Lokadata.ID

Sejumlah aturan JKP mendiskrimasi pekerja perempuan

SPONSOR:  TURC
Ilustrasi pekerja perempuan yang kehilangan pekerjaan
Ilustrasi pekerja perempuan yang kehilangan pekerjaan Author / Shutterstock

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Data BPS menunjukkan dalam kurun waktu 2017-2019, TPAK perempuan meningkat dari 38,66 persen pada 2017 menjadi 45,74 persen di 2019.

Dengan kenaikan tersebut, proporsi pekerja perempuan di sektor informal semakin besar dan melebihi pekerja perempuan yang bekerja di sektor formal.

Persentase jumlah pekerja/ buruh perempuan periode 2017 - 2019
Persentase jumlah pekerja/ buruh perempuan periode 2017 - 2019 / BPS/ TURC

Tingginya pekerja perempuan di sektor informal, mengindikasikan bahwa pekerja perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan dunia usaha.

Perwakilan pekerja/ buruh perempuan dari Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit/ Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI), Lasmaria Sihite mengatakan, seharusnya pekerja perempuan mendapatkan perhatian dan perlindungan yang pantas dari negara, baik melindungi hak-hak pekerja perempuan, perlindungan dari praktik diskriminasi, kekerasan di tempat kerja, hingga memperoleh jaminan sosial, termasuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Sudah seharusnya pekerja atau buruh perempuan mendapatkan perlindungan di tempat mereka bekerja. Semenjak saya menjadi ketua komite pemberdayaan perempuan (KPP) Banten, laporan tingkat pelecehan, kekerasan, tidak menghargai pekerja/buruh perempuan di tempat bekerja, lambat laun sudah membaik,” kata Lasmaria kepada Lokadata, Rabu (2/6/2021).

Hasil penelitian Trade Union Rights Center (TURC) --Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan--, menemukan bahwa persoalan lain bisa timbul setelah diberlakukannya JKP. Hal itu berkaitan dengan pekerja perempuan, yakni kemungkinan terjadinya moral hazard (pelecehan) terhadap pekerja perempuan.

Hal tersebut disebabkan oleh PP JKP nomor 37 tahun 2021 yang memberikan pengecualian pemberian manfaat JKP yang tidak diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK karena alasan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia.

Ketentuan tersebut dinilai diskriminatif terhadap pekerja perempuan yang “terpaksa” mengundurkan diri yang disebabkan oleh situasi, seperti alasan menikah atau ikut suami pindah kerja ke luar kota. Jika alasan seperti itu membuat pekerja perempuan harus kehilangan haknya untuk memperoleh manfaat JKP, hal tersebut menjadi tidak adil.

“Aturan ini jelas merugikan dan diskriminatif terhadap pekerja perempuan yang mengundurkan diri dengan alasan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Ketika pekerja perempuan membayar iuran JKP dan mereka dipaksa mengundurkan diri sehingga tidak bisa mendapatkan manfaat JKP, pemerintah harus menjelaskan ke mana iuran tersebut,” lanjut Lasmaria.

Meski pihak FSP TSK SPSI telah menyuarakan keberatan terhadap sejumlah aturan di dalam program JKP dan belum membuahkan hasil, Lasmaria berharap pemerintah bisa meninjau ulang PP JKP agar lebih memihak terhadap pekerja atau buruh terutama pekerja perempuan yang terkena PHK.

“Perlakukan buruh terutama pekerja perempuan dengan layak. Apa efeknya dan bagaimana ke depan bagi buruh ini. Kalau buruh ini tidak ada, penghasilan pemerintah dan negara pun akan terganggu. Jadi coba ditinjau ulang lagi,” tutup Lasmaria.