Lokadata.ID

Sri Mulyani curhat di DPR soal bocornya rencana PPN Sembako

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Rivan Awal Lingga / ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan adanya kegaduhan di tengah masyarakat mengenai isu pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap bahan pokok. "Di-blow up seolah-olah tidak memperhatikan situasi sekarang. Kita betul-betul menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR seperti dikutip Republika, Jumat (11/6).

Menurutnya Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh, sehingga menyebabkan kondisi menjadi kikuk.

"Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga, yang keluar sepotong-sepotong," ucapnya.

Meski demikian, dia menuturkan pemerintah masih belum bisa menjelaskan secara detail mengenai isu ini karena dari sisi etika politik memang belum ada pembahasan dengan DPR. "Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden," ucapnya.

Dia menjelaskan RUU KUP dibacakan terlebih dahulu dalam sidang paripurna yang kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR terkait seluruh aspeknya mulai dari waktu hingga target pengenaan pajak.

"Itu semua kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, background-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI," katanya.

Bukan 12 persen

Beberapa hari ini banyak diberitakan rencana pemerintah mengenakan PPN 12 persen pada bahan pokok. Kabar itu berasal dari bocoran RUU KUP yang dikirim pemerintah ke DPR.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, tidak membantah pemerintah akan membebankan pajak pada bahan pokok alias sembako. Ia memaklumi reaksi masyarakat yang kecewa hingga marah dengan kebijakan ini.

Namun Yustinus mengatakan, pemerintah tidak akan membabi buta dalam memungut pajak dari sembako. Menurutnya hal konyol jika pemerintah terlalu tinggi dalam menerapkan pajak sembako karena sama saja bunuh diri dalam pemulihan ekonomi.

"Kembali ke awal, nggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri," tulis Yustinus dalam cuitan twitternya @prastow, Rabu 9 Juni 2021, seperti dikutip Pikiran Rakyat.

Maka dari itu, ia menuturkan saat ini adalah momen yang tepat untuk merancang dan memikirkan bagaimana memulihkan ekonomi pasca-pandemi. Penerapannya tentu menunggu ekonomi pulih dan bertahap.

"Pemerintah dan DPR memegang ini. Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN 1 persen. Beberapa barang/jasa juga demikian skemanya agar ringan," katanya.

Di sisi lain diakuinya, pemerintah memperkuat perlindungan sosial. Semakin banyak keluarga mendapatkan bansos dan subsidi diarahkan ke masyarakat. Maka menjadi relevan, misalnya adalah pengeluaran dengan PPN 1 atau 5 persen dengan bansos subsidi yang diterima rumah tangga.

"Mohon terus dikritik, diberi masukan, dan dikawal. Ini masih terus dikaji, dipertajam, dan disempurnakan. Pada waktunya akan dibahas dengan DPR. Jika disetujui, pelaksanaannya memperhatikan momen pemulihan ekonomi. Kita bersiap untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, salam," tulis Yustinus.

Kebijakan pengenaan PPN sembako ada dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pengenaan pajak tepatnya tercantum pada Pasal 4a draf Revisi UU Nomor 6.

Ringkasan

  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan adanya kegaduhan di tengah masyarakat mengenai isu pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap bahan pokok.
  • Sri Mulyani mengungkapkan isu PPN sembako dibenturkan dengan kebijakan pemerintah terkait meminimalkan pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPN-
  • Hal ini menyusul tersebarnya Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang baru dikirimkan kepada pihak DPR, sehingga belum dibahas.
  • Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, belum bisa menjelaskan secara rinci kepada publik terkait wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan-bahan pokok alias Sembako.
  • Berdasarkan alasan itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah belum bisa menerangkan keseluruhan arsitektur perpajakan yang ada di dalam RUU KUP.
  • Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, tidak membantah pemerintah akan membebankan pajak pada bahan pokok alias sembako, tapi besarnya tidak 12 persen dan dilaksanakan setelah pandemi berakhir.

Sebaran Media

Jumlah sebaran pada Media Daring terbanyak diraih oleh merdeka.com dan bisnis.com dengan 2 pemberitaan, diikuti peringkat kedua republika.co.id dengan 1 pemberitaan.

Jumlah berita per media
Jumlah berita per media Robotorial / Content Analysis

Sebaran Linimasa

Sebaran topik mulai muncul sejak pukul 00:00 hingga 11:00 WIB, dan mencapai puncak pemberitaan pada pukul 08:00 WIB dengan total 7 pemberitaan.

Jumlah berita per jam
Jumlah berita per jam Robotorial / Content Analysis

Sebaran Facebook

Jumlah interaksi pada media sosial Facebook terbanyak diraih oleh antaranews.com dengan 0 interaksi, diikuti peringkat kedua bisnis.com dengan 0 interaksi. Selanjutnya gonews.co dengan 0 interaksi pada peringkat ketiga.

Jumlah berita media di Facebook
Jumlah berita media di Facebook Robotorial / https://www.sharedcount.com/

Sumber

Catatan Redaksi: Teks dan gambar dalam artikel ini diolah secara otomatis oleh program komputer. Penerbitannya melalui moderasi editor.