Lokadata.ID

Tangani pandemi, Indonesia siapkan Rp405,1 triliun, defisit APBN 5,07%

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Wahyu Putro / Antara Foto

Pemerintah Indonesia akhirnya memperbesar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 5,07 persen produk domestik bruto (PDB). Defisit itu sejalan dengan tambahan anggaran APBN untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.

Postur defisit anggaran ini memang tidak sebesar Singapura (10,9 persen PDB), Amerika Serikat (10,5 persen PDB), Australia (9,7 persen PDB), maupun Kanada (6 persen PDB). Tapi tetap lebih besar ketimbang Cina (1,2 persen PDB), sebagai negara kemunculan pertama Covid-19.

Dukungan fiskal beberapa negara dalam penanganan Covid-19 dan pencegahan krisis ekonomi, diakses 28 Maret 2020.
Dukungan fiskal beberapa negara dalam penanganan Covid-19 dan pencegahan krisis ekonomi, diakses 28 Maret 2020. Kementerian Keuangan / IMF

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, tambahan APBN itu mencakup intervensi penanggulangan Covid-19 bidang kesehatan Rp75 triliun, social safety net Rp110 triliun, dukungan kepada industri Rp70 triliun, dan dukungan pembiayaan anggaran penanganan Covid-19 Rp150 triliun.

Rinciannya: Rp75 triliun di bidang kesehatan mencakup tambahan subsidi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akibat dicabutnya pasal mengenai penaikan tarif untuk pekerja bukan penerima upah.

"Dengan demikian kita berharap BPJS bisa membayarkan seluruh tagihan ke rumah sakit, karena rumah sakit adalah garda terdepan dalam menghadapi Covid-19," ujar Sri Mulyani melalui telekonferensi, Rabu (1/4/2020).

Hal itu juga mencakup insentif bagi tenaga medis di pusat dan daerah, 132 rumah sakit rujukan itu mencakup rumah sakit yang dikelola pusat dan daerah. Dokter spesialis Rp15 juta per bulan, dokter biasa Rp10 juta, perawat Rp7,5 juta, tenaga kesehatan lainnya dan bidang administrasi lainnya Rp5,5 juta.

Ini semua akan diberikan selama enam bulan termasuk santunan kematian untuk tenaga kesehatan sebesar Rp300 juta per orang.

Selain itu Sri Mulyani mengatakan akan mencadangkan Rp65 triliun untuk pembelian alat-alat kesehatan termasuk meng-upgrade rumah sakit agar mampu menangani eskalasi dari Covid-19, yaitu termasuk pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, dan Wisma Atlet yang menjadi tempat isolasi.

Sementara, untuk jaring pengaman sosial yang sebesar Rp110 triliun ditujukan untuk menambah jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) yang sebelumnya 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dan dibayar secara bulanan sampai akhir tahun dan di mulai bulan April.

"Triwulan dua, April, Mei dan Juni sudah kita bayarkan, tapi kita akan bayarkan lagi untuk bulanan," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga memperluas penerima kelompok kartu sembako, yang tadinya 15,2 juta menjadi 20 juta penerima. Awalnya Rp150.000 per kelompok penerima menjadi Rp200.000 per kelompok, dimulai April. Ini membuat anggaran naik Rp10,9 triliun menjadi Rp43,6 triliun.

Kemudian, kartu pra kerja yang tadinya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk menampung sektor informal dan mikro. Penerima kartu akan mendapatkan uang saku Rp600.000 per bulan selama empat bulan plus pelatihan Rp1 juta per orang.

"Presiden juga meminta supaya kita memberikan bantuan dalam bentuk penggratisan listrik golongan 450 VA selama tiga bulan dan diskon 900 VA 50 persen, hal ini nanti pasti akan dievaluasi," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Selain itu, pemerintah juga menambahkan subsidi perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan 175 unit tambahan rumah.

Selain itu ada pula cadangan pengaman sosial senilai Rp30,8 triliun. Sekitar Rp25 triliun jaring pengaman sosial dicadangkan bagi kebutuhan pokok dan operasi pasar logistik, untuk mengatasi kelangkaan barang.

Sementara, ada stimulus industri senilai Rp70 triliun bagi 19 sektor yang mungkin akan diperluas ke sektor lain.

Sebagian impor akan dibebaskan bea masuknya, dan diperkirakan nilainya mencapai Rp12 triliun.

Kredit usaha rakyat (KUR) juga diberi kemudahan dengan penundaan pembayaran pokok dan bunga selama enam bulan, dengan beban biaya sekitar Rp6,1 triliun.

Butuh APBN-P

Kepala Ekonomi Center of Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai stimulus yang diluncurkan oleh pemerintah sudah cukup komprehensif. Namun Yose memberikan beberapa catatan.

Pertama, dengan proyeksi defisit melebar hingga 5 persen, menurut Yose maka dibutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Sementara dari segi fungsi stimulus fiskal yang ditujukan dalam menanggulangi isu Covid-19 ini sudah cukup tepat dalam merespon persoalan ekonomi yang sifatnya immediate.

"Seperti orang kehilangan pekerjaan karena permintaan yang menurun, lalu dari Usaha Mikro Kecil yang pendapatan berkurang semua itu harus ditanggulangi dan sudah masuk dalam stimulus ini," tutur Rizal kepada Lokadata.id.

Hanya saja, Rizal berpendapat bila stimulus ini tetap harus mengedepankan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja sektor informal yang pendapatannya terganggu karena Covid-19. Ia menambahkan bahwa penyaluran BLT tanpa syarat, bisa menjadi solusi bagi kelompok tersebut.

Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan dampak setelah pandemi korona ini selesai.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming menilai, kebijakan tersebut dinilai tepat untuk kondisi saat ini. "Ini langkah positif, penting untuk menjaga daya beli masyarakat," katanya.