Lokadata.ID

Survei Indo Barometer: Pemerintah gagal atasi Covid-19 dan isu-isu penyertanya

ILUSTRASI | Sejumlah tenaga medis, relawan dan pasien COVID-19 mengikuti kegiatan senam pagi di Rumah Singgah Karantina COVID-19, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (26/5/2020).
ILUSTRASI | Sejumlah tenaga medis, relawan dan pasien COVID-19 mengikuti kegiatan senam pagi di Rumah Singgah Karantina COVID-19, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (26/5/2020). Fauzan / ANTARA FOTO

Mayoritas masyarakat percaya bahwa angka kemiskinan dan pengangguran melonjak signifikan pasca pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Di saat yang sama, banyak anggota masyarakat mengaku tidak puas atas langkah pemerintah menangani dampak Covid-19 sejauh ini.

Potret ketidakpuasan masyarakat, dan kepercayaan atas peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, bisa dilihat dalam hasil survei Radio Republik Indonesia (RRI) bersama lembaga Indo Barometer. Survei RRI dan Indo Barometer ini dilakukan 12-18 Mei lalu terhadap 400 responden di 7 Provinsi.

RRI dan Indo Barometer menemukan bahwa, 95,6 persen masyarakat percaya tingkat pengangguran naik signifikan pasca pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Kemudian, 90,1 persen masyarakat menyatakan persoalan kemiskinan juga meningkat akibat virus korona.

Di saat bersamaan, sebagian besar masyarakat (84,3 persen) menyatakan ketidakpuasannya terhadap langkah pemerintah pusat menangani masalah pengangguran akibat Covid-19. Rapor merah juga diberikan atas langkah pemerintah menangani persoalan kemiskinan. Ada 74,1 persen masyarakat tidak puas atas kebijakan pemerintah menangani kemiskinan.

Sebanyak 19,8 persen responden yang tidak puas atas langkah pemerintah atasi isu pengangguran beralasan, pilihannya muncul karena PSBB mengakibatkan mereka sulit bekerja dan mendapat pekerjaan. Kemudian, 15,2 persen mengaku kesulitan mendapat kerja akibat pandemi Covid-19.

Alasan warga yang tidak puas dengan penanganan isu pengangguran oleh pemerintah pusat selama pandemi Covid-19
Alasan warga yang tidak puas dengan penanganan isu pengangguran oleh pemerintah pusat selama pandemi Covid-19 Survei RRI dan Indo Barometer / Laporan Survei Indo Barometer

Ada juga 11,2 persen masyarakat yang menilai pemerintah gagal menyebut program Kartu Prakerja belum efektif menangani masalah pengangguran. Sebanyak 8,6 persen juga menilai pemerintah belum mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk pengangguran.

Kemudian, 21,9 persen warga yang tidak puas dengan langkah pemerintah mengatasi masalah kemiskinan menyebut, sikapnya muncul karena kemiskinan semakin bertambah akibat Covid-19. Sebanyak 18,9 persen warga tak puas karena mensinyalir terjadinya praktik korupsi dalam penyaluran dana bantuan sosial oleh pemerintah.

Terdapat juga 13,6 persen warga yang tak puas lantaran lambatnya penyaluran bansos atau BLT bagi masyarakat miskin selama pandemi. Sementara ada 10,1 persen warga tak puas lantaran menganggap nilai bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin begitu kecil.

Kinerja pemerintah mengecewakan

Survei yang sama juga menunjukkan, sebagian besar masyarakat di 7 provinsi tidak puas dengan langkah pemerintah pusat menangani pandemi Covid-19 sejauh ini.

Ada 53,8 persen masyarakat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan yang memiliki pandangan tersebut. Sisanya, 44 persen warga mengaku puas atas sikap pemerintah menangani pandemi.

Tingkat kepuasan warga di 7 provinsi atas kinerja pemerintah pusat menangani pandemi Covid-19
Tingkat kepuasan warga di 7 provinsi atas kinerja pemerintah pusat menangani pandemi Covid-19 Survei RRI dan Indo Barometer / Indo Barometer

Lima alasan tertinggi responden menjawab tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat karena; kebijakan Jokowi dinilai tidak konsisten (17,3 persen), lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial (10,7 persen), data penerima bantuan tidak akurat (10,1 persen), penanganan secara umum lambat (10,1 persen), dan kebijakan Presiden dan pembantunya sering berbeda (8,9 persen).

Sementara lima alasan responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah pusat karena; penanganan PSBB sudah cukup baik (31,1 persen), penanganan cepat tanggap (19, 2 persen), mulai banyak pasien yang sembuh (10,6 persen), kebijakan PSBB sudah tepat (9,3 persen), dan melihat kerja nyata pemerintah (6 persen).

Penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat berbanding terbalik dengan pandangan untuk pemerintah provinsi di daerah masing-masing. Survei yang sama mencatat, 57,3 persen responden menyatakan puas atas kebijakan Pemprov-nya dalam mengatasi Covid-19. Hanya ada 41,1 persen responden yang mengaku tak puas atas kebijakan pemda menangani pandemi.

Lima alasan tertinggi responden menjawab puas atas kinerja Pemprov yakni, karena menilai Gubernur lebih tanggap dibanding Pemerintah Pusat (26,2 persen), pencegahan penularan Covid-19 di daerah bagus (22,7 persen), kerja tenaga medis di daerah sudah bagus (10,2 persen), jumlah terinfeksi semakin hari semakin menurun (7,6 persen), dan melihat kerja nyata Gubernur (7,1 persen).

Kemudian, lima alasan tertinggi responden menjawab tidak puas karena distribusi bantuan lambat (20,8 persen), PSBB banyak pelanggaran (14,6 persen), bantuan tidak tepat sasaran (12,8 persen), banyak warga di daerah tidak disiplin (11,7 persen), dan bantuan tidak merata (10,6 persen).

Rekomendasi

Penilaian negatif sebagian besar masyarakat terhadap pemerintah pusat diharap mendorong Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin untuk mengubah kinerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19.

Rekomendasi ini disampaikan RRI dan Indo Barometer. Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyebut, kinerja pemerintah harus lekas dibenahi terutama dalam penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan.

“Dua masalah pokok (pengangguran dan kemiskinan) terlihat benang merahnya dari jawaban responden yang tidak puas, yakni soal bantuan sosial dan kebijakan yang tidak konsisten. Ini harus diperbaiki,” ujar Qodari dalam rilis resminya, Selasa (26/5/2020).

Pemerintah diharap segera mencari solusi atas kesulitan masyarakat mencari pekerjaan di tengah pandemi. Selain itu, persoalan seputar efektifitas Kartu Prakerja juga dinilai harus dibenahi.

Kemudian, pengawasan atas penyaluran bansos juga diharap benar-benar dilakukan. Hal ini untuk mengatasi masalah kuatnya dugaan korupsi bansos dan BLT, serta adanya pendataan penerima bantuan yang tidak akurat.