Lokadata.ID

Tiap tahun, kekerasan terhadap perempuan terus meningkat

Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan
Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan Spukkato / Freepik

Kekerasan yang dialami perempuan hingga saat ini jumlahnya masih terus merangkak naik. Formula yang tepat untuk menghentikan terulangnya persoalan serupa pun seolah terlalu sulit untuk ditemukan.

Menurut Catatan Tahunan (Catahu) tahun 2020 Kominisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang 2019 perempuan yang mengalami kekerasan mencapai 431.471 orang. Angka ini naik sebanyak 6,2 persen dari 2018 yang sebanyak 406.178 orang.

Data ini diambil dari Badilag dan data formulir kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.

Data tersebut menunjukkan, dalam waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen, atau hampir 8 kali lipat.

Jenis kekerasan yang dialami perempuan terbagi atas 4 jenis; kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan khusus, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik dan seksual merupakan dua jenis yang paling banyak diterima perempuan, masing-masing sebanyak 43 persen dan 25 persen.

Sementara itu, bentuk kekerasan fisik yang paling banyak diterima perempuan di ranah publik atau komunitas adalah pemukulan. Jumlah kasusnya pada 2019 mencapai 395 laporan.

Sedangkan bentuk kekerasan seksual pada ranah publik atau komunitas yang paling sering diterima perempuan adalah perkosaan, dengan 715 laporan sepanjang 2019.

Fenomena gunung es

Kendati banyak kasus tercatat, diagram di atas diprediksi merupakan fenomena gunung es. Kasus yang tak tercatat jauh lebih banyak dari pada yang dilaporkan. Perempuan di Indonesia masih mencari arti kata aman.

Hal ini pun diamini Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Indra Gunawan. Menurutnya laporan yang dikumpulkan dari tempat layanan terpadu belum bisa mencakup semuanya.

“Di tingkat provinsi mungkin sudah banyak melaporkan. Namun, di tingkat kabupaten, kita punya 500-an kabupaten, agak susah,” ujarnya “sementara unit layanan terpadu baru ada sekitar 50-an, karena baru dimulai,” ungkapnya dalam wawancara dengan Lokadata.id, Rabu (11/3/2020).

Faktor lainnya, menurut Indra, banyak masyarakat yang tidak berani melapor. Salah satunya adalah AT (29). Perempuan yang bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta ini mengaku sering mendapat siulan yang menyinggung dan membuat tak nyaman di jalan.

SA tak melaporkan kejadian tersebut. Sebab, meski merasa terganggu, ia tak tahu bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam pelecehan. Selain itu, ia juga tak ingin terlalu ambil pusing.

"Saya malas saja. Selama enggak menyentuh sih saya masih bisa biarin. Kalau sudah ada sentuhan, baru saya akan lapor," jelas AT kepada Lokadata.id, Kamis (12/3/2020).

Demikian pula P (31), yang juga pernah mengalami pelecehan seksual di tempat umum. Ia memilih untuk tak melaporkannya dan hanya berlindung ke sesama teman yang mengalami kejadian tersebut.

"Orangnya juga semacam punya gangguan kejiwaan, jadi kaya dibiarin aja, toh menurut kita saat itu enggak sampai ke next level seperti ngejar atau apa gitu," jelas P kepada Lokadata.id, Kamis (12/3/2020).

Meski begitu, Indra mengatakan saat ini tren laporan kekerasan sedang naik. “Hal ini bisa saja karena kasusnya memang naik. Tapi kalau saya lihat memang ada sisi keterbukaan, sehingga mulai melapor,” lanjutnya.

Menurut Indra, pembicaraan kekerasan pada perempuan tergantung bagaimana lingkungan mendukung keterbukaan dan melibatkan banyak pihak untuk diajak kerja sama. Mengenai sistem pelaporan, ia menyatakan bahwa KPPPA sudah menjalankan berbagai pelayanan terpadu dan kerja sama dengan lembaga inisiasi masyarakat. Selain itu, pelatihan juga diberikan ke pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) untuk mengidentifikasi kasus kekerasan.

“Puskesmas yang sudah pelatihan terintegrasi dengan kita (KPPPA). Kita juga berharap dengan kementerian dan dinas-dinas lain bisa kita integrasikan juga laporan kekerasan yang terjadi,” tuturnya.

Upaya untuk minimalisasi jumlah kasus

Saat ini, beberapa pihak telah melakukan beragam upaya guna menekan angka terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta telah mengadakan sosialisasi, hingga memberikan pelayanan gratis dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A), juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam menangani korban kekerasan.

Jika ada korban yang melapor dan membutuhkan tempat bernaung, pemerintah juga menyediakan Rumah Aman. Tempat ini merupakan kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang diperuntukkan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Tidak bisa sembarangan, lokasi Rumah Aman ini dirahasiakan. Hanya para korban yang tercatat yang bisa menggunakan fasilitas berupa tempat tinggal, layanan konsultasi, pengobatan, hingga terapi.

Hingga Oktober 2019, terdapat 4 Rumah Aman yang telah melayani 39 perempuan dan anak. Rumah Aman ini juga didesain dalam kondisi pengawasan dan penjagaan yang ketat selama 24 jam.

Perusahaan transportasi daring, Gojek, juga baru saja meluncurkan pengembangan aplikasi keamanan. Teknologi bernama Gojek SHIELD memberikan proteksi selama perjalanan berlangsung, baik kepada mitra maupun pengguna. Dalam SHIELD, disediakan tombol darurat, pengiriman lokasi mitra dan pengguna, hingga penyamaran nomor telepon.

Ada juga ruang tunggu aman untuk pengguna yang diterapkan di beberapa tempat, seperti di Stasiun Sudirman di Jakarta Pusat, Stasiun Bekasi, dan Stasiun MRT Lebak Bulus.

“Sebetulnya yang paling penting edukasi ke masyarakat. Eggak cuma perempuan, tapi juga laki-laki. Karena 80 persen pelaku adalah laki-laki, walau enggak menampik laki-laki juga bisa menjadi korban,” ungkapnya dalam sesi talkshow di KAUM, Jakarta, Selasa (10/3/2020).