Lokadata.ID

Sri Mulyani beri perhatian khusus perusahaan terancam pailit

Ilustrasi: Pesawat Garuda Indonesia  di Hanggar GMF AeroAsia Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, (8/12/2020).
Ilustrasi: Pesawat Garuda Indonesia di Hanggar GMF AeroAsia Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, (8/12/2020). / ANTARA FOTO

Pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan tengah memperhatikan secara khusus kondisi dunia usaha yang tengah terdampak berat pandemi Covid-19, terutama kepada korporasi yang terkena risiko penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) maupun pailit.

Menurut Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah tidak ingin korporasi terkena sejumlah risiko itu karena bisa berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, upaya pengawasan juga dilakukan demi mengantisipasi penurunan perekonomian yang kian dalam.

Alarm tanda perusahaan terkena PKPU atau pailit sudah dibunyikan Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada Senin (9/8/2021), mereka memberikan notasi khusus pada sejumlah emiten atau perusahaan tercatat. Dari daftar 83 perusahaan yang diberikan notasi khusus, 11 di antaranya tercatat memiliki notasi PKPU atau pailit.

Notasi khusus ini merupakan tanda yang menunjukkan kondisi usaha eksisting dari masing-masing perusahaan. Menurut catatan BEI, ada 4 perusahaan barang konsumen baik primer maupun non primer diberikan notasi PKPU dan pailit. Sektor barang baku mencapai 3 perusahaan serta infrastruktur, perindustrian, properti dan real estate, dan transportasi logistik semuanya masing-masing menempatkan 1 perusahaan.

Data BEI yang lebih rinci menunjukkan, dari 11 emiten tersebut, 4 di antaranya tercatat memiliki notasi khusus adanya permohonan pernyataan pailit. Sedangkan, 7 perusahaan sisanya ditandai notasi khusus adanya permohonan PKPU oleh otoritas bursa.

Dari Garuda sampai Pan Brothers

Dari sisi bentuk korporasi, berdasarkan data BEI, sebanyak 9 emiten merupakan perusahaan swasta. Sisanya, 2 perusahaan merupakan pelat merah atau badan usaha milik negara (BUMN), yakni: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk.

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, perusahaan yang baru-baru ini diketahui memiliki permohonan pailit yakni Pan Brothers Tbk. Emiten yang bergerak di subsektor tekstil ini tercatat digugat pailit oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk melalui Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat, Rabu (4/8) lalu.

Menurut keterangan direksi Pan Brothers, perusahaan akan berupaya untuk menyelesaikan permohonan kepailitan tersebut. Direksi perusahaan dengan kode emiten PBRX ini juga menyebut, mayoritas pemberi pinjaman atau kreditur telah menyetujui rencana restrukturisasi serta mengubah persyaratan utang.

Sementara emiten yang kini tengah menghadapi masalah PKPU yakni Garuda Indonesia. BUMN dengan kode emiten GIAA ini tengah mendapatkan panggilan PKPU dari perusahaan kargo PT My Indo Airlines (MYIA). Pengajuan permohonan PKPU ini berkaitan dengan kewajiban usaha maskapai yang belum selesai dalam kerja sama layanan penerbangan kargo.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra sebelumnya mengatakan, perseroan menghormati sikap hukum MYIA yang mengajukan permohonan PKPU. Dia menyebutkan, perusahaan sedang mempelajari permohonan PKPU tersebut bersama konsultan perusahaan serta berkoordinasi dengan sejumlah pihak, seperti: dewan komisaris, pemegang saham, dan otoritas terkait.

Hampir semua emiten dengan notasi khusus oleh BEI tersebut saat ini tengah mengalami penurunan kinerja yang terlihat dari laporan keuangan. Namun, sebagian perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan terbaru setidaknya pada kuartal pertama tahun ini. Bahkan, ada perusahaan yang laporan keuangan terakhirnya per 2019 lalu.

Penurunan kinerja sejumlah emiten tersebut dapat terlihat dari raihan pendapatan serta laba atau bahkan kerugian mereka. Mayoritas perusahaan juga tercatat mengalami penurunan kas dan setara kas pada akhir tahun laporan keuangan.

Waskita Beton Precast, misalnya, pada kuartal pertama 2021 ini mencetak rugi tahun berjalan Rp17,54 miliar. Pendapatan perusahaan ini tercatat turun 73,3 persen menjadi hanya Rp200,96 miliar. Posisi kas dan setara kas WSBP juga menurun 64,4 persen menjadi Rp61,50 miliar.

Penurunan kinerja juga dialami Garuda Indonesia. Maskapai BUMN ini di periode yang sama mencatatkan penurunan pendapatan bahkan lebih dari 50 persen menjadi hanya Rp5,08 triliun. Garuda Indonesia juga tercatat rugi Rp5,55 triliun, membengkak dari periode yang sama 2020 sebesar Rp1,77 triliun. Bahkan, maskapai BUMN ini tercatat memiliki ekuitas atau modal negatif mencapai Rp33,66 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, demi mengantisipasi risiko PKPU maupun pailit tersebut, pemerintah akan melakukan pengawasan yang ketat bersama sejumlah kementerian/lembaga lainnya sehingga bisa mengeluarkan respons kebijakan. Menurutnya, pemerintah juga akan memetakan korporasi tersebut berdasarkan sektor usaha mana yang akan cepat maupun terlambat pulih.