Lokadata.ID

Survei BPS: 69 persen UMKM perlu bantuan modal

Pelaku UMKM antre mendapatkan Banpres produktif di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2020).
Pelaku UMKM antre mendapatkan Banpres produktif di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2020). Syaiful Arif / ANTARA FOTO

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, atau biasa disebut UMKM, menjadi salah satu korban paling parah akibat pandemi Covid-19, yang telah berlangsung enam bulan dan belum jelas kapan berakhirnya. Padahal jumlah mereka sangat banyak, 60 juta orang lebih.

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha yang digelar 10-26 Juli 2020, menemukan 42 persen pelaku usaha hanya dapat bertahan selama tiga bulan, yaitu sejak Juli sampai Oktober 2020. Sedangkan 58 persen lainnya masih bisa bertahan di atas 3 bulan. Estimasi ini muncul bila tidak ada perubahan operasional dan intervensi dari pemerintah.

Survei dengan responden 34.559 pelaku usaha terdiri dari 25.256 usaha mikro dan kecil (UMK), 6.821 usaha menengah dan besar (UMB), dan 2.482 di sektor pertanian.

“Ini tentunya perlu menjadi catatan. Berbagai program yang sudah dirancang oleh pemerintah harus segera terimplementasikan dengan baik sehingga pelaku UMKM yang jumlahnya besar ini bisa lebih optimistis lagi menghadapi masa pandemi,” kata Kepala BPS, Suhariyanto, dalam konferensi pers daring, Selasa (15/9/2020).

Rendahnya kemampuan pengusaha bertahan ini diakui Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun. “UMKM memang rapuh. Tetapi dia juga mampu untuk mentransformasi dirinya dengan cepat dan adaptif,” kata Ikhsan kepada Lokadata.id, Rabu (16/9).

Menurut Ikhsan, di masa kenormalan baru (new normal), pendapatan UMKM belum pulih seutuhnya. Dia menyebut, rata-rata pelaku usaha saat ini hanya meraih penghasilan sekitar 15-20 persen dari pendapatan sebelum pagebluk Covid-19.

“(Pendapatan UMKM) belum pulih benar. Kalau ada kenaikan paling 15-20 persen. Karena banyak orang dirumahkan dan daya beli menurun. Orang juga masih takut keluar rumah,” ujarnya.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal, seberapa besar kemampuan UMKM bertahan bergantung pada skala usahanya. Dia menyebut, usaha mikro yang paling rendah kemampuannya bertahan.

Kemudian, kata Faisal, sektor usaha juga menjadi penentu. UMKM yang bergerak di sektor selain kebutuhan sehari-hari (basic needs) boleh jadi tak memiliki kemampuan bertahan yang lama.

Bantuan uang tunai

Survei yang sama menyebut, ada pelbagai bantuan yang dibutuhkan pelaku usaha. Bagi UMK, yang paling dibutuhkan adalah modal usaha yaitu sekitar 69,02 persen. Mereka juga perlu bantuan berupa keringanan tagihan listrik (41,18 persen); relaksasi pembayaran pinjaman (29,98 persen); penundaan pembayaran pajak (15,07 persen); dan kemudahan administrasi pengajuan pinjaman (17,21 persen).

Bagi UMB, yang paling dibutuhkan adalah keringanan tagihan listrik yakni sebesar 43,53 persen, relaksasi pembayaran pinjaman (40,32 persen), penundaan pembayaran pajak (39,61 persen), bantuan modal usaha (35,07 persen),dan kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman (14,44 persen).

Pemerintah sebelumnya telah menyediakan insentif bagi UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jumlahnya pun cukup besar yaitu sekitar Rp123,46 triliun. Dari jumlah tersebut, bantuan diberikan melalui pelbagai program seperti: penempatan dana di perbankan untuk modal kerja, subsidi bunga kredit, bantuan presiden (banpres) produktif sebesar Rp2,4 juta, dan sebagainya.

Menurut Ikhsan, yang paling dibutuhkan UMKM saat ini adalah bantuan berupa uang tunai. “Itu untuk modal kerja dan memanggil kembali pekerjanya. Maupun untuk belanja kembali,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal, juga mengatakan, saat ini UMKM paling membutuhkan bantuan dana segar. Bantuan ini, katanya, lebih mudah diakses UMKM ketimbang bantuan yang ditempatkan melalui perbankan.

Kendati demikian, bantuan dana segar tersebut perlu diperluas. Dalam kalkulasinya, dia menyebut, setidaknya bantuan tersebut dibutuhkan sekitar 63 juta UMKM.

“Memang mesti diperbanyak dan dipercepat. Jangka waktunya harus juga diperpanjang sampai tahun depan. Karena pemulihan ekonomi paling cepat pada 2021. Kalau pun pulih kan perlahan-lahan enggak bisa dilepas UMKM-nya karena selama masa itu masih terseok-seok,” katanya.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin menyebut, sejak diluncurkan pada 24 Agustus 2020, Banpres Produktif yang memiliki pagu anggaran Rp22 triliun untuk 15 juta UMKM, sudah tersalur 61 persen atau mencapai Rp13 triliun .

“Dan diharapkan bulan Desember tersalur semuanya. Tapi mungkin September pun kita bisa dekati angka tersebut (Rp22 triliun). Program ini adalah salah satu program unggulan,” kata Budi, seperti dikutip Antara.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah berencana memperpanjang banpres produktif UMKM ini sampai kuartal II tahun depan.

“Kami juga akan melihat dan menyampaikan kepada Presiden bahwa ini (Banpres produktif) ini akan diteruskan di Q1 dan Q2 tahun depan,” kata Airlangga, seperti dikutip Kontan.co.id.

Airlangga juga menyebut, realisasi anggaran PEN untuk UMKM sudah mencapai 91,4 persen dari pagu.