Lokadata.ID

Rencana pembelian jet tempur Eurofighter dinilai boros

Dua jet Eurofighter Jerman melakukan simulasi pencegahan pesawat di atas Laut Baltik, Kamis (1/11). Angkatan Udara Jerman memiliki lima jet Eurofighter berbasis di Estonia Amari sebagai bagian dari msi kebijakan udara NATO untuk tiga negara Baltik.
Dua jet Eurofighter Jerman melakukan simulasi pencegahan pesawat di atas Laut Baltik, Kamis (1/11). Angkatan Udara Jerman memiliki lima jet Eurofighter berbasis di Estonia Amari sebagai bagian dari msi kebijakan udara NATO untuk tiga negara Baltik. Sabine Siebold / ANTARA FOTO

Rencana Indonesia membeli pesawat Eurofighter Typhoon bekas Austria dinilai kurang tepat. Ditambah lagi, keberadaan pesawat buatan konsorsium negara-negara Eropa ini menjadi perdebatan di negara pemiliknya.

Peneliti senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Beni Sukadis, menilai, langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang ingin mengakuisisi Eurofighter Typhoon kurang tepat lantaran biaya perawatan pesawat ini terbilang mahal.

Seperti diketahui, Indonesia sebelumnya juga sudah menandatangani kontrak pembelian pesawat Sukhoi Su-35, melalui Kementerian Pertahanan pada 14 Februari 2018, dari Rusia senilai AS$1,14 miliar.

Namun, hingga kini kontrak tersebut belum dapat diimplementasikan, karena kabarnya ada tekanan dari Amerika Serikat (AS).

Duta Besar RI untuk Rusia, Wahid Supriyadi, mengatakan, realisasi kontrak pembelian jet tempur setara Rp16,75 triliun itu tinggal menghitung hari. Sayang Wahid enggan merinci kapan persisnya kedua negara ini sepakat bertransaksi.

"Segera setelah persyaratan terpenuhi," kata Wahid seperti dilansir cnnindonesia.com, Rabu (29/1/2020).

Sukhoi Su-35 digadang-gadang memiliki spesifikasi yang mampu menandingi Eurofighter Typhoon. Oleh karena itu, langkah Kemhan mengincar pesawat milik Austria tersebut perlu dikaji ulang.

"Sebaiknya rencana ini dibatalkan, kalau memang benar ada," jelasnya kepada Lokadata.id, Selasa (21/7/2020).

Dilansir dari The Press, Minggu (19/7/2020), dikabarkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengirimkan surat penawaran kepada Menteri Pertahanan Austria, Klaudia Tanner, untuk membeli pesawat Eurofighter Typhoon sebanyak 15 unit.

"Untuk memodernisasi angkatan udara Indonesia, saya ingin mengadakan perundingan resmi dengan Anda untuk membeli semua (15 Eurofighter) untuk Republik Indonesia," ungkap Prabowo dalam surat tersebut.

Departemen Pertahanan Austria telah mengkonfirmasi menerima surat dari Prabowo tersebut, tapi enggan mengomentari lebih lanjut.

Menurut Beni, sebelum mengakuisisi sebuah perangkat Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista), pemerintah sebaiknya melakukan kajian mendalam dari aspek prioritas, fungsi, dan ketersediaan anggaran, kendati pembelian ini dilakukan untuk perangkat tempur bekas.

Dari kajian itu dapat diketahui sejauh mana perangkat tersebut dapat optimal dalam pengoperasian, dan untuk menghadapi ancaman seperti apa.

Penting juga untuk mengetahui apakah anggaran yang ada, cukup untuk membiayai perawatan alat tempur tambahan. Kajian ini juga menentukan apakah perangkat tempur yang akan dibeli dapat interoperabilitas dengan peralatan lain.

"Jadi harus dikaji secara cermat, sebelum buru buru membeli Excess Defense Article (EDA) atau peralatan tempur bekas," kata Beni.

Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, melihat kebijakan ini hanya menguntungkan dari segi nilai transaksi saja. Dalam jangka panjang menurut Fahmi keputusan mengakuisisi Eurofighter tidak akan menguntungkan.

Jika memperhitungkan kondisi pesawat tempur, lama operasional, biaya pemeliharaan, suku cadang, dan skema offset, Khairul khawatir, rencana tersebut akan merugikan dari segi anggaran pertahanan.

"Dari sisi anggaran, saya khawatir itu tidak menguntungkan. Apalagi jika dikaitkan dengan target kemandirian Alutsista dan upaya menekan kebocoran anggaran," jelasnya.

Di sisi lain, kebutuhan peremajaan Alutsista dalam negeri memang penting. Namun, melihat situasi keuangan yang tidak ideal akibat pandemi korona, masih banyak prioritas yang dapat didahulukan ketimbang peremajaan Alutsista.

Dalam pengadaan alat tempur, diperlukan proporsionalitas dan pengawasan demi mencegah kebocoran anggaran serta praktik-praktik buruk birokrasi yang berdampak pada inefisiensi dan kerugian negara.

"Setiap belanja Alutsista memang diarahkan untuk pemenuhan Minimum Essential Force (MEF). Hanya dari sisi prioritas perlu diuji," ungkap Khairul.

Lokadata.id telah mencoba mengontak pejabat di Kementerian Pertahanan soal rencana pembelian pesawat ini, tapi sampai berita ini ditulis, mereka belum memberikan tanggapan.

Mirip Sukhoi Su-35

Di sisi lain, jika Indonesia jadi mengimplementasikan pembelian pesawat Sukhoi Su-35, secara kemampuan dinilai mirip dengan Eurofighter Typhoon.

Menurut perbandingan yang dilakukan Aviatia, secara keseluruhan baik Su-35 maupun Typhoon memiliki penilaian sempurna, meski keduanya sama-sama belum dilengkapi dengan kemampuan radar yang dipindai secara elektronik.

Typhoon lebih unggul dari segi interface maupun teknologi sensor. Begitu juga dari kemampuan rudal di luar jangkauan visual (BVR), Eurofighter lebih unggul dengan penilaian 91 persen dibandingkan dengan Sukhoi yang hanya 87 persen.

Untuk segi teknologi, dari skala 0-10, skor yang disematkan kepada Eurofighter dan Sukhoi masing-masing berada di 8,8 dan 8,2, alias beda tipis.

Dalam penilaian yang sama, diketahui Eurofighter memang lebih unggul dengan kecepatan maksimum mencapai 2,35 Mach. Sementara kecepatan maksimum Su-35 hanya mencapai 2,25 Mach.

Kendati demikian, untuk kemampuan bermanuver Su-35 lebih unggul dengan skor 9,9 melawan Eurofighter dengan skor 9,5.

Berkaca dari hal itu, Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, menilai apabila pengadaan tersebut tetap dilakukan hanya akan menambah beban sistem logistik serta ongkos operasional tempur Indonesia.

Menurut Connie, pengadaan Alutsista ini hanya akan menurunkan integrated system constraint, serta membuat standar militer Indonesia tidak sesuai menuju kebutuhan perang modern (platform centric warfare dan network centric warfare).

"Bukan masalah dia bekas atau baru. Masalahnya, apakah ini bisa masuk dalam platform centric warfare dan network centric warfare. Slogan menuju trimatra terpadu AU-AL-AD yang bersinergi, harus diikuti sistem pembelian persenjataan yang mumpuni dan mengikuti alur tersebut," jelasnya.

Pembelian bermasalah

Di Austria, operasional 15 pesawat tempur delta wing buatan konsorsium Eropa itu menimbulkan polemik. Austria berencana memensiunkan pesawat ini karena dianggap menghabiskan anggaran negara.

Menurut estimasi yang dilakukan pemerintah Austria, biaya operasional Eurofighter mencapai antara 4,4 miliar hingga 5,1 miliar Euro selama 30 tahun ke depan.

Komisi khusus yang ditunjuk menghitung biaya ini mengatakan, dengan mengganti pesawat jenis lain, maka pemerintah Austria berpotensi melakukan penghematan 100 juta hingga 2 miliar Euro pada 2049 mendatang.

Pada 2017, situs flightglobal.com mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Austria, akan memensiunkan 15 Eurofighter Typhoon Tranche-1 pada 2020 ini. Namun belakangan, mereka mengatakan akan mempertahankan pesawat ini karena ada kontrak dengan Airbus yang jika diputuskan, akan memakan biaya penalti.

Diketahui sebelumnya, Austria memiliki sengketa hukum dengan Airbus, pemimpin konsorsium Eurofighter Typhoon. Pada 2017, pemerintah Austria mencurigai proyek pengadaan pesawat tempur senilai AS$2 miliar yang disepakati pada 2003 lalu itu memiliki unsur suap dan korupsi.

Sejumlah pejabat pemerintahan dan pimpinan Airbus telah diperiksa. BAE Systems (Inggris) dan Leonardo (Italia), keduanya anggota konsorsium, membantah tuduhan Pemerintah Austria, namun sepakat membayar AS$99 juta atas investigasi pemerintah Jerman terkait tuduhan korupsi pembelian itu.

Austria pada awalnya memesan 18 Eurofighter Typhoon, namun jumlah pesanannya dikurangi menjadi 15 pesawat pada 2007. Dilansir dari Aircraftcompare, Selasa (21/7/2020), harga Eurofighter Typhoon di Eropa berkisar antara AS$58 - AS$70 juta per unit.

Sementara untuk ekspor di luar Eropa, harganya mencapai AS$124 juta atau sekitar Rp1,84 triliun (kurs Rp 14.800). Harga bisa jauh lebih tinggi, tergantung penambahan fitur sistem dan perangkat lain dalam pesawat, termasuk paket sejumlah senjata yang melekat di pesawat.