Lokadata.ID

Survei OECD: Tabungan orang Indonesia cuma tahan buat hidup seminggu

Ilustrasi warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Ilustrasi warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Yusuf Nugroho / ANTARA FOTO

Survei Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) per 25 Juni 2020 menunjukkan Indonesia termasuk negara yang tidak siap menghadapi krisis ekonomi.

Survei tersebut menunjukkan mayoritas responden di Indonesia hanya memiliki ketahanan dana darurat untuk bertahan satu pekan. Padahal, yang dimaksud dana darurat ialah dana yang bisa digunakan untuk menutupi pengeluaran, tanpa meminjam uang dalam kondisi kehilangan sumber pendapatan.

Dalam survei tersebut, ketahanan Indonesia tergolong rendah. Sebanyak 46 persen responden mengaku dana darurat hanya dapat menyambung hidup selama sepekan. Kemudian 24 persen responden mengaku bisa bertahan dalam satu hingga enam bulan. Hanya 9 persen responden mengaku mereka bisa bertahan enam hingga di atas enam bulan, dan tidak tahu sebanyak 22 persen.

Indonesia berada di posisi bawah bersama dengan beberapa negara yang tergolong mirip pendapatan per kapitanya per 2019, seperti Moldova, Georgia, dan Montenegro. Pendapatan per kapita Indonesia adalah AS$4.451 sedangkan Moldova AS$3.716, Georgia AS$4.986, dan Montenegro AS$8.545.

Ketahanan responden yang rendah juga dialami Moldova dengan 47 persen responden mengaku hanya kuat bertahan dalam satu pekan. Serupa dengan Georgia 50 persen, dan Montenegro 51 persen.

Posisi keempat negara tersebut jauh lebih besar dibandingkan survei rata-rata seluruh negara yang menunjukkan hanya 28 persen yang kuat bertahan dalam satu pekan. Sementara mayoritas sebesar 40 persen memiliki ketahanan untuk bertahan 1 hingga 6 bulan.

Sebanyak 57,9 responden Indonesia turut mengaku mengalami kesulitan finansial (financial shortfall), yaitu kondisi di mana pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan pendapatan dalam 12 bulan terakhir. Kondisi serupa juga dialami Moldova 61,5 persen, Georgia 55,7, dan Montenegro 48,2 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh negara sebesar 35,3 persen.

Penguasaan simpanan berbanding terbalik

Meski demikian, survei yang sama menunjukkan orang-orang Indonesia termasuk yang aktif menabung dan merencanakan keuangan untuk masa depan. Survei menunjukkan 99,7 persen orang dewasa Indonesia aktif menabung. Capaian ini menjadikan Indonesia negara tertinggi dalam hal menabung, bahkan jauh lebih tinggi dari rata-rata seluruh negara yang sebesar 70,4 persen.

Posisi Indonesia tersebut juga jauh lebih tinggi dibandingkan Moldova 71,5 persen, Georgia 65,2 persen, dan Montenegro 49,6 persen.

Mengutip data Bank Dunia, rasio tabungan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2019 sebesar 31 persen, cukup tinggi dibandingkan Georgia 22 persen, Moldova dan Montenegro yang sebesar 16 persen.

Namun jika dibedah struktur kepemilikan rekening Indonesia berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan per Juli 2020 menunjukkan hanya 0,03 persen rekening yang memiliki simpanan jumbo dengan nominal lebih dari Rp5 miliar.

Kondisi berbeda terjadi pada mayoritas jumlah pemilik rekening yang memiliki simpanan di bawah Rp100 juta yang sebesar 98,2 persen.

Tetapi, pertumbuhan jumlah simpanan rekening jumbo tersebut terbilang pesat sehingga 47 persen simpanan di bank dikuasai oleh mereka. Sedangkan, 98,2 persen rekening hanya memiliki 14 persen simpanan di bank.

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan peningkatan jumlah simpanan rekening jumbo terjadi karena masyarakat menengah ke atas memiliki kekuatan yang lebih untuk bertahan di pandemi sehingga memilih berinvestasi.

Sedangkan, masyarakat kelas menengah ke bawah mencairkan simpanannya untuk bertahan hidup di tengah pandemi.

Di sisi lain, dalam menghadapi krisis pemerintah tidak bisa terus-terusan menganggarkan dana untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketua Komite Kebijakan Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Jumat (18/9) lalu mengatakan realisasi PEN hingga 17 September 2020 sebesar Rp254,4 triliun atau setara 36,6 persen dari pagu anggaran. Pihaknya optimis anggaran tersebut bisa terserap 100 persen hingga akhir tahun.

Untuk menghadapi krisis, Aviliani berpendapat ke depan program pemerintah tidak hanya fokus pada pengentasan kemiskinan tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

“Sebab di kondisi krisis seperti saat ini yang paling terdampak adalah orang miskin dan yang rentan miskin karena tidak memiliki cukup uang untuk ditabung, sehingga ke depan perlu ada program supaya mereka bisa mandiri,” ujarnya kepada Lokadata.id, Senin (21/9/2020).

Pemerintah, sebut Avi sapaan akrab Aviliani, tidak cukup hanya menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT), atau bantuan kredit tetapi bisa bekerja sama dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk yang dijual masyarakat.

“Bisa saja dibuat klaster per kecamatan, kemudian dilihat produk unggulan apa saja yang mereka miliki. Hal itu bisa dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan swasta. Misalnya ada perusahaan farmasi butuh jahe merah, nah kelompok masyarakat itu diminta memproduksinya. Ketika dijual sudah ada pembelinya,” Avi menjelaskan.

Perusahaan yang mau bekerja sama, sebut Avi bisa diberikan insentif sementara kelompok usaha masyarakat bisa diberikan bantuan berupa kredit usaha rakyat (KUR).