Lokadata.ID

Triliunan perputaran uang Lebaran menyusut saat mudik dilarang

Petugas kesehatan memeriksa suhu tubuh para pemudik usai turun dari kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (18/5/2020). Pada H-6 arus mudik Idul Fitri dari Pulau Bali dengan tujuan Pulau Jawa di Pelabuhan Ketapang terpantau ramai penumpang pejalan kaki.
Petugas kesehatan memeriksa suhu tubuh para pemudik usai turun dari kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (18/5/2020). Pada H-6 arus mudik Idul Fitri dari Pulau Bali dengan tujuan Pulau Jawa di Pelabuhan Ketapang terpantau ramai penumpang pejalan kaki. Budi Candra Setya / ANTARA FOTO

Keputusan pemerintah melarang kegiatan mudik Idulftri 6-17 Mei 2021 diyakini bakal menyusutkan perputaran uang dari aktivitas tersebut. Namun, larangan ini dinilai tepat lantaran jika mudik diperbolehkan ongkosnya tidak sebanding dengan risiko peningkatan kasus Covid-19.

Pemerintah lewat Kementerian Perhubungan menerjemahkan larangan mudik dengan membuat kebijakan pengendalian transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Sebagai contoh, di darat misalnya, sejumlah terminal bus antarkota ditutup dan sebanyak 333 titik akan disekat selama aturan larangan mudik berlaku.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meminta masyarakat yang berencana mudik menggunakan kendaraan pribadi agar mengurungkan niatnya. Pemerintah, kata dia, akan memberi “tindakan tegas” bagi warga yang melanggar.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto Rabu (7/4) mengatakan, pemerintah optimistis meski mudik dilarang, ada potensi konsumsi warga bisa mencapai Rp215 triliun. Perkiraan ini berdasarkan pemberian tunjangan hari raya (THR) swasta dan gaji ke-13 ASN dan TNI/Polri.

Namun, menurut ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi , pelarangan tersebut tentu akan berdampak terhadap sumbangsih “ekonomi mudik” yang akan menciut. Dia menghitung, sebelum pandemi, nilai ekonomi kegiatan mudik dapat berkontribusi sebesar Rp300-Rp500 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dari jumlah tersebut, kata Faisal, tiga daerah yang memiliki sumbangsih terbesar, di antaranya: Jawa Barat Rp90 triliun, Jawa Tengah Rp145 triliun, dan Jawa Timur Rp80 triliun. Sedangkan, untuk nilai penyerapan tenaga kerjanya, Jawa Barat 700 ribu orang, Jawa Tengah 400 ribu orang, dan Jawa Timur 300 ribu orang.

Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ui ini memperkirakan, ketika mudik dilarang tahun ini dampak terhadap ekonominya akan berkurang, maksimal 30 persen dari kondisi normal. Estimasi ini muncul melihat kondisi bahwa sebagian besar masyarakat masih enggan belanja dan ada masalah mengenai daya beli.

“Kombinasi keduanya mengakibatkan nilai ekonomi mudik paling maksimal 30 persen dari keseimbangan yang sebelum-sebelumnya,” kata Fithra kepada Lokadata.id, Jumat (9/4). Dia menambahkan, akibat kedua faktor tersebut, tanpa larangan mudik pun, nilai ekonomi kegiatan ini hanya akan mencapai Rp50 triliun sampai Rp100 triliun.

Orang yang terganggu pertanyaan keluarga saat mudik, kini malah bisa lega setelah ada larangan. Siapa? Kaum jomlo
Orang yang terganggu pertanyaan keluarga saat mudik, kini malah bisa lega setelah ada larangan. Siapa? Kaum jomlo Salni Setyadi / Lokadata.id

Kepada Lokadata.id, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menambahkan, potensi perputaran uang saat mudik, terutama dari warga Jabodetabek bisa mencapai Rp200 triliun.

Dia menyebutkan, perkiraan perputaran uang ratusan triliun tersebut merupakan realisasi dari konsumsi warga yang mudik dan membeli sejumlah barang konsumsi. Misalnya: pembelian bahan bakar transportasi dan barang-barang di tempat istirahat tol (rest area).

Selain itu, potensi perputaran uang tersebut juga disumbang dari pemberian THR kepada sanak saudara yang ada di kampung halaman. Menurut Bhima, otomatis ketika mudik dilarang, nilai konsumsi inilah yang akan hilang. “Jadi mudik ini ada implikasi sangat penting bagi perekonomian,” kata Bhima.

Sebagai perbandingan, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim kepada Kontan.co.id sempat mengatakan, jumlah uang tunai layak edar yang disiapkan lembaganya pada 2020 lalu mencapai Rp157,96 triliun. Angka ini turun 17,7 persen dari uang yang beredar pada lebaran 2019 mencapai Rp192 triliun.

Pelarangan mudik tepat

Meski pelarangan mudik diyakini akan membuat aktivitas ekonomi lesu, kebijakan ini dinilai tepat lantaran mencegah pemburukan di masa yang akan datang. Menurut Fithra Faisal, risiko dan kerugian ekonomi yang muncul justru akan lebih besar jika aktivitas ini tidak dilarang.

Pendapat Fithra ini muncul berdasarkan pengalaman sejumlah libur panjang pada 2020 lalu ternyata tak berhasil meningkatkan aktivitas perekonomian secara signifikan. Malahan, setelah liburan, kasus Covid-19 kembali naik. Akibatnya, pemerintah pun harus memperketat pembatasan dan akhirnya berdampak kembali terhadap aktivitas ekonomi. Kondisi ini misalnya terjadi pada saat PSBB jilid 2 dan PPKM pada awal 2021.

Konsumsi menggerakkan perekonomian. Supaya belanja lebih bergairah, karena ada THR dan gaji ke-13, ongkir dalam belanja daring perlu disokong.
Konsumsi menggerakkan perekonomian. Supaya belanja lebih bergairah, karena ada THR dan gaji ke-13, ongkir dalam belanja daring perlu disokong. Salni Setyadi / Lokadata.id

Menurut Doktor lulusan Waseda University ini, potensi pengetatan ekonomi di masa datang inilah yang harus dipertimbangkan. Dia menghitung, nilai ekonomi yang bakal hilang jika pembatasan diperketat ini bisa mencapai Rp100 triliun.“Secara sederhananya: kalau mudik itu nambah Rp50 triliun, tetapi kerugiannya bisa sampai Rp100 triliun. Artinya malah tekor, dan ya sudah mendingan enggak usah,” katanya.

Lagi pula, kata Fithra, pemerintah pada lebaran kali ini juga sudah menyiapkan stimulus untuk merangsang warga berbelanja. Pemerintah sebelumnya mengatakan, akan memberikan subsidi ongkos kirim sebesar Rp500 miliar.

Sementara, Bhima Yudhistira berpendapat, kebijakan larangan mudik ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Menurut dia, lantaran bertujuan menekan penyebaran Covid-19, pemerintah agaknya perlu memperluas bantuan sosial (bansos) demi menyelamatkan daya beli masyarakat.

Magister Universitas Bradford ini mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi upah bagi para pekerja yang terdampak larangan mudik, terutama di sektor pariwisata, transportasi, dan ritel. “Jadi pertanyaannya kalau kehilangan Rp200 triliun untuk menekan Covid-19, kompensasinya pemerintah bisa nggak menyiapkan Rp200 triliun juga?” katanya.