Lokadata.ID

Sri Mulyani: Pemerintah tanggung PPN sewa toko 3 bulan

Ilustrasi: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Pasar Santa, Jakarta Selatan (11 Juni 2021)
Ilustrasi: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Pasar Santa, Jakarta Selatan (11 Juni 2021) Robotorial / Instagram/smindrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 30 Juli 2021 menandatangani Peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 10 persen untuk sewa toko.

Insentif baru dari pemerintah ini membebaskan PPN sewa toko bagi pedagang eceran selama tiga bulan yaitu Agustus sampai Oktober 2021.

"Insentif diberikan untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Neilmadrin Noor dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Agustus 2021, seperti dikutip Tempo.

Insentif berlaku untuk toko yang berdiri sendiri, maupun yang berada di pusat perbelanjaan atau mal. Termasuk, toko yang berada di kompleks pertokoan, apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, transportasi publik, perkantoran, hingga pasar rakyat.

Insentif ini tidak hanya diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Ritel besar juga dapat PPN. Kalau UMKM kebanyakan (sewa) nggak pake PPN. Jadi ya berlaku untuk semua, semuanya dapat," kata Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah kepada CNBC Indonesia, Selasa (3/8/21).

Kalangan pelaku usaha penyewa pusat perbelanjaan mengatakan, mereka lebih mengusulkan insentif lainnya yakni pajak nilai sewa agar berkurang dari 10 persen menjadi 5 persen.

"Pembebasan PPN kalau kami peritel ini mengacunya PPN keluaran dipotong PPN masukan. PPN sewa kita anggapnya PPN masukan, jadi ritel selama ini melaporkan pengeluaran secara resmi, pada waktu kita biayakan, ada pilihannya kita bisa ajukan PPN ini sebagai PPN masukan. Maksudnya yang kami harapkan sebenarnya nilai sewa pajaknya pasal 4 ayat 2 PPN Final itu yang kami ajukan dari 10 persen jadi 5 persen," kata Budihardjo.


Ringkasan

  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) sewa toko bagi para pedagang eceran.
  • Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang terutang oleh pedagang eceran.
  • Perlu diketahui, pemerintah membebaskan PPN sewa ruangan ruko dan gerai bagi pedagang eceran di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan mal.
  • Khususnya pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir.

Sebaran Media

Jumlah sebaran pada Media Daring terbanyak diraih oleh tribunnews.com dan tempo.co dengan 2 pemberitaan, diikuti peringkat kedua republika.co.id dengan 2 pemberitaan.

Jumlah berita per media
Jumlah berita per media Robotorial / Content Analysis

Sebaran Linimasa

Sebaran topik mulai muncul sejak pukul 00:00 hingga 17:00 WIB, dan mencapai puncak pemberitaan pada pukul 10:00 WIB dengan total 8 pemberitaan.

Jumlah berita per jam
Jumlah berita per jam Robotorial / Content Analysis

Sebaran Facebook

Jumlah interaksi pada media sosial Facebook terbanyak diraih oleh harianhaluan.com dengan 273 interaksi, diikuti peringkat kedua cnbcindonesia.com dengan 267 interaksi. Selanjutnya republika.co.id dengan 234 interaksi pada peringkat ketiga.

Jumlah berita media di Facebook
Jumlah berita media di Facebook Robotorial / https://www.sharedcount.com/

Sumber

Catatan Redaksi: Teks dan gambar dalam artikel ini diolah secara otomatis oleh program komputer. Penerbitannya melalui moderasi editor.