Lokadata.ID

Sektor kesehatan dapat stimulus dari realokasi anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti (kiri) saat menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti (kiri) saat menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Dhemas Reviyanto / Antara Foto

Pemerintah akan memberi stimulus pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dunia usaha untuk menghadapi pandemi korona (Covid-19). Dana stimulus bersumber dari realokasi anggaran yang nilainya diharapkan sampai Rp27,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paket stimulus tersebut dalam konferensi APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) yang digelar secara online, Rabu (18/3/2020).

Menurut Sri Mulyani, realokasi anggaran yang berasal dari kementrian/lembaga berkisar Rp5-10 triliun, ditambah dana transfer daerah Rp17,7 triliun. Realokasi berasal dari kegiatan yang dianggap bukan prioritas atau kegiatan yang dibatalkan karena situasinya berubah.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menyatakan stimulus dari pemerintah sebaiknya memang mengutamakan pada peningkatan pelayanan kesehatan. "Stimulus yang ditujukan untuk menahan perlambatan ekonomi tidak akan efektif selama wabah virus corona terus meningkat," ujar Piter kepada Lokadata.id.

Lebih lanjut, Piter mengatakan stimulus ekonomi sebaiknya ditingkatkan ketika wabah korona sudah mulai menurun agar dapat mempercepat recovery ekonomi.

Selain itu, pemberian stimulus juga perlu diberikan kepada kelompok masyarakat yang terdampak, seperti mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sosial.

Rincian stimulus

Sri Mulyani merinci, di bidang kesehatan, stimulus akan diberikan dengan melihat kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit, seperti alat pelindung diri (APD), dan masker. "Artinya kalau ada belanja modal, semuanya kita alokasikan ke sektor kesehatan. Untuk menjaga penanganan kesehatan sekaligus sebagai stimulus," katanya.

Stimulus ini diharapkan bisa digunakan oleh industri yang memproduksi alat-alat tersebut. Selain itu juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan rumah sakit.

Lalu, stimulus untuk jaring pengaman sosial, dilakukan berdasarkan kebutuhan setiap lapisan masyarakat. Misalnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk sekitar 10 juta rumah tangga, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk sekitar 15 juta rumah tangga di Indonesia.

"Kami masih melihat database yang paling solid untuk sektor informal dan bagaimana mekanismenya supaya uang untuk masyarakat bisa berada langsung di kantong mereka. Selain itu, kami juga masih melihat apakah coverage-nya akan ditingkatkan tidak hanya untuk kelompok termiskin tetapi juga untuk pedagang kaki lima," kata Sri Mulyani.

Sementara untuk lapisan masyarakat kelas menengah ke atas, pendekatan yang diberikan oleh pemerintah tidak melalui pemberian uang tunai tetapi dengan pengurangan pajak. Seperti dalam stimulus jilid kedua, dimana pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 selama enam bulan bagi pekerja di sektor manufaktur yang memiliki penghasilan maksimal Rp200 juta per tahun.

Di sisi lain, untuk stimulus dunia usaha, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan akan diberikan untuk memastikan cash flow dunia usaha tetap berjalan. Sebelumnya pemerintah sudah menggelontorkan stimulus bagi dunia usaha dengan membebaskan PPh pasal 222 dan PPh pasal 25 serta simplifikasi kegiatan ekspor maupun impor.

"Kalau di stimulus sebelumnya kita tujukan pada sektor yang paling terdampak Covid-19 seperti pariwisata, lalu kemudian manufaktur. Untuk stimulus lanjutan kami akan memperhatikan kondisi perekonomian untuk menentukan pemberian akan ditujukan di sektor apa," ujar Suahasil.

Defisit anggaran

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, defisit anggaran akan melebar karena adanya tambahan belanja negara.

"Outlook defisit seperti yang sudah disampaikan akan melebar menjadi 2,5 persen dan kami akan terus monitor effort dari stimulus-stimulus yang sudah diberikan supaya bisa mengantisipasi penanganan Covid-19 baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Askolani.

Sebelumnya, Sri Mulyani memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara( APBN) 2020 akan melebar 0,8 persen dari target defisit APBN 2020 yang sebesar 1,76 persen.

Dalam paparan kinerja keuangan per Februari 2020, Sri Mulyani mengatakan, defisit di bulan Februari 2020 mencapai 0,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp62,8 triliun. Capaian defisit tersebut menurun dibandingkan defisit pada Februari 2019 yang sebesar 0,34 persen atau setara Rp54 triliun.

Dari sisi pendapatan negara, per Februari 2020 mencapai Rp216,6 triliun atau turun 0,5 persen dari pendapatan pada bulan Februari 2019 yang sebesar Rp217,5 triliun.

Sementara, belanja negara per Februari 2020 mencapai Rp279,4 triliun atau tumbuh 2,8 persen dari realisasi belanja negara per Februari 2019 yang mencapai Rp271,8 triliun.