Lokadata.ID

Tren infeksi masih labil, jangan asal longgarkan PSBB

Ilustrasi Indonesia melawan Covid-19
Ilustrasi Indonesia melawan Covid-19 rudall30 / Freepik

Tren naik-turun penambahan kasus baru Covid-19 tidak hanya terjadi dalam skala nasional, tapi juga di sejumlah daerah. Hal ini harus diperhatikan sebelum niatan pemerintah melonggarkan pembatasan kegiatan di tengah pandemi terlaksana.

Saat ini, ada 8 provinsi yang masuk daftar tinjauan pemerintah untuk memutuskan kebijakan pelonggaran pembatasan. Kedelapan daerah ini adalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Berdasarkan telaah Lokadata.id, kedelapan daerah ini memiliki tren naik/turun pengidap virus korona yang beragam. Labilnya pertambahan jumlah pasien baru di daerah-daerah ini terjadi sejak awal April hingga Rabu (13/5/2020).

Di DKI Jakarta misalnya, tren penambahan pasien baru Covid-19 terus menurun sejak pekan kedua April 2020 hingga 5 Mei lalu. Akan tetapi, sepekan terakhir angka pertambahan kasus baru Covid-19 di ibu kota melonjak lagi.

Tren lain dialami Jawa Timur. Pada provinsi ini, tren pertambahan kasus baru Covid-19 konsisten naik sejak pertengahan April hingga kemarin.

Kenaikan konsisten jumlah pasien baru Covid-19 juga dialami Jawa Barat. Akan tetapi, tambahan pasien baru dari sana mulai turun jumlahnya sepekan terakhir.

Fluktuasi jumlah penambahan pasien baru di sejumlah provinsi ini patut diperhatikan. Menurut Pakar epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman, pelonggaran pembatasan serta klaim keberhasilan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah harus didukung kajian data yang valid.

"Misalnya, apakah sudah ada penurunan angka reproduksi? Apakah sudah tidak ada penambahan kasus baru selama minimal 1 minggu berturut-turut? Apakah sudah tidak ada kematian?" kata Dicky kepada Lokadata.id, Rabu (13/5/2020).

Merujuk pendapat Dicky, ada provinsi yang berpotensi bisa melonggarkan pembatasan dalam waktu dekat. Potensi ini muncul karena daerah terkait konsisten mengalami tren penurunan kasus baru Covid-19 dalam rentang tiga pekan berturut-turut.

Provinsi yang dimaksud adalah Bali. Pertambahan kasus positif Covid-19 mingguan di Pulau Dewata konsisten menurun sejak pekan terakhir April hingga kemarin.

Meski menjadi pertanda baik, tren penurunan kasus baru Covid-19 di daerah harus dibaca secara hati-hati. Peneliti Eijkman-Oxford Clinical Research Unit Iqbal Elyazar berkata, penilaian atas penurunan kasus positif Covid-19 harus dilengkapi dengan analisis atas cakupan pemeriksaan.

“Lihat dulu jumlah pemeriksaannya berapa? Kita hitung dulu yang sudah diperiksa berapa. Harus hati-hati karena jumlah orang yang diperiksa itu tergantung kapasitas pemeriksaan kita,” ujar Iqbal dalam diskusi daring, Senin (11/5).

Penyebab fluktuasi

Naik/turunnya penambahan kasus baru Covid-19 di sejumlah daerah disinyalir terjadi karena adanya inkonsistensi pelacakan kontak (tracing), dan hasil pemeriksaan berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) oleh pemerintah.

Peta daerah yang menerapkan PSBB di Indonesia per Rabu (13/5/2020)
Peta daerah yang menerapkan PSBB di Indonesia per Rabu (13/5/2020) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 / BNPB

Menurut Epidemiolog dari Universitas Padjajaran Panji Hadisoemarto, inkonsistensi pelacakan membuat pencarian orang-orang terduga pengidap Covid-19 tidak berlangsung kontinu. Akhirnya, terjadinya naik-turun penambahan jumlah kasus tiap pekannya.

“Ini jadi pertanyaan apakah kalau (tren) turun akan bertahan lama? Apakah nanti akan ada gelombang baru karena ada pemeriksaan yang baru keluar dan contact tracing yang selama ini terhambat?,” kata Panji dalam diskusi daring beberapa waktu lalu.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo sempat berkata, lonjakan kasus baru Covid-19 di sejumlah daerah belakangan terjadi karena meningkatnya kapasitas reagen untuk pemeriksaan berbasis PCR. Peningkatan ini membuat jangkauan uji sampel untuk mencari pengidap Covid-19 meluas.

Peningkatan kapasitas pemeriksaan PCR oleh pemerintah terlihat dari tren pertumbuhan jumlah uji PCR beberapa pekan terakhir. Berdasarkan data terkini, total pemeriksaan berbasis PCR yang telah dilakukan pemerintah sebanyak 123.572.

Menurut Doni, cakupan pemeriksaan yang meluas menjadi salah satu cara pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19. Hal ini juga dipercaya bisa membawa Indonesia lebih dekat ke arah pelonggaran pembatasan kegiatan nantinya.

Karena itu, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengingatkan masyarakat untuk tidak kaget, seandainya ada kenaikan drastis jumlah pasien baru Covid-19 beberapa waktu ke depan. Alasannya, kenaikan itu terjadi karena “pemerintah mendistribusikan lebih banyak reagen ke daerah, maka sangat pasti laju pertumbuhan positif akan meningkat karena yang diprioritaskan diperiksa adalah orang dalam pemantauan (ODP),” ujar Doni usai rapat terbatas, Selasa (12/5).

PSBB dilonggarkan, tes harus lebih masif

Menurut Dicky, penelusuran kontak yang masif harus dilakukan dan terus diintensifkan, apalagi jika pemerintah hendak menyudahi implementasi PSBB di sejumlah daerah. Dia menilai penelusuran kontak yang masif, disertai perluasan cakupan pemeriksaan yang konsisten dan isolasi secara cepat, bisa ‘mengantikan’ posisi PSBB apabila nantinya kebijakan ini dicabut sejumlah daerah.

Pendapat ini dikemukakan Dicky karena baginya penerapan PSBB saat ini sudah tidak efektif. Penilaian ini muncul setelah melihat kapasitas keuangan pemerintah daerah yang dianggap tidak akan mampu bertahan sepanjang pandemi, apalagi kalau harus menunggu vaksin Covid-19 ditemukan.

“Ini (pelonggaran PSBB) harus dilengkapi pembatasan sosial dan fisik yang bersifat lunak. Untuk testing lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melibatkan pihak swasta. Kalkulasi saya, dengan pelaksanaan test, trace, dan isolasi serta 80 persen populasi aktif memakai masker dan jaga jarak, ini akan sangat signifikan menurunkan kecepatan penyebaran,” tuturnya.

Dalam perkembangan terkini, pemerintah telah memastikan bahwa pelonggaran PSBB di sejumlah daerah akan direkomendasikan jika ada konsistensi penurunan kasus infeksi Covid-19 selama 2 pekan berturut-turut.

"Pelonggaran baru akan dilakukan apabila ada penurunan kasus secara konstan selama 14 hari berturut-turut," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.