inti terkecil bank umum adalah sebesar kurang dari Rp1 triliun.

Pengamat perbankan Binus University Doddy Ariefianto mengatakan, OJKsudah memiliki aturan "baru" soal modal inti minimal yang batas akhir pemenuhannya 31 Desember 2022. "Nah, modal yang ini belum dipenuhi, sudah muncul aturan baru," katanya kepada lokadat.id, Jumat (8/1/2021).

Aturan yang dimaksud Doddy adalah POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang berlaku mulai 17 Maret 2020. Menurut POJK ini, pada 1 Januari 2023, modal inti bank umum paling sedikit Rp3 triliun. "Nantinya, dengan aturan baru, modal inti minimal dinaikkan dua kali lipat lagi menjadi Rp6 triliun. Agak unusual."

Dalam rancangan POJK tersebut bank umum akan dikelompokkan berdasarkan modal inti atau Kelompok Modal Bank Inti (KMBI). Masih sama pengan aturan-aturan sebelumnya, bank akan dibagi dalam empat kelompok.

Rinciannya, KMBI 1 ditetapkan sebagai bank yang modal intinya di bawah Rp6 triliun, KMBI 2 bermodal inti Rp6 triliun sampai kurang dari Rp14 triliun, KMBI 3 modal intinya Rp14 triliun sampai kurang dari Rp70 triliun, dan KMBI 4 dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Dalam aturan yang lama, POJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiata Usaha dan Jaringan Kantor Bank Berdasarkan Modal Inti, bank umum dibagi berdasarkan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU), dengan modal ini mulai dari kurang Rp1 triliun, sampai di atas Rp30 triliun.

Bank BUKU 1 bermodal inti kurang dari Rp1 triliun, bank BUKU 2 bermodal inti sebesar Rp1 triliun sampai kurang dari Rp5 triliun, kemudian bank BUKU 3 modal intinya Rp5 triliun sampai Rp30 triliun, dan bank BUKU 4 di atas Rp30 triliun.

Rancangan ini masih berupa draft dan akan dimintakan tanggapan dari asosiasi terkait dan masyarakat umum hingga 15 Januari mendatang.

Doddy Ariefianto jika nantinya disahkan, aturan ini akan berdampak besar terhadap bank kecil dan menengah karena para pemiliknya harus berusaha keras mencari tambahan modal baru. Menurut dia, OJK harus mempertimbangkan waktu pelaksanaannya mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Harus diperhatikan timing-nya. Apakah pemilik bank bisa memenuhi ketentuan ini. Kalau tidak dan harus dijual, siapa yang mau membeli bank di kondisi saat ini? Apakah pemilik bank lama bisa mendapatkan harga yang wajar? Jangan sampai mereka seperti dipojokkan,” kata dia.

Meskipun begitu, Doddy mengakui bahwa bank-bank kecil dan menengah memang harus melakukan konsolidasi. Langkah ini diperlukan agar mereka bisa meningkatkan daya saing. Untuk bisa bersaing itulah dibutuhkan modal yang sangat besar.

Saat ini, bank BUKU 1 yang masih punya modal di bawah Rp1 triliun tinggal 1 bank. Delapan bank lainnya memiliki modal inti Rp1-10 triliun. Jumlah bank BUKU 1 ini sudah menurun jauh dibandingkan posisi 2016. Pada saat POJK No. 6/2016 ditetapkan, bank BUKU 1 masih berjumlah 25 buah.

Di kelompok BUKU 2, 16 bank memiliki modal inti Rp1-10 triliun, 39 lainnya Rp10-50 triliun. Di BUKU 3, 4 bank bermodal inti Rp10-50 triliun, 21 lainnya di atas Rp50 triliun, dan 7 bank BUKU 4 semuanya sudah di atas Rp50 triliun. Pada 2016, bank BUKU 4 baru ada empat bank.

Menurut Doddy, ketentuan baru ini juga tidak akan berpengaruh terhadap bank-bank dengan modal besar. Dengan kategorisasi baru, hanya akan ada empat bank dengan modal inti lebih dari Rp100 triliun, yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA, yang bisa dikategorikan sebagai KMBI 4.

Sedangkan, bank-bank yang sebelumnya termasuk BUKU 4 bisa turun kelas karena modal intinya per September 2020 berada di bawah Rp70 triliun, sesuai KMBI 4. Tiga bank itu adalah Bank CIMB Niaga (modal inti Tier 1: Rp35,75 triliun), Bank Panin (Rp37,04 triliun), dan Bank Danamon (Rp31,78 triliun)

Dia menilai ketentuan baru ini tidak akan mempengaruhi kinerja para bank yang turun kelas karena hanya modal inti yang bergeser. “Kegiatan usaha bank kemungkinan tetap berjalan sebagaimana ketentuan dalam BUKU bank,” kata Doddy.

Dalam ketentuan OJK, hak dan kewajiban setiap bank hampir sama, yaitu diizinkan membuka cabang, serta pembiayaan perdagangan atau trade finance. Hanya beberapa hal yang membedakan. Misalnya, bank BUKU 1 tidak diizinkan melakukan penyertaan saham di perusahaan lain, sedangkan BUKU 2 dan 3 diizinkan dengan pembatasan.

Jika ditilik, berdasarkan data OJK, total bank di Indonesia saat ini sebanyak 110 bank yang terdiri dari bank konvensional dan syariah. Separuhnya merupakan bank BUKU 2 dengan jumlah 55 bank.

Menurut Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, konsolidasi diperlukan sebab akan berdampak positif jika dilakukan antara bank besar dan kecil. “Sebagian bank kecil menghadapi masalah likuiditas yang umumnya terserap ke bank besar,” kata Yusuf.

Langkah bank

Salah satu bank BUKU 2 dengan modal inti Rp1 triliun sampai kurang dari Rp5 triliun adalah Bank Victoria Internasional. Berdasarkan laporan keuangan Bank Victoria kuartal II/2020, modal inti bank tersebut sebesar Rp2,03 triliun atau turun 19,12 persen dibandingkan posisi sama tahun lalu sebesar Rp2,51 triliun.

Corporate Secretary Bank Victoria, Lidwina Dian Pratiwi mengatakan pihaknya masih menunggu ketentuan baru OJK tersebut dan akan mempelajari terlebih dahulu jika sudah disahkan sebelum menyusun strategi dan action plan yang diperlukan.

“Menurut hemat kami rencana peraturan OJK tersebut adalah dalam rangka mewujudkan permodalan bank yang lebih kuat dan resilient,” kata Lidwina kepada Lokadata.id, Sabtu (9/1).

Lidwina menambahkan permodalan dan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank saat ini masih dalam posisi memadai dan di atas ketentuan profil risiko bank. Jika ditilik, berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2020, CAR Bank Victoria di level 17,15 persen, di atas aturan OJK sebesar 8 persen.

Ke depan, bank senantiasa menambah modal baik dengan penerbitan obligasi subordinasi (subdebt), setoran modal dari pemegang saham pengendali maupun penjajakan modal dari strategic investor. Penambahan modal inti, salah satunya dapat dilakukan dengan right issue.

“Bank menargetkan untuk memenuhi modal inti minimal Rp3 triliun di 2022 sesuai ketentuan yang berlaku saat ini,” kata Lidwina.