Lokadata.ID

Surutnya usaha kecil kuliner di Jawa, terutama di Jakarta

Penurunan UMK makanan dan minuman di Jawa
Penurunan UMK makanan dan minuman di Jawa Lokadata / Lokadata

Usaha kecil kerap dianggap lebih kebal goncangan. Alasannya, usaha kecil umumnya hanya mengolah bahan-bahan lokal, dan memanfaatkan sumber daya setempat. Tidak memakai bahan baku impor, tidak merekrut konsultan asing, sehingga lebih kebal terhadap gejolak nilai tukar mata uang, maupun goncangan perekonomian global.

Selain itu, usaha kecil kerap kali hanya mengandalkan modal sendiri, jarang punya akses pinjaman pada lembaga keuangan (apalagi dalam mata uang asing). Ini kelemahan, tapi juga kekuatan. Usaha kecil memang cenderung lambat dalam ekspansi, tapi sekaligus juga jarang kena vonis gagal bayar (default).

Dan terakhir, ini mungkin paling penting: usaha kecil melayani kebutuhan lokal. Rentang pasarnya tidak terlampau besar dan jauh, sehingga tak banyak bergantung pada rantai pasok atau rantai distribusi.

Spesialisasi pada pasar lokal ini membuat UMK lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar, meski akibatnya: tidak bisa tumbuh secepat kelas usaha menengah besar.

Kendati dianggap lebih tahan gejolak, menurut data Pontensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha mikro kecil di bidang tertentu, selama periode 2014 - 2018 justru terus menurun.

Usaha mikro kecil di sektor makanan dan minuman (kita kerap menyebutnya dalam kategori generik: usaha kuliner) di Jawa, misalnya, turun dalam jumlah yang cukup signifikan, yaitu 16 persen, dari 422.000 unit (2014) menjadi tinggal 354.000 unit (2018).

Yang mengejutkan, dalam periode itu, usaha mikro kecil kuliner di DKI Jakarta melorot hampir separuhnya (46 persen), dari 3.200 menjadi 1.730 unit.

BPS membatasi usaha mikro kecil (biasa disebut UMK) sebagai usaha dengan penjualan di bawah Rp1 miliar/tahun, sedangkan usaha dengan sales di atas Rp1 miliar/tahun dikategorikan sebagai usaha menengah besar (UMB).

Dari 26,71 juta unit usaha di Indonesia (hasil Sensus Ekonomi BPS 2016), sekitar 26,26 juta (98,7 persen) di antaranya merupakan usaha mikro kecil, dengan penjualan di bawah Rp1 miliar/tahun. Hanya 450.000 (1,3 persen) usaha di Indonesia yang bisa dikategorikan sebagai usaha menengah besar.

UMK kuliner menyerap 14,39 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di usaha kecil (data BPS 2017). Ini merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar di usaha kecil setelah perdagangan (menyerap 37,95 persen pekerja), dan industri pengolahan (19,75 persen).

Dengan kontribusi sebesar itu, kontribusi usaha kecil kuliner terhadap perekonomian Indonesia tak bisa dibilang remeh.

Ekonomi landai, usaha kecil ternyata juga rentan

Lalu mengapa jumlah usaha mikro kecil kuliner di Jawa menurun?

Periode 2014 - 2018 memang termasuk masa "landai" bagi perekonomian Indonesia. Saat itu, kita kembali memasuki era pertumbuhan ekonomi lima persen (pada 2015 bahkan hanya 4,88 persen), seperti era pascakrisis 1998, setelah secara konsisten terus tumbuh di atas enam persen selama 2007 - 2012.

Koreksi pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh lesunya permintaan komoditas sejak 2012, akibat melemahnya perekonomian Cina.

Pelambanan pertumbuhan itu barangkali ikut memberi pengaruh pada perkembangan usaha kuliner di Jawa. Penyebab lain, sebagian mungkin bisa dikutip dari Publikasi BPS tentang Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil, yang diterbitkan 2016.

Penerbitan itu mengungkap, usaha kuliner sebenarnya memberikan keuntungan yang cukup gemuk. Rasio pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan hanya 0,64. Dengan, dengan kata lain, pendapatan usaha bisa mencapai 1,5 kali modal.

Rasio ini memang tak sebaik UMK perdagangan yang misalnya bisa meraup untung hingga 65 persen dari penjualan (jumlah pendapatan bisa sampai tiga kali modal), tapi jauh lebih baik ketimbang usaha informasi dan komunikasi (rasio pengeluaran terhadap pendapatan 0,79) atau pengadaan listrik (0,77).

Meskipun demikian, layaknya UMK lain, tata kelola usaha kuliner sangat sederhana. Lebih dari 90 persen UMK tidak berbadan usaha, tidak memakai internet dan tidak menjalin kemitraan. Sebagian besar juga tak punya sistem pencatatan keuangan. Sebagian malah belum bisa memisahkan antara pembiayaan usaha dan konsumsi rumah tangga.

Seluruh proses usaha, dari produksi sampai pemasaran biasanya dilakukan oleh pengelola atau pengusaha. Umumnya warung atau rumah makan skala rumahan ini dibantu pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar.

Bukan hanya itu. Pada 2016, hanya satu dari 10 UMK yang mengajukan kredit kepada lembaga keuangan. Sisanya, masih bergantung dari kekuatan modal sendiri.

Tak heran jika sebagian besar usaha mikro kecil kuliner tak cukup kuat untuk menghadapi masalah permodalan dan persaingan usaha, sehingga banyak yang berguguran sebelum sempat menjadi besar.