Lokadata.ID

Usia petani menua, Jokowi ajak anak muda tekuni pertanian organik

Petani muda yang tergabung dalam Komunitas Tani Sempur Subur Sejahtera menanam bibit sayur pakcoy di Puncak Sempur, Desa Cintalaksana, Loji, Karawang, Jawa Barat (20/7/2020).
Petani muda yang tergabung dalam Komunitas Tani Sempur Subur Sejahtera menanam bibit sayur pakcoy di Puncak Sempur, Desa Cintalaksana, Loji, Karawang, Jawa Barat (20/7/2020). M Ibnu Chazar / ANTARA FOTO

Presiden Joko Widodo mendorong kalangan muda Indonesia untuk kembali menekuni dunia pertanian. Pasalnya saat ini regenerasi petani di Indonesia terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia akan mengalami krisis petani, karena petani-petani di Indonesia sudah mendekati umur kurang produktif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Lokadata.id, jumlah petani per 2019 mencapai 33,4 juta orang. Adapun dari jumlah tersebut, petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya 8 persen atau setara dengan 2,7 juta orang.

Sekitar 30,4 juta orang atau 91 persen berusia di atas 40 tahun, dengan mayoritas usia mendekati 50-60 tahun. Kondisi ini kian diperparah dengan penurunan jumlah regenerasi petani muda. Dalam data yang sama, dari periode 2017 ke 2018, penurunan jumlah petani muda mencapai 415.789 orang.

Menurut Presiden Jokowi, dengan menjaga tingkat regenerasi petani maka ketahanan pangan Tanah Air juga akan terjaga. Indonesia pun dinilai bakal kembali berjaya dan merdeka atas hasil tani yang sangat menjanjikan apabila anak muda memiliki pola pikir maju, khususnya dalam membangun sektor pertanian.

"Saya berharap keberadaan forum petani organik muda ini dapat mengajak lebih banyak anak-anak muda untuk kembali bertani, tidak malu, tidak gengsi. Tapi sebaliknya, bangga dan bersemangat karena menjadi petani itu mulia," katanya dalam forum petani muda organik yang disiarkan secara daring, Kamis, (29/10/2020).

Jokowi menilai, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang Indonesia bisa terbebas dari bayang-bayang impor, bahkan menjadi negara pengekspor pangan. Hal tersebut juga dianggap mampu meningkatkan nilai tukar serta kesejahteraan petani. Sebab sektor pertanian, khususnya organik, memiliki peluang besar dalam pasar industri nasional maupun global.

Apalagi di tengah tren hidup sehat dan kembali ke alam, masyarakat semakin peduli pada kesehatan dengan memilih bahan pangan sehat yang aman. Karenanya inovasi pada sektor pertanian akan menjadi pilar penting pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dengan pengolahan pertanian secara modern, saya harapkan pertanian Indonesia dapat tumbuh sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Pertanian akan semakin maju. Masyarakat akan semakin lebih sejahtera," kata Jokowi.

Peluang ini, kata dia, benar-benar harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menurut dia, caranya dengan terus melakukan inovasi pada seluruh proses mulai dari produksi sampai pasca panen, menggunakan teknologi modern pada saat penanaman, pemeliharaan dan pengolahan.

Berbagai inovasi dikatakannya dapat dilakukan pada seluruh proses, mulai dari produksi hingga pasca panen. Disebutkannya, peluang inovasi dalam penanaman, pemeliharaan, pengolahan, branding, packaging, sampai pemasaran masih terbuka lebar.

Di sinilah, kata Jokowi, peran anak muda dibutuhkan agar minat menjadi petani dan mendorong regenerasi petani Indonesia makin besar. "Saya percaya apa yang dilakukan para petani muda organik ini bisa bergulir dengan cepat. Memunculkan berbagai inisiatif di kalangan anak-anak muda. Meluaskan minat menjadi petani, dan mendorong regenerasi petani Indonesia," katanya

Potensi pasar yang besar

Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah mengatakan, pemerintah memang perlu mendorong industri pertanian organik karena potensi ekonominya.

Sektor pertanian, menurut Rusli, telah terbukti berperan terhadap perekonomian Indonesia. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh sektor ekonomi, pertanian menjadi salah satu sektor yang masih mampu untuk tumbuh positif.

“Memang porsinya sedikit dalam PDB Indonesia jika dibandingkan dengan perdagangan dan jasa. Tapi dia menyuplai kebutuhan makanan kita. Dan yang kedua adalah pertanian ini memberikan multiplier effect kepada sektor lainnya,” katanya kepada Lokadata.id, Jumat (30/10/2020).

Ia mengatakan, produk organik Indonesia juga memiliki potensi cukup besar untuk bersaing di pasar internasional. Hal ini dikarenakan pasar produk organik terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan pangan organik.

Menurut data Organic Trade Association (OTA), pada 2018, nilai penjualan produk organik secara global mencapai AS$47,9 juta. Angka itu diprediksi akan terus meningkat hingga AS$60 juta pada 2022. Sedangkan pertumbuhan nilai investasi komoditas organik di dunia juga diprediksi akan terus meningkat mencapai AS$327.600 juta pada 2022, setelah tercatat sebesar AS$115.984 juta pada 2015.

Jika melihat berdasarkan komoditasnya, mayoritas ekspor produk pertanian organik Indonesia ke pasar global adalah teh, kopi, vanila, rempah-rempah dan sayuran.

Potensi pasar yang besar tersebut menurut Rusli juga dapat kembali meningkat pesat. Mengingat kehadiran pandemi Covid-19 di seluruh dunia juga telah meningkatkan awareness masyarakat terhadap produk alami. Termasuk potensi pasar organik dalam negeri yang selama ini didominasi masyarakat kelas menengah ke atas saja.

“Pemerintah perlu menegaskan bahwa pangan organik adalah untuk semua masyarakat, baik kelas menengah, kelas atas, maupun kelas bawah. Jangan menjadikan organik ini komersialisasi kelas menengah atas saja,” katanya.

Pemerintah bikin kacau

Kendati demikian, menurutnya, peralihan ke pertanian organik membutuhkan waktu dan penyesuaian. Sebab mayoritas petani di Indonesia merupakan petani konvensional, sementara porsi petani organik sangat kecil. Begitu juga di pasar pertanian yang lebih condong kepada produk non-organik.

Oleh karena itu, peran pemerintah untuk menyediakan environment business yang mendukung para petani organik sangat dibutuhkan. Termasuk juga pemetaan peralihan rantai pertanian secara luas.

“Contohnya bagaimana dengan nasib perusahaan pestisida (kalau semuanya organik), pemerintah dapat membantu mengalihkan produk usahanya menjadi pupuk organik. Jadi yang tadinya memproduksi bahan kimia, dialihkan ke produk penyokong organik,” katanya.

Kondisi ini pun diamini oleh Helianti Hilman selaku pendiri Javara--salah satu pelopor produk organik Indonesia. Ia mengatakan, pemerintah tidak mungkin secara bersamaan mendorong pertanian organik dan non-organik dalam satu area yang sama.

Dikatakannya perlu pemetaan suatu wilayah tertentu untuk dijadikan lahan pertanian organik, yang terus diperluas ke depannya. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk meningkatkan produk pangan lokal juga diperlukan sebagai satu kesatuan. Jika tidak, produk pertanian organik akan tetap kalah saing dengan produk non-organik di pasaran.

“Yang bikin kacau itu kan program pemerintah terus bagi-bagi pupuk kimia, bagi-bagi pestisida, itu yang mengacaukan. Di saat petani organik sudah capek-capek, tidak tahunya tiba-tiba ada bantuan pemerintah bagi-bagi pupuk kimia. Begitu kanan kirinya menggunakan pupuk kimia, hancur itu (produk organik) punya dia. Cross-contamination,” katanya.

Biaya juga menjadi salah satu tantangan peralihan ke pertanian organik. Rusli menyebut saat ini ongkos operasional untuk mengelola tanaman organik masih jauh lebih mahal ketimbang non-organik. Akibatnya dapat membuat harga jual produk organik lebih tinggi.

Helianti mengatakan, salah satu faktor tingginya biaya operasional karena mahalnya biaya sertifikasi produk organik melalui pihak ketiga. Padahal sertifikasi organik bagi para petani sangatlah penting sebagai bukti otentik untuk dipasarkan.

Ia pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan bantuan sertifikasi organik bagi petani guna mendorong pertumbuhan petani organik.

“Jadi budgeting pemerintah untuk mengalokasikan sertifikasi organik bagi petani-petani harus diperbanyak. Karena percuma dia ngomong organik-organik kalau tidak ada sertifikatnya, ya tidak ada bukti,” katanya.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri terdapat juga pembatas dari segi kultur dan rantai bisnis yang perlu penyesuaian. Terutama bagi desa-desa yang sudah terbiasa bercocok tanam secara anorganik serta masyarakat yang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan anorganik.

“Jadi memang cukup kompleks, tapi jangan artinya cuma di mulut ya program organik, tapi tidak paham the whole context. Yang bikin kacau itu pemerintah sendiri. Yang bikin pertanian Indonesia jadi non-organik itu pemerintah sendiri. Jadi you clean-up the mess lah,” katanya.